kabupaten bandung barat

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja meresmikan Cafe PRSBK di kawasan UPTD PRSBK Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (3/6/22).

Sesuai nama dan tempatnya, Cafe PRSBK merupakan binaan Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya, unit kerja di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang khusus menangani penyandang masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis.

Setiawan mengapresiasi Cafe PRSBK karena memberdayakan dan menyejahterakan warga binaan di UPTD PRSBK yang didominasi gelandangan dan pengemis. Terlebih yang menariknya adalah tagline dari kafe ini yaitu ‘Murah Tapi Tidak Murahan’, sehingga masyarakat pun akan penasaran untuk datang yang akan meningkatkan keuntungan kafe tersebut.

“Ternyata kafe ini semua pegawainya adalah warga-warga binaan di sini yang dilatih. Yang saya senang di sini pegawai berhak juga menentukan hidupnya nanti,” ujar Setiawan Wangsaatmaja.

Menurut Setiawan, dari sisi pengembangan SDM Cafe PRSBK di panti rehabilitasi ini sangat potensial. Bakat maupun keahlian para binaan panti dapat dibentuk di kafe ini dan mungkin nanti ketika bekerja di tempat lain.

Selain meresmikan Cafe PRSBK, Setiawan yang didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar juga menyaksikan sidang isbat pernikahan lima pasangan serta khitanan warga binaan. Sekda juga bersilaturahmi dengan lima anak yang telah dikhitan pada 25 Mei lalu.

Laman: 1 2

beritain.id – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat bersama Satuan Tugas Citarum Harum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti dugaan pencemaran yang membuat Sungai Cimeta, anak Sungai Citarum berwarna merah pada Senin (30/5/2022).

Keempat pihak tersebut berkolaborasi mengidentifikasi asal muasal zat warna yang sempat menggegerkan masyarakat di sepanjangan sub daerah aliran Sungai Cimeta, di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk sementara, beberapa orang telah diperiksa pihak berwajib dan mengarah pada dugaan tindakan pidana yang saat ini tengah ditangani oleh Polresta Cimahi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.

Adapun kondisi Sungai Cimeta setelah memerah kemarin, saat itu sudah kembali normal. Berdasarkan keterangan warga dan aparat setempat dalam kurun waktu dua jam, sungai kembali berwarna seperti semula.

“Menindaklanjuti hasil temuan lapangan hari sebelumnya, kami melakukan tindakan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dan susur sungai lanjutan,” ujar Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan ĎLH Jabar Arif Budhiyanto yang mewakili Kepala DLH Jabar Prima Mayaningtias di kawasan Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (31/5/2022).

Dikatakan Arif, seperti pada video yang beredar dari masyarakat dan juga di sejumlah akun media sosial, sumber pencemaran berasal dari zat pewarna yang dibungkus oleh kantong plastik dengan kapasitas kurang lebih 30 kg dan ditemukan warga di aliran Sungai Cimeta. Setelah ditelusuri pada pulbaket tersebut diketahui seorang warga setempat yang melakukan pembuangan langsung ke sungai atas perintah seorang warga lainnya.

Laman: 1 2

Bandung (22/03) Ahli Hukum Pidana Dr. Musa Darwin Pane mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa polisi bakal memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan terkait kasus yang menjerat Doni Salmanan.

Hal tersebut terkait donasi berupa paket sembako yang pernah dititipkan Doni Salmanan ke Ridwan Kamil dan Hengky Kurniawan.

“Saya rasa polisi mengembangkan lebih jauh, bisa jadi nanti akan memang Pak Hengky Kurniawan dan lain-lain yang terlibat menerima uang dari Doni Salmanan,” kata Musa pada Senin (21/3/2022).

Seperti diketahui, sebelum kedok Doni Salmanan mulai terungkap, pria asal Soreang, Kabupaten Bandung itu sempat membagikan paket sembako yang secara simbolis diserahkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Hengky sendiri menerima satu truk box paket sembako yang dibagikannya kepada serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seharusnya ketika itu, kata Musa, dua kepala daerah tersebut lebih hati-hati dan teliti menerima bantuan meskipun ketika itu situasinya memang banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi COVID-19.

“Terima yang itu juga harus jelas dalam rangka apa dan dari mana. Apalagi dalam jumlah uang yang cukup besar. Meskipun dalam tujuan untuk sosial dan sebagainya tapi tetep kita harus hati-hati,” ujar Musa.

“Harus tanya awal mulanya. Tentu kan barang-barang hasil kekayaan atau yang diduga hasil kejahatan kan tidak layak kita bagikan untuk menjadi kegiatan bagi-bagi sembako,” tambahnya.

Laman: 1 2