SPBE

beritain.id – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bandung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Kota Bandung mendapat skor 3,19. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 3,6 dengan indeks sangat baik.

Lalu, pada tahun 2023, SPBE Kota Bandung memperoleh skor 3,98, mampu melebihi target RPJMD di angka 3,5.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Jika masyarakat masih merasa kesulitan atau lambatnya pelayanan, untuk apa SPBE tinggi. Harus ada ukuran dari masyarakatnya. Manajemen dan audit SPBE kita masih perlu ditingkatkan,” ujar Ema dalam kegiatan Persamaan Persepsi, Survey Evaluasi SPBE, Rabu 21 Februari 2024.

Baginya, indikator SPBE harus memenuhi aspek substansial dan tak hanya formalitas. Konteks layanan harus serba terbuka, cepat, dan terintegrasi.

“Jangan ada ego sektor dalam berbicara SPBE. Seharusnya pemikiran kita ini adalah pemikiran Pemkot, bukan lagi OPD. SPBE itu tim, tidak bisa berbicara ego OPD. Selama masih berpikir sektoral, nilai yang kita dapatkan itu hanya formalitas,” tegasnya.

Dengan begitu, menurut Ema, konteks pemahaman mengenai SPBE bisa berada dalam satu frame yang sama mengenai pelayanan publik. Bukan terfokus pada mengejar angka skor, melainkan harus saling terintegrasi dengan rencana strategis yang telah disepakati.

“Cek renstra Pemda dan OPD, itu harus mendukung 47 indikator SPBE.
Jika tidak, maka renstra kita masih rendah. Jadinya jalan sendiri-sendiri. SPBE output dari reformasi birokrasi (RB) general, sehingga pasti ada yang saling cross cutting,” ungkapnya.

Melanjutkan penjelasan Ema, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana mengungkapkan, perlu adanya kesamaan persepsi dalam memaknai arsitektur dan peta rencana SPBE.

“Kadang masih ada persepsi jika SPBE hanya punya Diskominfo. Padahal ini milik bersama, sebab tidak mungkin 47 indikator ini terpenuhi hanya dari kami,” tutur Yayan.

Sebagai bagian dari smart city, survei arsitektur dan peta rencana SPBE perlu dimatangkan bersama agar tidak salah langkah dan lebih efisien.

Laman: 1 2

beritain.id – Gubernur Jawa Rarat Ridwan Kamil menghadiri Penandatanganan Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jabar PT. Jasa Sarana dengan beberapa mitra di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/3/2023).

Dalam kesempatan tersebut Kang Emil,  sapaan akrab Ridwan Kamil  menyampaikan kondisi pembangunan Jawa Barat yang sarat prestasi.

Ini ditunjukkan dari prestasi Jabar yang telah mendapatkan 500 penghargaan, kondisi ekonomi yang baik, penurunan angka kemiskinan, hingga penurunan tengkes ( stunting ).

Dari aspek ekonomi, investasi di Jabar tinggi. Tercatat per hari ini dari jumlah investasi yang masuk sekitar Rp175 triliun.

“Ini artinya keyakinan investor lokal, regional, ataupun nasional, kepada Jawa Barat sangat tinggi hampir setara dengan investasi asing,” kata Kang Emil.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemda Provinsi Jabar berkomitmen menangani stunting dengan menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Komitmen ini berdasarkan penandatanganan bersama yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, sekda 27 kabupaten/kota, serta para kepala perangkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

Komitmen bersama di Aula Bappeda Jabar, Senin (9/1/2023) lalu itu mengambil tema ‘Pemerintahan Digital untuk Penanganan Stunting Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.’

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, mengungkap berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Jabar mencapai 20,2 persen pada 2022. Angka tersebut menurun 4,3 poin dari tahun sebelumnya, yang mana pada 2021 prevalensi balita stunting 24,5 persen.

“Angka ini lebih rendah dibanding nasional,” ujar Setiawan Wangsaatmaja saat Rapat Teknis Persiapan Percepatan Penurunan Stunting melalui SPBE, yang diikuti secara virtual dari Mesjid Raya Al Jabar (MRAJ), Jumat (17/2/2023).

Diketahui, secara nasional, prevalensi stunting tahun ini, turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

“Saya pikir ini penurunan sesuatu kabar yang baik bagi kita. Namun kami juga masih ingin melihat kualitas dari angka penurunan ini,” kata Setiawan.

Setiawan lalu mengungkap bahwa dalam digitalisasi upaya penurunan stunting juga, harus ada beberapa hal yang betul- betul diperhatikan.

Pertama, data. Kedua metodologi, mulai dari keseragaman cara penimbangan badan, pengukuran tinggi badan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya baik maka disitu intervensi teknologi untuk membebaskan genasi penerus dari ancaman stunting dilakukan.

Sekda berharap di samping angka prevalensi turun, maka penurunan itu harus benar -benar berkualitas. “Kita punya target, saat ini kita sudah mencapai 20,2 persen di tahun 2022. Di 2023 ingin menurunkan kembali di 19,2 persen,” sebut Setiawan.

“Kita semua bahu- membahu untuk mencapai target ini,” tambahnya.

Laman: 1 2