BP2MI

Sosialisasi Pencegahan TPPO di Pangalengan, Kepala BP2MI: Ini Edukasi Penting bagi Masyarakat Daerah

beritain.id – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menghadiri Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pangalengan, Kab. Bandung, Jawa Barat.

Benny diwakili oleh Kepala Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Kombes Pol. Mulia Nugraha S.I.K., M.H., Inspektur BP2MI, Suwedi, Kepala Biro Keuangan dan Umum, Indra Hardiansyah mengisi kegiatan sosialisasi.

Adapun sebagai pembicara utama, Mulia Nugraha mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang, serta memberikan informasi tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh setiap individu kali pertama.

Kepala BP3MI mengatakan hadirnya negara untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari TPPO sudah dilakukan oleh BP2MI.

“BP2MI sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk menjaga masyarakat di setiap wilayah agar terhindar dari bahaya TPPO,” ujar Mulia.

Pada akhir sosialisasi Benny memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan yang hadir. Menurutnya kegiatan ini merupakan bagian dari edukasi penting untuk masyarakat di daerah. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan mereka masih saja terjebak menjadi korban TPPO.

Laman: 1 2

Gelar Sosialisasi di Bandung Barat, BP2MI Beberkan Berbagai Modus Operandi TPPO

beritain.id – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan pemerintah Desa setempat menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Penananganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia pada Kamis (2/11/2023) di Ds. Lembang, Kec. Lembang, Bandung Barat.

“Ini momentum yang sangat berarti bagi kami. Ada empat peran media masa di masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang tentunya jauh dari kata hoax, kedua sebagai alat penghibur. Kemudian sebagai pembentuk opini publik, dan yang terakhir mendorong partisipasi masyarakat,” kata Edwan Hadnansyah, Ketua ITJI Kota Cimahi, di hadapan 200 peserta sosialisasi yang berasal dari kalangan masyarakat setempat, mahasiswa dan juga pelajar SMK.

Edwan menambahkan, beberapa kasus terakhir yang terjadi khususnya di daerah Bandung Barat ini adalah kasus TPPO dengan modus sosial media di telepon genggam.

“HP sekarang tidak digunakan dengan baik. Malah banyak dampak buruk. Dengan lowongan kerja palsu, karena tersdesak, diiming-imingi gaji besar bekerja diluar negeri, akhirnya menjadi korban.”

Padahal, lanjut Edwan, kerja keluar negeri ada aturan, jgn berangkat ilegal. Data terakhir 128 org, diantaranya dua warga Cimahi dan Bandung Barat disekap di Thailand. Lalu kita datangi keluarga korban dan kita cari kebenaran dan kita expose. Korban dtawarkan pekerjaan dengan gaji besar dan terkena bujuk rayu pelaku.

Edwan berpesan khususnya para siswa dan mahasiswa yang akan lulus, agar mudah terayu bujukan gaji besar dan hidup enak diluar negeri. “Kuncinya kita harus mencari info yang benar seperti dari BP2MI. Hati-hati dalam mencari pekerjaan.”

PJ Bupati Bandung Barat, Arsan Latif, yang juga hadir dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta khususnya para siswa agar menerapkan ilmu dan keahlian yang dimiliki, untuk berbakti pada kampung halaman.

“hidup di luar negeri tidak seindah yang dibayangkan, satu dua minggu terasa enak, selebihnya akan rindu kampung halaman. Pesan saya, silahkan timba ilmu setinggi-tinggunya, namun terapkan lah di daerah asal kalian. Kesempatan untuk berbakti dinkampung sendiri.” Imbuh Arsan.

Arsan juga menyampaikan, pemerintah Kab. Bandung Barat sedang mengupayakan tersedianya banyak lapangan kerja agar para alumni dapat bekerja di dalam negeri ataupun usaha secara mandiri.

Lasro Simbolon, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika Pasifik BP2MI menerangkan, dengan adanya undang-undang 18 tahun 2017 ini, negara berjanji untuk mengutamakan pelindungan menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan trilogi perlindungan.

Laman: 1 2

Cegah TPPO Terhadap Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Masifkan Sosialisasi

beritain.id – BP2MI (20/10) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus masifkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terutama pada Pekerja Migran Indonesia.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, sindikat penempatan ilegal pekerja migran, masih membayangi masyarakat Indonesia terutama Jawa Barat.

“Masih adanya oknum yang membekingi sindikat bisnis kotor, kurangnya wawasan maupun pengetahuan masyarakat tentang prosedur resmi yang dikelola pemerintah dan ini masih dinilai kurang,” ujar Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, saat Sosialisasi Pencegahan TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia di Margahayu Kopo, Kabupaten Bandung, Jumat (20/10/2023).

Dalam sosialisasi itu, Kepala BP2MI memaparkan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi dan bahayanya tindakan sindikat TPPO.

Benny mengatakan, peluang bekerja di luar negeri masih terbuka lebar, sangat luas bila dibandingkan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Meski demikian, harus di waspadai jeratan sindikat TPPO, yang nantinya bakal merugikan para pekerja migran.

“Mudah-mudahan mereka tidak hanya memiliki kesadaran untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga kesadaran untuk memproteksi, tema -teman mereka, saudara satu kampung agar tidak menjadi korban penempatan ilegal, korban perdagangan orang. Itu tidak kalah penting,”ucap Benny

Laman: 1 2

Kepala BP2MI : Hati-hati! Jangan Bekerja Secara Ilegal

beritain.id – BP2MI (20/10) Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan masyarakat agar tak mudah tergiur, oleh bujuk rayuan calo dan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. Karenanya, BP2MI berikan sosialisasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia,

“Hati hati! Ikut proses yang resmi jika ingin bekerja di luar negeri. Jangan bekerja secara ilegal, yang berangkat ilegal akan berpotensi mengalami berbagai permasalahan,” jelas Benny kepada peserta sosialisasi di KNPI Kabupaten Bandung, Baleendah, Jumat (20/10/2023).

Benny mengatakan, masyarakat perlu pengetahuan dan informasi yang cukup, agar lebih aman serta paham regulasi untuk bekerja di luar negeri. “Bagaimana caranya proses yang dilewati seperti apa, dokumen-dokumen yang harus dimiliki apa saja, kemudian kalau mau ikut pelatihan harus dimana,” kata Benny

Dia menjelaskan, selain kelengkapan berkas hingga atuan administrasi, BP2MI juga memberikan edukasi terkait pembiayaan bagi masyarakat yang punya minat bekerja ke luar negeri. “Kita ajak mereka untuk melakukan proteksi, agar masyarakat tidak mudah dibujuk dan dirayu oleh sindikat, dengan kaki tangannya para calo yang memberangkatkan masyarakat secara tidak resmi,” jelas Benny.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan edukasi terkait atuan serta tahapan apa aja yang harus ditempuh, masyarakat bisa lebih hati-hati juga aman untuk berangkat kerja ke luar negeri.

Laman: 1 2

Kepala BP2MI Rangkul Aparat Penegak Hukum Berantas TPPO

beritain.id – Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Barat, Senin, (24/7/2023). Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Savoy Homann, Kota Bandung dan dihadiri stakeholder terkait.

Dalam sambutannya Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani memaparkan tiga musuh penting yang diperjuangkan BP2MI saat ini. Benny tegas mengatakan pekerja migran Indonesia tidak boleh direndahkan. Mereka merupakan pahlawan devisa.

“BP2MI sedang melawan tiga kejahatan besar terhadap pekerja migran Indonesia. Yakni, merubah mindset atau paradigma dimana pekerja migran Indonesia dianggap pekerja rendahan, dipandang sebelah mata, dan dianggap sumber masalah. Kedua, BP2MI sedang memerangi sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia atau TPPO. Ketiga, berperang melawan praktek ijo rente,” ujar Benny tegas.

Menurut Benny kegiatan FGD yang melibatkan pihak Kepolisian (seluruh Polres se-Jawa Barat), dan Kejaksaan, yang dirangkaikan dengan penandatanganan MoU layak diapresiasi. Benny berpesan agar FGD melahirkan titik temu, solusi atas penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masih marak.

“FGD dan penandatanganan MoU ini sangat penting. Tentu kami mengapresiasi kegiatan ini, terima kasih semua pihak yang sudah terlibat. Hadir dalam kegiatan ini, tentu kita bisa berkontribusi untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. FGD ini mesti melahirkan kesamaan persepsi, karena dalam beberapa kasus penanganan TPPO pihak Kepolisian dan Kejaksaan berbeda interpretasi. Yang diharapkan BP2MI yaitu sindikat, tekong harus diproses seberat-beratnya. Tak boleh kita biarkan anak-anak bangsa diperbudak, diperjualbelikan para mafia ke luar negeri,” kata Benny.

Tak hanya itu, Benny memaparkan rekomendasi jangka panjang dari BP2MI. Kemudian langkah nyata Presiden dalam memberantas sindikat TPPO. Politisi vokal itu menuturkan pelindungan pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki benar-benar dilakukan pemerintah.

“Dari semua kerja keras itu, BP2MI melahirkan empat rekomendasi jangka panjang. Diantaranya, sosialisasi yang masif. Diseminasi informasi yang aktif. Pencegahan penempatan ilegal yang progresif. Dan pencegahan hukum yang revolutif. Kita punya Presiden yang luar biasa, yang meminta Kapolri turun langsung memberantas TPPO. Presiden memerintah sikat mafia dan backing di belakangnya. Operasi terpadu Kepolisian dan BP2MI, serta arahan Presiden untuk penguatan koordinasi Kementerian/Lembaga atas komando Menkopolhukam,” papar Benny.

Laman: 1 2

Kolaborasi BP2MI dan IJTI Tingkatkan Literasi Soal Pekerja Migran

beritain.id – Upaya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) getol dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sebab hingga kini, masih saja ditemukan kasus kekerasan terhadap PMI karena proses pemberangkatan yang ilegal.

Untuk itulah, BP2MI bersama Pengda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat menggelar acara sosialisasi terkait penguatan literasi terhadap kalangan jurnalis di Bandung Raya.

Bertempat di salah satu hotel di Kota Bandung pada Jumat (12/5/2023), sosialiasi peningkatan literasi yang digelar BP2MI dan IJTI Jabar dihadiri oleh ratusan jurnalis dan juga kalangan mahasiswa. Selain itu, hadir juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar serta Kabupaten Indramayu.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pentingnya sosialisasi terkait PMI. Itu lantaran segala sesuatu yang menyangkut pekerja migran diurus oleh lembaga dan instansi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Sosialisasi yang masif dilakukan, UU sudah membagi habis peran masing-masing pusat dan daerah, kementerian maupun lembaga,” kata Benny.

Selain itu, diseminasi informasi harus dilakukan secara aktif. Tujuannya agar masyarakat bisa teredukasi secara menyeluruh bahwa pemerintah saat ini benar-benar memperhatikan nasib para pekerja migran.

Salah satu perhatiannya adalah pemberian pinjaman modal bagi pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri. Menurut Benny saat ini ada program KUR di bank pemerintah bagi para calon PMI.

“Sekarang pemerintah menyiapkan pinjaman dengan bunga rendah dengan bank pemerintah, tidak boleh lagi orang mau kerja di luar negeri jual harta atau pinjam ke rentenir. Sekarang disiapkan KUR hingga Rp 100 juta rupiah cukup approval BP2MI di daerah,” jelasnya.

Laman: 1 2

Layanan BP2MI Mulai Dirasakan “Terima Kasih Jokowi”

beritain.id – berselang dua tahun berjalan kepemimpinan Benny Rhamdani, banyak tranformasi dilakukan. Berbagai terobosan tak henti dilahirkan Benny untuk lebih mendekatkan layanan kepada PMI, baik dalam kebijakan yang progresif revolusioner maupun dengan tindakan yang memberikan perlakuan hormat pada PMI. Semisal dalam penanganan aduan para PMI tidak segan Benny secara langsung melayani melalui videocall.

Transparansi dan keterbukaan kerja setiap jajaran juga dia kedepankan, dengan menyiarkan secara langsung berbagai rapat-rapat BP2MI.

Sebagai bukti keberpihakan dan perhatian setiap terhadap nasib para pejuang devisa, dalam setiap kesempatan kegiatan Prelimenary Education (Prelim), sebagai satu tahapan proses penempatan G to G ke Korea Selatan, dan juga pelepasan PMI ke negara tersebut, tidak pernah sekalipun absen dihadiri. Selain meluruskan informasi yang benar kepada para PMI, kegiatan Prelim juga menjadi ajang untuk memberikan edukasi kepada para PMI.

Di tangan Benny Rhamdani, berbagai inovasi dan transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan terus-menerus digulirkan, dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit, bahkan pengganti pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. Transformasi ini tak urung sudah semakin sangat dirasakan, khususnya bagi para PMI.

Genderang perang kepada para sindikat mulai dilakukan Benny pada awal mula kepemimpinannya. Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal diperanginya dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat. Demikian hal kejahatan lain yang menghantui PMI melalui praktik ijon rente, Benny berangus dengan menggandeng BUMN untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang ringan bagi para CPMI. Selain itu, Benny juga mendorong perubahan skema KUR PMI yang memotong sistem linkage dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan, dan upaya tersebut direspon positif oleh Kemenko Perekonomian yang kemudian terbit Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Benny menilai ini bentuk kebijakan yang memihak, yang progresif dan revolusioner serta bukti negara hadir dan tidak akan pernah kalah dengan para mafia ijon rente.

Laman: 1 2