Dalam birokrasi yang dinamis, kata Setiawan, pengaduan masyarakat menjadi penting. Pengaduan masyarakat sangat berarti agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

Atas latar belakang tersebut, kolaborasi antara para Sekretaris Daerah dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pun dinilai perlu.

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Dan Satriana menuturkan, untuk memudahkan koordinasi terkait pengaduan tersebut, diperlukan pula pembentukan Forum Narahubung dengan pengelola pengaduan di setiap pemerintah daerah.

Baca juga:  Pemda Provinsi Sulawesi Selatan Perdalam Sistem Manajemen Talenta ASN yang Sukses Diterapkan di Jawa Barat

Oleh karenanya, dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pembentukan Forum Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagai Narahubung penyelesaian Laporan Pelayanan Publik, antara Ombudsman dan Forsesdasi Komwil Jabar.

“Tujuannya terbentuk Komitmen Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penguatan pengelolaan pengaduan internal di seluruh perangkat daerah dan mengawasi penyelesaian penyelesaian Laporan Pelayanan Publik,” kata Dan.

Baca juga:  Kebabasan dikeluarkan Ridwan kamil, Asalkan dengan Prokes

Dengan begitu akan tersusun mekanisme Koordinasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dengan Sekertaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam penguatan pengelolaan pengaduan internal dan mengawasi penyelesaian Laporan Pelayanan Publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *