beritain.id -Indonesia, sebagai negara demokratis, seringkali menyaksikan perubahan dan perdebatan hukum dalam politiknya. Salah satu isu terkini yang menarik perhatian publik adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Putusan ini memicu kontroversi dan perdebatan yang panjang. Artikel ini akan membahas berbagai aspek kontroversi tersebut.
Putusan MK yang mengatur persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum menjadi perhatian utama. Putusan ini, yang seharusnya memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman yang memadai, mengundang berbagai pendapat dari berbagai pihak. Ada yang mendukung putusan ini dengan alasan bahwa persyaratan usia dapat menyaring calon-calon yang kurang berpengalaman, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap membatasi partisipasi generasi muda dalam politik.
Operasi Rahasia yang Menjegal Gibran?
Salah satu elemen yang memicu kontroversi lebih lanjut adalah dugaan adanya operasi rahasia yang bertujuan menghalangi Gibran Rakabuming Raka, seorang calon potensial, untuk maju sebagai capres. Meskipun tidak ada bukti konkret yang membenarkan klaim ini, rumor dan spekulasi terus berkembang di masyarakat. Sejumlah pihak menganggap bahwa ada elemen di balik layar yang berusaha menggagalkan Gibran.
Masyarakat yang tidak puas dengan putusan MK telah mencoba berbagai upaya untuk membatalkan putusan tersebut. Namun, dalam kerangka hukum Indonesia, ini terbukti sebagai usaha yang sulit karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Meskipun terdapat dugaan pelanggaran etika oleh hakim konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki wewenang untuk membatalkan putusan MK.