beritain.id – Jasa Raharja bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung pengembangan ekowisata di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kontribusi tersebut diberikan melalui sejumlah kegiatan, yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir, pengelolaan sampah terintegrasi, dukungan keberlanjutan program ke dalam regulasi desa, dan pembuatan media publikasi pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu di Desa Kulati sangat penting karena sepanjang pesisir pantai di Desa Kulati merupakan tempat berlabuh sampah plastik kiriman dari daerah bahkan negara tetangga mulai dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, Maluku sampai Malaysia dan Vietnam.
Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kontribusi Jasa Raharja melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mendukung pengelolaan sumber daya hayati di Kabupaten Wakatobi. “Kami meyakini, jika kawasan konservasi dikelola dengan baik maka akan memberikan banyak manfaat, baik secara ekonomi maupun ekologi bagi masyarakat setempat, mengingat terdapat beberapa peninggalan bersejarah sebagai daya tarik pariwisata antara lain Meriam peninggalan perang yang menghadap ke Pulau Binongko serta kapal karam hasil rampasan Jepang di masa perang yang dapat ditemui kira-kira 500 meter ke arah laut dari Pantai Huuntete” ujarnya di Jakarta, Rabu (28/09/2022).
Munadi menyampaikan, program pertama yang dilakukan di Desa Kulati adalah pemberdayaan ekonomi perempuan lokal kepada kelompok Padatimu Toasoki dengan mendukung pengembangan produk lokal, yaitu kerupuk ikan simba yang diluncurkan pada Oktober 2021. Upaya ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan pesisir sebagai pemeran aktif penjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. “Selain itu, juga sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan tambahan melalui pengolahan produk olahan berbasis laut, sehingga diharapkan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Guna menjaga keberlanjutan program tersebut, pemerintah desa setempat telah membuat Peraturan Desa (Perdes) Kulati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Perempuan. “Hal ini menjadi indikator penting dimana keberlanjutan program pemberdayaan perempuan, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi perempuan, mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Kulati,” ujar Munadi.