beritain.id – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyatakan, kolaborasi PT Pos Indonesia (Persero) dengan LKPP, merupakan inovasi dan langkah baru untuk mendorong percepatan pembelanjaan jasa maupun produk dalam negeri dan UMKM, termasuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
Apalagi sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yang mengutamakan penggunaan jasa dan produk dalam negeri serta UMKM.
“PT Pos ini merupakan salah satu inovasi yang kita dekati, karena sekarang ini kita tidak bisa dipisahkan dengan pengiriman barang dan jasa. PT Pos tentu perlu melakukan langkah-langkah baru dan bersama LKPP, mendorong percepatan termasuk mendorong belanja pemerintah menggunakan katalog pemerintah, pengiriman barang melalui PT Pos,”ucap Abdullah Azwar Anas disela peringatan HUT ke- 276 PT Pos Indonesia dan Kick off Live Purchasing Perdana Layanan Pos Indonesia di E-Katalog LKPP, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) jalan Cilaki Kota Bandung, Jumat (26/8/2022).
Dia juga mengatakan, ada potensi RP.1100 triliun belanja pemerintah pusat dan daerah, yang bakal dibelanjakan produk maupun jasa dalam negeri.
“Targetnya sedikitnya Rp.400 triliun belanja untuk pengadaan dalam negeri,”jelas dia.
Ia juga menambahkan, LKPP saat ini tengah menggenjot produk dan jasa dalam negeri terutama UMKM masuk dalam e- Katalog belanja pemerintahan.
“Sekarang kita sedang bekerja keras, cek sistim rencana pengadaannya, kemudian Presiden hampir setiap minggu mengecek implementasinya seperti apa,”ujarnya.
Ia juga menegaskan, belanja pemerintah merupakan pembeli terbesar. Belum lagi ditambah dengan anggaran belanja BUMN sehingga ada potensi total anggaran belanja sekitar Rp.2500 triliun.
“Sehingga e-Katalog pemerintah targetnya ke depan akan lebih efektif termasuk pemerintah daerah, kedepan targetnya bisa onboard kan produk-produk lokal di e- Katalog,”ucap dia.
Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi kolaborasi LKPP dan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan langkah strategis, untuk mendorong dan melanjutkan transformasi digital PT Pos Indonesia.
“Karena kita sudah ada dua Chanel digital Pospay dan Posaja, maka kita bisa listing di LKPP. Kami akan terus mendukung langkah-langkah LKPP, untuk melayani seluruh lembaga, kementrian, pemerintah daerah untuk belanja lewat LKPP,”jelas Faizal.
Ia juga menambahkan, ada dua layanan jasa PT Pos Indonesia dalam e- Katalog, yakni logistik yang meliputi pengiriman barang hingga pergudangan, kemudian jasa keuangan untuk pembayaran melalui Pospay yang diintegrasikan melalui LKPP.
“Jasa logistik, kami siap untuk mengirimkan apa saja yang diperlukan. Pospay bayar miliaran juga bisa. Karena ini berbasis giro, persis seperti dengan gironya bank. Kita bisa transfer pembayaran berapapun tidak dibatasi,”jelas Faizal.
Faizal pun berharap masuknya pelayanan jasa PT Pos Indonesia (Persero) di LKPP, dapat mendukung program Presiden Joko Widodo, pembelanjaan di LKPP dengan menggunakan produk dalam negeri.
“Akan sangat membantu perkembangan bisnis PT Pos. Dan sudah serba digital, lifestyle masyarakat sudah digital, lembaga, kementrian dan pemerintah pusat dan daerah juga sudah menuju ke digitalisasi, ini akan sangat bagus,”harap Faizal.