Infoin

beritain.id – Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024/1445H pada Lintasan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Agenda tersebut digelar Kementerian Perhubungan, di Terminal Eksekutif Sosoro Pelabuhan Merak, pada Sabtu (23/03/2024).

Rivan menyampaikan, rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut merupakan salah satu agenda rutin tahunan guna mengantisipasi pelaksanaan mudik Lebaran. “Tentunya dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas di pelabuhan penyeberangan, khususnya di pelabuhan Merak-Bakauheni selama periode Lebaran,” ujarnya.

Pelabuhan Merak dan Bakauheni sebagai “pintu gerbang” dari pulau Jawa menuju Sumatera, menjadi tumpuan dalam pelaksanaan mudik setiap tahunnya. Hal tersebut perlu dilakukan persiapan yang matang guna mengantisipasi penumpukan kendaraan hingga meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Melalui rakor ini, kami bersama-sama memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi, sehingga pada saatnya nanti ketika ada kendala dapat segera diselesaikan dengan cepat dan baik,” jelas Rivan.

Laman: 1 2

beritain.id – Hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024, Jasa Raharja Turut Diskusi dalam kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan terkait pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, dan peningkatan product related JRP Insurance di wilayah Outlet Ciawi. Melibatkan pihak-pihak terkait seperti Bapenda, Kepolisian, dan BJB (Bank Jabar Banten) adalah langkah yang tepat untuk memastikan koordinasi yang baik dan solusi yang efektif dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Laman: 1 2

beritain.id – Setiap tahun menjelang hari lebaran selalu banyak masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Mudik adalah tradisi tahunan yang dilakukan jelang hari besar keagamaan, salah satunya Idul Fitri. Mudik merupakan sebutan untuk kegiatan pulang ke kampung halaman yang biasanya dilakukan oleh orang yang merantau.

Untuk melancarkan kegiatan mudik pada tahun 2024 ini digelar kegiatan persiapan penyelenggaran angkutan lebaran dan mudik gratis tahun 2024 oleh Forum Komunikasi Lalu Lintas di Kota Bandung. Kegiatan yang di selenggarakan pada tanggal 21 Maret 2024 di Hotel Grandia Kota Bandung tersebut membahas persiapan persiapan yang di butuhkan pada saat menjelang hingga berakhirnya lebaran tahun 2024.

Hadir seluruh stakeholder terkait pada kegiatan tersebut diantaranya Kepala BPTD Kelas II Jawa Barat, Kadishub Prov Jawa Barat, Kadinkes Kota Bandung, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Bandung, Kasatlantas Polrestabes Bandung dan lainnya.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Bapak Asep Kuswara, AMa.PKB., ST., MM., yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi Pengamanan Lalu lintas Lebaran tahun 2024 dari Polrestabes Bandung, dan Materi Persiapan Penyelenggaaran Angkutan Lebaran Tahun 2024 oleh Dishub Jawa Barat.

Laman: 1 2

beritain.id – Momen Ramadan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan membawa berkah. Hal itulah yang dilakukan para pewarta yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jawa Barat.

Para jurnalis yang sehari-hari berkutat aktivitas peliputan, meninggalkan dulu kesibukannya itu. Pada Jumat 22 Maret 2024, para jurnalis ini mendatangi pondok pesantren untuk mengikuti kegiatan yang biasa dilakukan oleh para santri.

Kegiatan bertajuk Jurnalis Nyantri ini digelar di Pondok Pesantren Sukamiskin di Jl. A.H. Nasution, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, IJTI memberi pelatihan tentang jurnalistik bagi para santri.

Selain itu, dilakukan juga pemberian santunan kepada marbot masjid di sekitar Ponpes Sukamiskin. Turut hadir, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Kadiskomfo Jabar Ika Mardiah dan sejumlah pimpinan rekdasi media.

Ketua IJTI Jawa Barat Iqwan Sabba Romli mengungkap alasan digelarnya Jurnalis Nyantri. Menurutnya Jurnalis Nyantri diharapkan bisa jadi jembatan antara jurnalis dan santri untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Iqwan menuturkan, di tengah era serba digital dan mudahnya mencari informasi saat ini, diharapkan pondok pesantren ikut andil menjadi episentrum untuk menyebarkan informasi yang benar, akurat dan lengkap.

“Kami melakukan ini dengan harapan santri dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dari pengambilan gambar karena sekarang eranya media sosial, era informasi digital dan santri harus unggul dalam memberi informasi kepada masyarakat. Dalam menyiarkan apa yang harus dilakukan oleh santri,” ucap Iqwan.

Bu

Selain itu, Iqwan menyatakan, jurnalis juga memerlukan pegangan dari sisi pendidikan agama dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain kode etik yang ada pada undang-undang pers, Ia menyebut jurnalis khususnya yang beragama Islam harus punya pegangan lain.

“Berkaca dari kegiatan kejurnalistikan, biasanya fatsoen kami kode etik, tapi untuk pers muslim, kode etik dalam Al-Qur’an itu ada,” ujarnya.

“Jadi bahwa kerja jurnalistik ada dalam kitab suci Al-Qur’an dan itu harus jadi panduan kami semua, agar memberikan nilai manfaat lebih dalam menyiarkan informasi yang akurat lengkap dan bermanfaat,” jelasnya.

Laman: 1 2

beritain.id –

Perubahan iklim telah menjadi topik yang mendapat perhatian global, dan Indonesia tidak terkecuali dari dampaknya, terutama terhadap harga pangan. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana perubahan iklim memengaruhi kenaikan harga pangan di Indonesia:

 Konteks Perubahan Iklim dan Konsekuensinya

Perubahan iklim, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi, telah mengakibatkan kenaikan suhu global dan perubahan pola cuaca. Dampaknya termasuk meningkatnya suhu ekstrem, perubahan pola hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam.

 Tiga Tantangan Utama Akibat Perubahan Iklim

1. Suhu Ekstrem: Perubahan iklim mengakibatkan suhu yang tidak stabil, yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.
2. Kelangkaan Air: Pola curah hujan yang tidak teratur menyebabkan kekeringan dan meningkatkan risiko konflik atas sumber daya air.
3. Kekurangan Pangan: Gangguan pada produksi pertanian menyebabkan penurunan pasokan pangan dan meningkatkan harga pangan.

 Analisis Kenaikan Harga Pangan

1. Kenaikan Harga Komoditas: Harga beberapa komoditas pangan, terutama beras, mengalami kenaikan yang signifikan, memberikan tekanan ekonomi pada masyarakat.
2. Inflasi dan Daya Beli: Kenaikan harga pangan dapat menyebabkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
3. Peredaran Uang dan Harga: Penambahan peredaran uang dapat meningkatkan permintaan pangan dan mendorong kenaikan harga.
4. Surplus Pupuk dan Produksi: Meskipun ada surplus produksi pupuk, penurunan produksi beras mengakibatkan ketidakstabilan harga dan ketersediaan pangan.

Laman: 1 2

beritain.id – Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengisi bulan Ramadhan tahun ini dengan serangkaian kegiatan safari ke berbagai daerah. Selain melakukan silaturahim dan pembinaan di kantor Jasa Raharja tingkat cabang, salah satu kegiatan utama adalah melakukan tinjauan ke kantor-kantor Samsat.

Beberapa kantor Samsat yang dikunjungi meliputi Samsat Palembang, Samsat Banda Aceh, Samsat Medan Selatan, dan Medan Utara dan Samsat Pontianak. “Ini adalah upaya kami untuk memastikan pelayanan terlaksana dengan baik, mudah, dan cepat,” ungkap Rivan.

Selain kemudahan dan kecepatan melalui pelayanan digital, saat ini, sebagian besar kantor Samsat juga telah direvitalisasi menjadi lebih modern, memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan komitmen Tim Pembina Samsat Nasional untuk terus melakukan inovasi dan transformasi.

Laman: 1 2

beritain.id – Direktur SDM & Umum PT Jasa Raharja, Rubi Handojo, bersama Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. A. Fatoni, menggelar audiensi terkait peningkatan pelayanan kesamsatan dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Agenda tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumsel, pada Rabu (20/03/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, H. Achmad Rizwan.

Rubi menyampaikan bahwa audiensi ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi, sekaligus meningkatkan kolaborasi Jasa Raharja bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya dalam upaya optimalisasi kemudahan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesamsatan.

“Kami membahas langkah-langkah strategis dalam optimalisasi kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, dan rencana digitalisasi Samsat di wilayah Sumsel, yang salah satunya akan menjadi pilot project program kerja Samsat nasional tahun 2024 ini,” ujarnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M menegaskan kepada seluruh kader pemerintahan untuk selalu siap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Hal ini selaras dengan fenomena bahwa transformasi pemerintahan digital terus berkembang. Menurutnya, transformasi pemerintahan digital merupakan tuntutan perkembangan global yang mengharuskan seluruh pemerintahan negara di dunia untuk dapat menyesuaikan diri dan mengadopsi sistem baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

“Fakta inilah yang membuat kita, harus mempersiap diri dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dan radikal, khususnya dalam menghadapi dinamika pemerintahan dan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0,” tutur Hadi saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis IPDN Ke-68 di Gedung Balairung Rudini jatinangor Sumedang, dengan tema “Pengembangan Kompetensi Kader Pemerintahan di Era Digitalisasi Guna Memperkuat Daya Saing serta Memantapkan Persatuan dan Kesatuan”, Senin (18/3/2024).

Menghadapi itu semua, kata Hadi, perlunya dibentuk suatu kelembagaan pemerintahan digital berikut SDM yang kompeten untuk menghadapi perkembangan yang terjadi. Selain itu, pemerintahpun perlu membangun pusat-pusat keahlian serta menyusun grand design transformasi pemerintahan digital nasional serta mempersiapkan dukungan anggaran untuk itu.

Menurutnya, di era gempuran teknologi saat ini, diperlukan kader pemerintahan yang handal dan adaptif serta dapat memberikan implikasi terhadap cara bekerja yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kompetensi tersebut diperlukan seluruh kader pemerintahan untuk menghadapi tantangan di era digital. Selain itu diperlukan pula beberapa strategi peningkatan peran kader pemerintahan dalam era digital, diantaranya transformasi infrastruktur digital, transformasi pemerataan ASN, transformasi integrasi aplikasi, transformasi kepemimpinan digital dan transformasi pengembangan kolaborasi,” beber Hadi.

Pada momen ini, Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, memberi ucapan selamat Dies Natalis IPDN dan menyampaikan beberapa pesan.

IPDN diharapkan dapat terus menjadi institusi tumpuan yang melahirkan pelayan masyarakat yang handal dan berintegritas. Hal ini dikarenakan dunia berubah dengan sangat cepat sehingga tantangan yang dihadapi pun sangat besar. Untuk itulah kepandaian beradaptasi dan berinovasi sangat dibutuhkan untuk bertahan dan terus maju. Namun ingat, meskipun perubahan zaman tidak bisa dihindari, tapi praja IPDN harus tetap memegang erat karakter dan jati diri sebagai Bangsa Indonesia karena hal prinsip itulah yang akan menentukan keberlangsungan NKRI”, tutur Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, berharap IPDN dapat terus memantapkan diri menjadi lembaga pendidikan kedinasan yang berperan sebagai Think Tank Center of Excellent dalam bidang pemerintahan.

Laman: 1 2

beritain.id – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyampaikan kritik yang tajam terhadap kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam sebuah rapat kerja bersama legislator. Kritik tersebut disampaikan dengan nada yang menggelitik, sambil merujuk pada istilah yang sering digunakan oleh Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Dalam intervensinya, Mufti Anam menyampaikan harapannya agar kinerja Erick Thohir kedepannya dapat diperbaiki. Ia menekankan perlunya dilakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret dalam waktu yang singkat. Dengan menggunakan istilah ‘omon-omon’, yang dikenal dari pernyataan Prabowo Subianto, Mufti menyatakan bahwa kinerja Erick Thohir terkesan hanya sebatas omong kosong tanpa tindakan yang nyata.

“Harapan kami ke depan harus diperbaiki Pak, di waktu yang singkat ini ke depan harus dilakukan kerja-kerja taktis, agar mohon maaf sekali lagi meminjam istilahnya Pak Prabowo, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja, no action. Kalau kata anak muda seperti itu,” tegas Mufti Anam di ruang Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024.

Mufti juga mengomentari dukungan Erick Thohir kepada Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sementara di sisi lain, Prabowo sering kali mengkritik kinerja BUMN dengan menilai bahwa mereka hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah. Prabowo juga mempertanyakan mengapa BUMN masih mematok harga tinggi meskipun sudah diberikan hak istimewa untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

Laman: 1 2

beritain.id – Kasipenkum Kejati Jawa Barat Nur Sricahyawijaya mengatakan bahwa INA ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate, and Transfrer/BOT) Pasar Cigasong.

“Tersangka INA sekarang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka merupakan pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka sejak tahun 2019-2021,” kata Nur saat di konfirmasi, Sabtu (16/3/2024).

Adapun kronologi peristiwanya adalah tahun 2020 Pemkab Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 103 Tahun 2020 melaksanakan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa Bangun Guna Serah atas tanah di Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Nur menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Ketua Bangun Guna Serah adalah INA yang saat itu menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kabag Ekonomi. Saat itu, INA masih menjabat Kabag Ekonomi dan Pembangunan Daerah Majalengka sejak tahun 2019 hingga 2021.

“INA dibantu oleh saudari AN dan DRN. Mereka menerima sejumlah uang dari perusahaan yang akan mengerjakan revitalisasi Pasar Sindang Kasih,” jelasnya.

“Bahwa H Endang (PT PGA) telah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai yang diberikan kepada saudara AN dan DRN dan PT PGA juga mengeluarkan atau mentransfer sejumlah uang beberapa kali ke rekening atas nama PT KEB dengan jumlah keseluruhan miliaran rupiah,” imbuh dia.

Kemudian, uang yang masuk ke rekening PT KEB ditarik oleh AN dan DRN. Adapun uang ditransfer oleh PT PGA sebagai pengkondisian supaya PT PGA memenangkan lelang dalam proyek pekerjaan revitalisasi pasar tersebut.

INA dijerat Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaa Tinggi Jawa Barat Nomor 682/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret serta surat penetapan tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejati Jabat Nomor: TAP- 28/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Laman: 1 2

beritain.id – Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) menolak hasil Pilpres 2024, dan mendesak segera dilakukannya pemakzulan terhadao Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Amin Bukhaeri, Koordinator GAUM saat konferensi pers di Mesjid Al-Fajr Jalan Cijagra No. 39 Kota Bandung.

Menurutnya, masyarakat harus diberikan informasi terbuka terkait berbagai fenomena kecurangan tersebut.

“Menanggapi terkait proses dan hasil pemilu 2024 yang terindikasi kuat terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran, maka kami dari Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) Jawa Barat menyoroti beberapa hal,” kata Amin Bukhaeri, Koordinator GAUM.

Berikut ini beberapa tanggapan GAUM Jawa Barat:

1. Bahwa Pemilu khususnya Pilpres 2024 sebagaimana diduga sebelumnya ternyata sarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga hasil dan pemenang Pilpres dipastikan tidak sah atau patut dibatalkan.

2. Bahwa rekayasa dimulai dari Putusan MK yang meloloskan Gibran bin Jokowi menjadi Cawapres. Anak haram konstitusi dan anak haram demokrasi ini menjadi penyakit bangsa dan awal dari kekacauan Pilpres 2024.

3. Bahwa dilengkapi dengan perilaku Jokowi yang vulgar memihak kepada pasangan Prabowo Gibran, penggunaan fasilitas negara, penyimpangan dana Bansos, serta pengerahan instansi pemerintahan maupun aparat keamanan menjadi bukti telah terjadi kecurangan TSM.

Film dokumenter “Dirty Vote” menjadi gambaran jelas agenda kecurangan yang brutal.

4. Bahwa keterlibatan kejahatan KPU dan KPUD dalam kecurangan adalah data pemilih yang tak lengkap sesuai e KTP, adanya 54 Juta DPT bermasalah serta tidak melakukan kalibrasi dan ISO 27001 terhadap aplikasi Sirekap. Penempatan server di luar negeri melalui Alibaba Cloud milik perusahaan China adalah pelanggaran UU tentang Perlindungan Data Pribadi.

5. Bahwa Petisi 100 bersama Tim Advokasi Poros Perlawanan Rakyat Semesta (Tappera) telah melaporkan kecurangan yang bersifat pidana yang dilakukan KPU dan jajarannya kepada Bawaslu melalui Gakumdu Bawaslu RI pada tanggal 18 Februari 2024.

6. Bahwa penodaan Pilpres 2024 tidak dapat dibiarkan dan harus dibongkar serta diselesaikan agar skandal demokrasi ini tidak menjadi kultur busuk yang dilegalisasi. Pengungkapan secara hukum dan politik patut untuk didukung.

7. Atas dasar hal-hal tersebut maka Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) Jawa Barat Menyatakan Sikap sebagai berikut :
Pertama, menolak hasil Pemilu khususnya Pilpres 2024 yang dinilai rakyat telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Laman: 1 2

beritain.id – Di zaman yang didominasi oleh teknologi digital, kemajuan tersebut membawa manfaat yang tak terbantahkan bagi masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, terselip pula berbagai risiko terkait keamanan data pribadi.

Salah satu pemicu utama dari kejahatan di dunia maya adalah kelalaian pengguna internet sendiri. Terkadang, tanpa menyadari, pengguna internet bisa secara tidak sengaja mengungkapkan informasi pribadi mereka, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan digital.

Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI) telah memberikan peringatan serius kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan dan melindungi data pribadi mereka di dunia maya. Direktur Eksekutif LKDI, Khalid Basmalah, menegaskan bahwa fenomena ini menjadi semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia.

Berdasarkan laporan dari Meta dan Bain & Company, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai angka 168 juta orang pada tahun 2022, meningkat sebesar 9,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat yang terus berkembang terhadap dunia digital.

Namun, semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia maya juga membawa risiko besar terkait keamanan data pribadi. Data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik bisa menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan digital.

Laman: 1 2

beritain.id – Bertempat di Jalan Raya Purwakarta Kecamatan Tagogapu Kabupaten Bandung Barat, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Padalarang, Windy Prawita Lestari, dan Staff Administrasi Samsat Margaasih, Shindy Silvani Suci, melaksanakan kunjungan CRM (Customer Relationship Management) ke Koperasi Umum Karya Mandiri dan bertemu dengan Ketua Koperasi, Wawan Setiawan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjalin tali silahturahmi dengan pemilik kendaraan bermotor dan mengingatkan pemilik akan pembayaran IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum).

Adapun manfaat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran akan dirasakan juga oleh penumpang kendaraan bermotor umum. Dengan membayar SWDKLLJ dan IWKBU, penumpang kendaraan bermotor umum akan berada dalam jaminan Undang-undang 33 dan 34 tahun 1964 dalam hal keterjaminan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Laman: 1 2