beritain.id – Institut Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Stadium General secara daring dan luring dengan mengundang Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku serta Walikota Bukittinggi.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dies natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023. Rektor IPDN, Dr. Hadi Prabowo, M.M. bersama H. Sutarmidji, SH, M.Hum., Dr. Anton A. Lailossa, S.T., M.Si serta H. Erman Safar, SH berbicara mengenai Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah khususnya dalam hal Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Dan Penanganan Stunting serta masalah daerah lainnya.

“Stadium general ini dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatinangor dan diikuti secara daring oleh praja di seluruh kampus daerah,” tutur Hadi Prabowo.

Baca juga:  IPDN-Kemendagri Didik Profesi Kepamongprajaan bagi 40 Kepala Distrik Provinsi Papua Barat Daya

Hadi menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran didalam penerapan teori dan praktek kepada Praja.

“Seorang Praja dituntut mampu memiliki basic kepamongprajaan dengan memperkuat disiplin ilmu Pemerintahan baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kami menghadirkan para pelaksana dan pembuat kebijakan sehingga praja akan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan publik di daerah.” ujar Hadi.

Hadi mencontohkan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku serta Kota Bukittinggi merupakan contoh daerah yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik.

“Sebagai contoh, saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,01% dengan tingkat kemiskinan 6,73% dan tingkat pengangguran terbuka 4,86%. Meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8% namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri. Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang,” beber Hadi Prabowo.

Baca juga:  Munas Kahmi Xi Di Warnai Kericuhan

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH berpesan agar Praja IPDN tidak melakukan manipulasi data. Menurutnya, data sangat penting karena diperuntukan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Bekerja secara jujur dan transparan. Tidak boleh ada manipulasi data. Karena data itu sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan,” tutur Sutarmidji.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *