Pemda Provinsi Jabar

beritain.id – Pemda Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemda Kota Bogor sukses menggelar Jabar Run 10K 2023 di Kebun Raya Bogor, Minggu (19/3/2023).

Sebanyak 2.000 pelari dari berbagai daerah turut serta dalam event tersebut. Mereka pun menikmati rute dan kesejukan Kota Bogor. Adapun flag off Jabar Run 10K 2023 dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jabar Asep Sukmana.

Dalam sambutannya, Asep Sukmana mengapresiasi Pemda Kota Bogor sebagai tuan rumah yang luar biasa.

“Kolaborasi kegiatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor ini merupakan persembahan terbaik yang kami berikan untuk para pelari di event Jabar Run 10K,” kata Asep Sukmana.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Provinsi Jabar yang sudah memilih Kota Bogor sebagai tuan rumah Jabar Run 10K 2023.

“Terima kasih sudah kembali ke Kota Bogor, The City of Runners. Terima kasih sudah mempercayakan kepada Kota Bogor untuk menjadi tuan rumah Jabar Run 10 K. Enjoy running, finish strong then smile,” kata Bima Arya dalam sambutannya.

Laman: 1 2

Beritain.id – Pemda Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.

Gugus tugas honorer terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar. Gugus tugas ini bisa direplikasi di tingkat kabupaten/kota.

Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).

Dalam pertemuan hangat tersebut, Kang Emil  sapaan akrab Ridwan Kamil  menawarkan kepada tenaga honorer nakes pembentukan sebuah gugus tugas sebagai perantara tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar.

“Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi,” ujar Ridwan Kamil.

Dengan membentuk gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemdaprov Jabar merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat.

Laman: 1 2

beritain.id – Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cianjur dipastikan akan diperbaiki hingga akhir tahun ini oleh Pemda Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat akan meninjau persiapan dan kondisi jalan di Cianjur, di Balai UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Cianjur, Selasa (26/7/2022).

“Mau mengecek persiapan dan kondisi perbaikan jalan di Cianjur,”ujar Ridwan Kamil.

Kang Emil, sapaan akrabnya menyebut, beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki tersebut di antaranya jalan yang mengarah ke Cianjur selatan dan di ruas perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini merupakan aspirasi dari warga yang mengeluhkan jalan agar segera diperbaiki.

“Kan banyak warga yang komplain, sedang kita perbaiki yang ke arah Cianjur selatan, Sindangbarang, dan lainnya,” sebutnya.

Pemda Provinsi Jabar telah menyiapkan anggaran Rp30 miliar dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Kang Emil memastikan bila anggaran tersebut masih kurang maka perbaikan jalan di Cianjur akan kembali dianggarkan pada tahun 2023.

Laman: 1 2

beritain.id – Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang sukses diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menarik perhatian Pemda Provinsi Sulawesi Selatan yang datang berkunjung ke Jabar untuk mereplikasi sistem meritokrasi tersebut.

Rombongan dari Sulsel yang dipimpin oleh Asisten Daerah III Bidang Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto diterima langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jabar Yerry Yanuar, di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jabar, Kota Bandung, Rabu (13/7/2022).

Tautoto mengemukakan, selain manajemen talenta, pihaknya juga berniat untuk belajar kepada Jabar terkait penilaian kinerja dan proses mutasi.

Menurutnya, Jabar merupakan provinsi terbaik dan termaju dalam bidang meritokrasi di seluruh Indonesia.

“Kami datang ke Jawa Barat itu mau melihat bagaimana manajemen talenta karena kami dengar, bahwa Pemda Provinsi Jabar sangat maju dari sisi manajemen talenta dan sistem merit. Untuk mengaplikasikannya di Sulsel, kami datang belajar ke sini,” kata Tautoto.

“Kita mau coba dari segi manajemen talentanya, melihat bagaimana penilaian kinerja, serta bagaimana proses mutasi tanpa lelang jabatan,” tuturnya.

Sementara itu Yerry Yanuar mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur, Pemda Provinsi Jabar sangat terbuka baik bagi pemerintah provinsi,  kabupaten/ kota, kementerian, dan lembaga yang ingin mempelajari sistem manajemen talenta di Jabar. Hal ini sebagai bentuk kontribusi Jabar untuk nasional.

“Jangan pelit ilmu. Pak Gubernur sudah menegaskan itu, bahwa ini adalah milik kita semua,” kata Yerry.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat akan terus mengampanyekan budaya kebiasaan adaptasi baru dan menginformasikan kebijakan transisi dari masa pandemi menuju endemi sebagai tindak lanjut perkembangan situasi pandemi COVID-19 saat ini.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menanggapi paparan Diskusi Publik Hasil Pengukuran Indeks Persepsi Pandemik COVID -19 dan Persepsi Publik Terkait Endemik Jawa Barat 2022, Jumat (8/7/2022). Adapun pada diskusi publik tersebut memaparkan hasil penelitian dari peneliti senior Inilah Digital Media (IDM) Strategic Gilang Mahesa.

Salah satu poin yang digarisbawahi dalam hasil penelitian tersebut yaitu satu hal positif yang terjadi adalah kepercayaan kepada pemerintah semakin baik. Hal tersebut seharusnya menjadi modal besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis dan progresif dalam proses pemulihan kondisi pascapandemi.

“Masukan dan perbaikan dari hasil penelitian tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemerintah kedepannya,” ucapnya.

Pihaknya mengapresiasi lembaga survei yang telah melakukan penelitian persepsi publik terhadap komunikasi informasi pandemi, indeks kewaspadaan dan pengaruh pada kondisi ekonomi serta mengecek persepsi publik pada kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Untuk diketahui, hingga Jumat 8 Juli 2022 kasus COVID-19 di Jabar sudah mencapai angka 1.115.207 dengan tambahan 612 kasus atau sepuluh kali lipatnya dari tambahan kasus sebulan yang lalu atau pada awal Juni 2022. Dari total kasus COVID-19, angka kematian tercatat sebanyak 15.872 kasus. Sementara keterisian tempat tidur rawat COVID-19 atau bed occupancy rate (BOR) mencapai 4,10 persen.

“Dari Pemda melihat BOR masih rendah jadi tidak seberbahaya tahun lalu di mana Juni-Juli tahun lalu kita mengalami kekurangan oksigen. Sekarang memang ada kenaikan kasus tapi BOR masih aman,” tutur Ika melanjutkan.

Diakui Ika, selama pandemi yang sudah berjalan menginjak tahun ketiga ini, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Dari sisi penyediaan informasi pandemi, Pemda Provinsi Jabar sendiri telah menciptakan aplikasi PIKOBAR yang dibangun ketika pandemi menyeruak di tahun 2020 silam. Fitur-fitur yang tersedia dibuat sesuai dengan kebutuhan warga mengenai informasi COVID-19 di Jabar dan juga penanganannya.

“Di awal kemunculannya, PIKOBAR memuat informasi, koordinasi pendataan dan pendaftaran vaksinasi, kemudian tahun kemarin ada telekonsultasi, telemedicine, pinjam tabung oksigen dan lapor isoman. Jadi PIKOBAR ini benar-benar sangat dimanfaatkan oleh warga Jabar,” tuturnya.

Menurut Ika, saat ini, PIKOBAR sudah diunduh oleh 1,2 juta pengguna internet dan diakses 5 juta lebih pengguna internet. PIKOBAR pun memiliki 32 fitur, di antaranya fitur baru seperti layanan obat dan vitamin gratis yang diantar ke rumah warga.

Laman: 1 2

beritain.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menghadiri rapat kerja Komisariat Wilayah (Komwil) Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jawa Barat di GH Universal Hotel Bandung, Selasa (28/6/2022).

Dalam acara tersebut, Setiawan mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar sudah menggelorakan pemerintahan dinamis atau dynamic governance. Menurutnya, penerapan dynamic governance bertujuan agar pemerintahan mampu menjawab tantangan-tantangan yang hadir saat ini.

Oleh karenanya, kata Setiawan, struktur organisasi hierarkis sudah tidak pas dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini, sehingga penyederhanaan birokrasi dengan model kerja Team of Teams (ToTs) menjadi upaya membentuk pemerintahan yang dinamis.

“Kalau kita menggunakan struktur organisasi yang masih hierarkis, birokrasi panjang, slow response, tidak bisa dinamis, kita akan kalah cepat,” kata Setiawan.

Menurut Setiawan, karakteristik hierarkis perlu dihilangkan dalam birokrasi. Tujuannya supaya pelayanan publik lebih efektif, dan dapat menyenangkan hati masyarakat.

“Kalau dilihat kenapa sektor IT, finansial bisa lebih cepat tumbuh? Itu karena bisa menghilangkan karakteristik tata kelola yang hierarkis tadi,” ucapnya.

“Jadi inilah gunanya penyederhanaan birokrasi, poinnya di sini,” tambahnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Pangandaran, Senin (27/6/2022).

Adapun tema rakerda ini “Penyuluh Keluarga Berencana Jabar Siap Cegah Stunting agar Keluarga Bebas Stunting”.

Dalam sambutannya, Pak Uu -sapaan karib Uu Ruzhanul Ulum- menuturkan, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruhi terhadap kemajuan pembangunan sebuah bangsa atau daerah.

“Terlebih kesehatan merupakan dasar dalam pembangunan. Saya sering menyampaikan sehebat apapun program pemerintah kalau masyarakatnya tidak sehat dan kuat, maka pembangunan tidak akan berjalan baik,” kata Pak Uu.

Jawa Barat saat ini memiliki jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, hal ini juga menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar masyarakatnya sehat dan berkualitas.

Oleh karena itu, Pak Uu berharap tugas IPeKB fokus dalam penanganan stunting di Jawa Barat.

“Ketika masyarakat banyak didukung dengan badan sehat, sehingga akal dan jiwa juga sehat, itu adalah modal pembangunan di wilayah Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurut Pak Uu, IPeKB berperan penting membantu pemerintah dalam Program Keluarga Berencana guna meningkatkan derajat kesehatan.

Laman: 1 2

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengklarifikasi wacana penerapan Work From Home permanen bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

Klarifikasi itu disampaikan Setiawan saat menjawab pertanyaan wartawan pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022). Tema Japri kali ini “Penyerderhanaan Birokrasi, Perlukah?”

“Soal WFH permanen itu saya klarifikasi, ya. Jadi maksudnya bukan permanen ASN tidak masuk kantor selamanya, tetapi WFH itu akan tetap diberlakukan pascapandemi sesuai kebutuhan” jelasnya.

Menurutnya, pemberlakuan itu sebagai salah satu wujud pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis mengikuti perkembangan.

Laman: 1 2

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Adapun jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV.

Ia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

“Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan,” kata Setiawan usai menjadi narasumber pada acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022).

“Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi,” tuturnya.

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini struktur kepegawaian Pemda Provinsi Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

“Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing,” papar Setiawan.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemda Provinsi Jabar melakukan pembaruan terhadap portal jabarprov.go.id, baik dari segi tampilan, konten maupun fitur layanan informasi publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar) Ika Mardiah mengatakan, ada empat menu utama yang diunggulkan saat ini.

Pertama, fitur Berita Jabar yang menghadirkan informasi terkini seputar Pemda Provinsi Jabar.

Kedua, menu Informasi Layanan Publik untuk memudahkan masyarakat dalam akses berbagai informasi layanan publik;

Ketiga, menu Profil Jabar untuk mengetahui lebih dalam seputar data dan fakta menarik terkait Jabar;

Keempat, menu Dashboard Publik Jabar yang menyajikan visualisasi data strategis Jawa Barat yang sudah terstandardisasi dan dapat diakses dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang rumit.

Ika menuturkan jika kemudahan mengakses informasi terkait Pemda Provinsi Jabar yang terintegrasi ini merupakan aktualisasi dari amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Adanya inovasi dalam portal jabarprov.go.id ini merupakan aktualisasi dari Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini sejalan dengan komitmen Jabar sebagai provinsi informatif yang melakukan pengelolaan informasi yang lebih mudah diakses, akurat, dan dapat diandalkan bagi masyarakat, salah satunya melalui sarana konten informasi,” jelas Ika Mardiah di Bandung, Selasa (7/6/2022).

Konten informasi dalam jabarprov.go.id berisi layanan publik, program unggulan dan berita daerah yang diperbarui secara berkala oleh perangkat daerah guna menghadirkan informasi yang terstandardisasi dan dapat diandalkan bagi warga Jabar.

Kini portal jabarprov.go.id dilengkapi dengan fitur Content Management System (CMS) yang diperuntukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola dan penyedia informasi.

Saat ini, terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemda Provinsi Jabar yang merupakan bagian dari pilot project Portal Jabar, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Laman: 1 2