beritain.id- Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus korupsi DAM Parit Dinas pertanian Karawang, Senin (15/08). Sidang kali ini, menghadirkan ahli hukum dari Universitas Trisakti DR Azmi Syaputra sebagai ad charge dari terdakwa.
Azmi mengungkap fakta baru terkait kasus korupsi DAM parit karawang dalam sidang yang dimpin oleh syarip, salah satunya terkait penetapan terdakwa yang hanya satu orang padahal korupsi dapat dilakukan oleh beberapa orang.
“Korupsi tidak hanya dilakukan satu orang karena ada sistem, ada alur, meja berbeda beda, engak mungkin orang mengeluarkan duit, tandatangan orangnya itu itu aja tapi akan banyak orang,” ujar ahli hukum DR Azmi Syaputra.
Azmi mengungkapkan jika bila hanya ada satu terdakwa berati ada sesuatu yang dihilangkan padahal dakwaan harus lengkap dan utuh.
“Kalau engak utuh berarti ada sesuatu yang diselamatkan, disembunyikan, penegakan hukum berada dijalan lambat karena ada distorsi,” ujarnya.
Baca Juga:
Seharusnya kasus korupsi ini dapat dikembangkan, untuk menemukan orang yang turut serta dalam kasus tipikor DAM parit Kabupaten Karawang.
“Dia membatasi pertanggjawaban pidana yang seharus bisa diperluas pasal penyertaan itu malah dipersempit,” tambahnya.
Sementara itu dipersidangan penasehat hukum terdakwa mempertanyakan, mengenai adanya fakta yang berbeda dengan keterangan saksi dan dakwaan.
Azmi Saputra menyatakan berarti ada sesuatu yang dipalsukan, hakim bisa menolak sebuah dakwaan sehingga dakwaan eror persona tidak terjadi.
“Harus hati hati dan memakai hati berkali kali,” ujarnya.
Baca Juga:
Dijelaskan pula, bahwa mendakwa dan mempidana orang sepatutnya tidak melanggar melanggar HAM, dan KUHAP pun menunjung tinggi HAM. Dari itulah kalau tidak sesuai majelis hakim bisa menolak.
Penasehat hukum terdakwa pun mempertanyakan apakah ada pembiaran jika dalam persidangan terungkap fakta – fakta baru.
Ahli menyatakan bahwa kasus tersebut bisa dikatakan penegakan hukum berada di jalur lamban karena ada beban tidak sampai di puncak, mengingat ada sesuatu yang harus ditutupi, diselamatkan.
Kemudian penasehat hukum juga memberi pertanyaan dengan ilustrasi pembangunan bendungan yang mendapat manfaat bagi masyarakat, produksi naik, menurut Azmi kalau terdakwa tidak dapat keuntungan kemudian masyarakat mendapatkan manfaat maka sifatnya termasuk melawan hukum fungsi negatif.
Seperti diketahui Mantan Kepala Bidang Prasarana pada dinas Pertanian Kabupaten Karawang Ir.Hj Usmaniah, pensiunan PNS ini didakwa Jaksa Penuntut Umum Kejari (JPU) Karawang dengan tuduhan melakukan korupsi dana anggaran khusus (DAK ) Pembuatan DAM Parit bersumber dari APBN senilao 9 Miliar.
Baca Juga:
Dana itu dibagi ke 109 kelompok tani pada tahun 2018. Dalam kasus ini berdasarkan dakwaan Jaksa telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp1,046 miliar.
