beritain.id – Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimda PPI) Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah serius dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Pasalnya, penyebaran penyakit tersebut penyebarannya telah meningkat hingga ke tingkat desa.
Selain itu, penularannya cukup cepat bahkan, jika sudah ada salah satu hewan sapi terinfeksi, yang lainnya akan ikut tertular. Jajaran PPI Jawa Barat menyampaikan beberapa poin penting untuk meminimalisasi penularan PMK.
“Poin pertama pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan yang serius,” ujar Ketua Pimda PPI Jawa Barat Ahmad Baehaqi Abrori dalam keterangan tertulisnya.
Poin kedua yakni BUMN dan BUMD yang bergerak dibidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.
Sementara, poin ketiga yaitu RPH kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK.
“Poin keempat agar pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin disentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak,” kata dia.
Kemudian poin lima penting adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Poin enam memberi kepastian kepada perbankan atas persoalan force majeure, baik kompensasi kepada bank maupun kepastian pembiayaan selanjutnya.
Poin tujuh yakni angka kemiskinan dan kriminalitas dikhawarirkan meningkat dikarenakan mata pencaharian yg mendadak hilang dan tdk mempunyai alternatif pemasukan. Pemerintah harus sesegera mungkin merecovery usaha ternak masyarakat terdampak.
“Poin delapan pemerintah secepatnya membuat instrumen pemulihan ekonomi nasional sektor peternak ruminansia, dengan memberikan stimulus yg tepat kepada yang terdampak,” ujar Ahmad.