Beritain

beritain.id – Puluhan Kepala sekolah madrasah aliyah (MA) di Jawa Barat mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, Hal ini bertujuan untuk menagih janji Gubernur Ridwan Kamil.

Jelang akhir tahun ini , MA Belum menerima BPMU dari pemprov Jabar.terkait pencairan bantuan pendidikan menengah universal (BPMU).

AT Saefulloh mengaku bersama kepala MA lainnya telah berjuang bolak-balik audiensi sepanjang tahun ini. Beberapa audensi sudah dilakukan.

“Kalau boleh kami ceritakan, rata-rata sekolah punya utang tidak kurang dari Rp 200 juta. Pinjam ke koperasi, pinjam ke pribadi dulu dan sebagainnya. Untuk apa?, untuk membayar honor guru,” kata AT.

“Jadi kami, aliyah negeri dan swasta memohon kepada Pak Gubernur untuk memberikan upaya konkret agar BPMU ini bisa cair. Langkahnya bagaimana terserah Pak Gubernur yang paham,” ucap AT Ketua KKM MA Provinsi Jabar.

Akibat macetnya pencairan bantuan untuk siswa itu, MA di Jabar pun terpaksa berutang ke lembaga koperasi dan pribadi untuk bisa menggaji guru.

AT juga menilai belum adanya kejelasan pencairan bantuan BPMU ini sebagai indikator bahwa Pemprov Jabar tidak berpihak pada MA. Biro Kesra Provinsi Jabar juga dinilai tak aktif dalam menginformasikan prosedur pencairan BPMU kepada MA.

Laman: 1 2

beritain.id  – Jasa Raharja Perwakilan Tasikmalaya bersama Tim Pembina Samsat Sukaraja gencar melakukan sosialisasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kegiatan ini di lakukan pada Hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 di wilayah Kecamatan Sodong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.

M Rudianto selaku PJ Samsat Sukaraja bersama dengan Ecep Sugiarto selaku Kapus P3DW Wilayah Sukaraja bersama Camat Sodong Hilir UU Saeful.Dalam kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Lurah di wilayah Kecamatan Sodong beserta seluruh stafnya, serta perangkat desa lainnnya yang ada di Kecamatan Sodong Hilir. Moh. Rudianto mengatakan, kegiatan bersama Tim Samsat, P3D dan kepolisian ini tujuannya untuk mensosialisasikan terkait pajak, asuransi dan regident kendaraan di lingkungan Aparatur Daerah tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Laman: 1 2

beritain.id – Sebagai perwujudan Bhakti Karya Praja (BKP), sebanyak 1.628 orang Satuan Praja Utama angkatan XXX Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan diterjunkan ke beberapa kecamatan dan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Garut dan Sumedang. Pelaksanaan BKP akan dilaksanakan selama 10 hari yakni pada mulai tanggal 21 sampai 30 November 2022.

Pada kesempatan ini Rektor IPDN Dr. Drs. Hadi Prabowo., M.M disambut hangat oleh Bupati Garut H. Rudy Gunawan., S.H., M.H., M.P pada saat menyerahkan 483 orang praja utama untuk melakukan BKP di Kabupaten Garut.

“Di Garut, Praja kami akan disebar di 51 Desa yang ada di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul. Total ada 483 orang yang terdiri atas 310 orang putra dan 173 orang putri. Mereka nanti akan ditempatkan di desa-desa yang ada di 4 Kecamatan tersebut untuk mengaplikasikan secara langsung teori-teori yang mereka dapat di kampus,” ujar Hadi Prabowo.

Menurutnya, kegiatan BKP ini merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.

“Tentunya kami berharap para Praja mampu menerapkan dan mengkorelasikan ilmu-ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh selama masa pendidikan dikampus pada saat mereka melakukan pengabdian di desa-desa tersebut,” tuturnya.

“Selain itu, kami harap praja mampu mengambil bagian dalam membantu memecahkan permasalahan di masyarakat sesuai kompetensi yang ada,” tambahnya.

Laman: 1 2

beritain.id  – Sebanyak 79 rescuer BASARNAS Bandung melaksanakan proses evakuasi dan penyelamatan pasca gempa di Kabupaten Cianjur yang terjadi Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB.

Kepala Kantor SAR Bandung Jumaril mengatakan, saat ini semua personel sudah tiba di lokasi Kecamatan Cugenang yang terdampak paling parah. “Memang saat ini bahu membahu di Kecamatan Cugenang terdampak yang paling parah, tim semua terpusat disini, ” ujar Jumaril.

Laman: 1 2

beritain.id  – Angklung menjadi salah satu warisan budaya tradisional asli Jawa Barat yang sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan pada 2010 lalu, UNESCO telah menetapkan angklung sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) asli Indonesia.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan Peringatan 12 Tahun Angklung Mendunia di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu 20 November 2022. Kegiatan yang juga didukung oleh Keluarga Besar Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia (KABUMI UPI), Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, serta Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini diikuti langsung oleh 1.304 peserta dari berbagai kalangan usia.

Acara dibuka oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang diwakili Engkus Sutisna selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Kegiatan turut dihadiri Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar, Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Jabar Febiyani, serta sejumlah tamu undangan lain.

“Angklung salah satu bagian dari WBTB Jawa Barat, jadi event ini sebagai pembuktian bahwa angklung ini benar-benar ada. Kita wajib memperingati Hari Angklung Sedunia karena alat musik ini lahir betul-betul dari Jawa Barat. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dalam pelestarian dan mengenalkan kepada generasi anak-anak,” kata Kadisparbud Jabar.

“Tadi kita lihat masyarakat khususnya anak-anak begitu antusias. Itu menjadi bukti bahwa angklung dapat diterima baik oleh masyarakat umum,” tambahnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat di ruang-ruang fisik dan terbuka. Pemanfaatan platform digital dapat membantu dalam berbagi ilmu dan transaksi bisnis tetapi tetap terbatas tanpa adanya interaksi fisik secara langsung. Nilai tambah ekonomi kreatif mengalami penurunan pada kisaran Rp1,1 Triliun di tahun 2020-2021 dibandingkan era sebelum pandemi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dan mencapai lebih dari Rp1,2 Triliun.

Memasuki tahun 2022, pelonggaran protokol Covid-19 dimanfaatkan para kreator untuk kembali berkarya secara aktif di ruang-ruang fisik dan terbuka. Hal ini menghadirkan momentum dan semangat baru bagi para insan kreatif Jawa Barat memasuki era pasca pandemi yang menghadirkan tantangan baru pula.

Serangkaian krisis yang dihadapi semakin menyadarkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekonomi dan memunculkan inovasi yang memberikan dampak sosial dan budaya. Komunikasi dan sinergi yang terputus perlu dirajut kembali agar tercipta modal sosial di sektor ekonomi kreatif Jawa Barat.

Laman: 1 2

beritain.id – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melalui dekonsentrasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tahun anggaran 2022, menyelenggarakan Workshop Pengembangan Ekonomi Digital dan Produk Kreatif bagi Aparatur Sipil Negara. Kegiatan tersebut diadakan di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, 15-16 November 2022.

Tujuan diselenggarakannya acara ini yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi perkembangan industri kreatif yang semakin kompetitif. Para peserta yang berjumlah 65 orang perwakilan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat ini juga diharapkan bisa memahami undang-undang ekonomi kreatif, kebijakan di sektor ekonomi kreatif, potensi serta masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Acara dibuka oleh Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar yang diwakili Sekretaris Dinas Andrie Kustria Wardana. Dalam sambutannya, Sekdisparbud menilai pentingnya kolaborasi untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan menjalankannya sesuai undang-undang serta peraturan yang berlaku.

“Yang terpenting dalam ekonomi kreatif ini adalah konsep kolaborasi. Untuk itu perlu komitmen yang kuat dari baik pemerintah maupun pelaku ekraf itu sendiri,” ucapnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimda PPI) Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah serius dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasalnya, penyebaran penyakit tersebut penyebarannya telah meningkat hingga ke tingkat desa.

Selain itu, penularannya cukup cepat bahkan, jika sudah ada salah satu hewan sapi terinfeksi, yang lainnya akan ikut tertular. Jajaran PPI Jawa Barat menyampaikan beberapa poin penting untuk meminimalisasi penularan PMK.

“Poin pertama pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan yang serius,” ujar Ketua Pimda PPI Jawa Barat Ahmad Baehaqi Abrori dalam keterangan tertulisnya.

Poin kedua yakni BUMN dan BUMD yang bergerak dibidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.

Sementara, poin ketiga yaitu RPH kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK.

“Poin keempat agar pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin disentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak,” kata dia.

Kemudian poin lima penting adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Poin enam memberi kepastian kepada perbankan atas persoalan force majeure, baik kompensasi kepada bank maupun kepastian pembiayaan selanjutnya.

Poin tujuh yakni angka kemiskinan dan kriminalitas dikhawarirkan meningkat dikarenakan mata pencaharian yg mendadak hilang dan tdk mempunyai alternatif pemasukan. Pemerintah harus sesegera mungkin merecovery usaha ternak masyarakat terdampak.

“Poin delapan pemerintah secepatnya membuat instrumen pemulihan ekonomi nasional sektor peternak ruminansia, dengan memberikan stimulus yg tepat kepada yang terdampak,” ujar Ahmad.

Laman: 1 2

beritain.id – Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto memberikan apresiasi terhadap penanganan PMK di Jawa Barat.

Menurut Suharyanto apresiasi diberikan karena tren kasus PMK di Jawa Barat terus mengalami penurunan hingga pada 26 Juli tidak ada penambahan kasus harian.

“Saya apresiasi dan berharap agar tren penurunan ini betul-betul mohon dipelihara dan ditingkatkan dan dijaga konsistensinya. Masing-masing kabupaten/kota perlu memelihara dan menjaga tren data yang telah cenderung menurun ini,” kata Surhayanto.

Penambahan kasus harian PMK di Jawa Barat pada kurun waktu 3 Mei sampai 21 Juni 2022 mengalami kenaikan. Hal itu kemudian mengalami kenaikan fluktuatif hingga puncak penambahan kasus harian pada 3 Juli 2022 mencapai 2.967 kasus.

Namun setelah itu kasus cenderung menurun hingga saat ini.

Dari perkembangan itu, Suharyanto opitimistis Jawa Barat dapat menangani kasus PMK dengan baik. Menurutnya, Jawa Barat telah memiliki record sebagai provinsi dengan penanggulangan Covid-19 terbaik setelah DKI Jakarta.

Suharyanto juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam pelaksanaan vaksinasi dari Provinsi Jawa Timur.

“Saat saya masih jadi Pangdam Brawijaya, memang Jawa Barat ini kami lihat cepat sekali dalam pelaksanaan vaksinasi,” pungkasnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto mengingatkan pentingnya biosecurity sebagai salah satu alat efektif penanganan PMK.

Meski kasus PMK di Jawa Barat sudah menurun, namun hal itu tidak boleh membuat lengah. Suharyanto meminta wilayah di Jawa Barat yang sudah berada di zona hijau perlu dijaga agar tidak penyebaran virus PMK tidak kembali naik.

“Itu dijaga betul, jangan sampai kemasukan. Caranya dengan biosecurity dari lingkup kandang yang terkecil hingga batas- batas RT/RW dan dan desa. Hidupkan kembali posko PPKM yang pernah diaktifkan saar Covid-19 untuk menjaga hewan ternak,” jelasnya.

Ia juga berpesan tentang perlunya integrasi yang solid untuk menangani penyakit ini. Khususnya untuk di daerah-daerah di perbatasan agar dibantu dan dikerahkan oleh semua pihak terkait.

“Penanganan PMK ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah pusat saja. Perlu ada integrasi solid untuk mengatasi penyakit ini. Khususnya, para pucuk pimpinan yang telah ditunjuk agar terus back up satgas di daerah,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Laman: 1 2

beritain.id – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menyebutkan, ketersediaan obat untuk mengobati hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) terbatas.

Hal itu dikatakan Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani lantaran pihaknya sulit mendapatkan obat meski anggarannya telah disiapkan.

Widyati mengatakan, DKP3 Depok telah mengajukan permintaan obat PMK. Akan tetapi, pihaknya hanya mendapatkan separuh dari jumlah obat yang telah diajukan.

“Kemarin kita pengadaan obat hanya dapat separuh, karena PMK-nya kan sudah nasional ya skalanya,” kata dia.

Widyati menuturkan, sementara ini dia menyarankan peternak untuk menggulangi wabah PMK menggunakan obat-obatan tradisional serta membersihkan kandang secara berkala.

“Karena itu, kita mengedukasi masyarakat dengan obat-obatan tradisional seperti jamu-jamuan herbal, untuk menambah daya tahan tubuh sapi yang sakit. Kemudian desinfektasi kandang, makan ternak yang cukup, kalau punya obat ya alhamdulillah biar daya tahan tubuhnya kuat,” pungkasnya.

Pengobatan untuk sapi yang terinfeksi PMK dapat menggunakan antibiotik, antipiretik, dan vitamin sebagai penanganan yang utama.

Sementara pengobatan untuk sapi yang terinfeksi PMK dapat menggunakan obat herbal. Obat PMK sapi dengan herbal dapat menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan yang diolah.

Bahan-bahan berupa sodium bicarbonat/soda abu atau soda kue dapat dijadikan sebagai pembersih luka sekitar bibir dan lidah. Sementara itu, bawang putih, kunyit, daun kemangi, daun nimba, madu, dan lainnya bisa berguna sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi dan mempercepat kesembuhan luka.

Adapun DKP3 Kota Depok melaporkan, sebanyak 31 hewan ternak di wilayahnya terjangkit PMK. Widyati mengatakan, data tersebut dihimpun dari tiga kelurahan, yakni Cisalak, Pasir Gunung Selatan, dan Cipayung,

“Berdasarkan hasil positif lababoratorium, ada 31 ekor terjangkit PMK. Sebanyak 17 ekor di antaranya sembuh dan tiga ekor mati,” kata Widyati dalam keterangan tertulis, Senin.

Laman: 1 2

beritain.id – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok menyebutkan, ketersediaan obat untuk mengobati hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) terbatas.

Hal itu dikatakan Kepala DKP3 Kota Depok, Widyati Riyandani lantaran pihaknya sulit mendapatkan obat meski anggarannya telah disiapkan.

“Jadi kan kita obat juga terbatas, kita cuma mengobati yang tertentu saja dari skala ekonominya si peternak (yang tidak memungkinkan). Obat itu sekarang susah, ada anggaran tapi memang obatnya susah,” kata Widyati.

Widyati mengatakan, DKP3 Depok telah mengajukan permintaan obat PMK. Akan tetapi, pihaknya hanya mendapatkan separuh dari jumlah obat yang telah diajukan.

“Kemarin kita pengadaan obat hanya dapat separuh, karena PMK-nya kan sudah nasional ya skalanya,” kata dia.

Widyati menuturkan, sementara ini dia menyarankan peternak untuk menggulangi wabah PMK menggunakan obat-obatan tradisional serta membersihkan kandang secara berkala.

“Karena itu, kita mengedukasi masyarakat dengan obat-obatan tradisional seperti jamu-jamuan herbal, untuk menambah daya tahan tubuh sapi yang sakit. Kemudian desinfektasi kandang, makan ternak yang cukup, kalau punya obat ya alhamdulillah biar daya tahan tubuhnya kuat,” pungkasnya.

Pengobatan untuk sapi yang terinfeksi PMK dapat menggunakan antibiotik, antipiretik, dan vitamin sebagai penanganan yang utama.

Sementara pengobatan untuk sapi yang terinfeksi PMK dapat menggunakan obat herbal. Obat PMK sapi dengan herbal dapat menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan yang diolah.

Bahan-bahan berupa sodium bicarbonat/soda abu atau soda kue dapat dijadikan sebagai pembersih luka sekitar bibir dan lidah. Sementara itu, bawang putih, kunyit, daun kemangi, daun nimba, madu, dan lainnya bisa berguna sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi dan mempercepat kesembuhan luka.

Adapun DKP3 Kota Depok melaporkan, sebanyak 31 hewan ternak di wilayahnya terjangkit PMK. Widyati mengatakan, data tersebut dihimpun dari tiga kelurahan, yakni Cisalak, Pasir Gunung Selatan, dan Cipayung,

Laman: 1 2

beritain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2