Pemilu 2024

beritain.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat terus melakukan sejumlah persiapan demi meraih suara besar pada Pemilu 2024 mendatang.

Salah satunya dengan mengadakan workshop bertajuk “Political Marketing dan Bedah Dapil” untuk mematangkan strategi politik.

“Bagaimana cara kita memahami karakter pemilih di 2024, sehingga diharapkan kerja-kerja organisasi dan kerja-kerja politik partai lebih efektif,” kata Sekretaris DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat dalam acara Political Marketing dan Bedah Dapil di Bandung, Jumat (10/6).

Menurut Pepep, pihaknya telah memulai arah baru dalam pengelolaan partai, untuk mendapatkan sebuah pemetaan bagaimana orientasi organisasi ke depan untuk menghadapi pemilu 2024.

“Dengan memetakan karakter pemilih pada Pemilu mendatang, PPP Jabar meyakini setiap kerja-kerja politik yang dilakukan pengurusnya lebih efektif,” katanya.

Laman: 1 2

Beritain.id – Ketua DPW Partai NasDem optimis miliki 40 ribu suara di Pemilu 2024 mendatang. Rasa percaya diri ini ia dapatkan dari kinerja NasDem terkini yang terjun langsung ke masyarakat.

“Kami optimis di bulan Juni 2023 nanti punya suara sebanyak 40 ribu,” katanya.

“Terjun ke masyarakat. Nanti bulan Syawal juga kami akan melakukan strategi untuk konsolidasi ke desa-desa hingga nanti akan ke tingkat RT/RW,” lanjutnya.

Selain itu, untuk penetapan sosok calon legislatif di Pemilu 2024 nantinya tergantung hasil konsolidasi dengan struktural yang ada.

“Konsolidasi strutural dulu dari DPW, DPC. Dari Jawa Barat sendiri rencananya menyiapkan 9 kursi DPRD, 2 provinsi, dan 2 di pusat,” kata Saan.

Saan juga menuturkan bahwa rencana untuk 2024 sudah cukup matang dengan segala kebutuhannya.

“Semua caleg sudah siap, infrastruktur sudah ada. Tinggal berdoa dan berusaha yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Laman: 1 2

Bandung (15/4) – Konsolidasi terus dilakukan ke semua kader di semua daerah pemilihan, agar mereka siap mewujudkan target yang diusung partai besutan politisi kawakan Surya Paloh itu.

Setelah di Dapil 4 Cicalengka dan Dapil 1 di Soreang, Kamis (14/4/2022) sore, partai NasDem kabupaten Bandung kembali menggelar konsolidasi dan berbagi dengan kader dan masyarakat di Dapil 2 yang meliputi kecamatan Margahayu, Katapang, Dayeuhkolot dan Margaasih.

Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Jabar, Rajiv menegaskan, jika NasDem ingin menjadi pilihan utama masyarakat pada Pemilu 2024 nanti, maka mau tidak mau konsolidasi dan mesin partai harus terus dipanaskan mulai jauh-jauh hari.

” Kerja politik itu kan kerja jangka panjang. Jangan kita ketemu masyarakat pas ada maunya aja. Terus kita harus konsisten, keinginan politik kita sudah tercapai kita harus terus merawat jangan juga kita memperalat masyarakat,” tegas Rajiv yang dalam aktivitas politiknya mengusung tagline “yang muda yang bergerak” itu.

Rajiv sendiri disebut-sebut menjadi caleg NasDem untuk maju menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Dalam sambutan singkatnya dihadapan ratusan kader NasDem dan masyarakat, pria yang karib disapa Kang Rajiv itu ingin mematahkan anggapan sebagian kalangan kalau konsolidasi yang ia lakukan terlalu dini karena Pemilu 2024 masih cukup lama.

Laman: 1 2

Bandung (25/03) – Wacana mengenai diterapkannya e-voting dalam helatan Pemilu tahun 2024 mendatang sedang mencuat di Indonesia. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menilai untuk menuju kepada e-voting diperlukan sarana teknologi informasi yang mumpuni.

“Kalau menuju pada aspek teknologi informasi menuju e-voting itu perlu kesiapan teknis teknologi informasi yang betul-betul siap,” kata dia ketika ditemui dalam kegiatan Pengelolaan Media Bawaslu dan Pengenalan Media Massa di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung pada Jumat (25/3).

Selain sarana teknologi informasi, faktor lain seperti metode bekerja, perlindungan data, hingga payung hukum juga harus disiapkan. Berkaca pada situasi di Indonesia, Abdullah menilai e-voting belum dapat diterapkan.

“Kalau untuk e voting dalam pandangan kita, belum pada level itu ya karena ada faktor kesiapan teknologi informasi, regulasinya juga kemudian ketika kita maping saja belum pada e voting,” ucap dia.

Untuk saat ini, sambung Abdullah, Indonesia baru siap untuk melaksanakan e-rekap atau penghitungan suara pasca pemilihan. Meskipun, pada gelaran tahun 2019 lalu, marak persoalan yang terjadi saat pelaksanaan e-rekap seperti blank spot di sejumlah titik. Hal itu harus diperbaiki oleh KPU agar gelaran Pemilu jadi lebih baik.

Laman: 1 2