Beritain

beritain.id – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat M. Arifin Soedjajana keluhkan jumlah vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diterima Pemprov Jawa Barat dari Kementerian Pertanian belum ideal.

Padahal kata Arifin, pihaknya menargetkan 600 ribuan ekor hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan kambing mendapatkan vaksin PMK.

Arifin menuturkan, setelah mendapat vaksin pertama, satu bulan kemudian ternak itu harus mendapat dosis kedua. Selanjutnya, kata dia, vaksin booster akan diberikan enam bulan setelah dosis kedua.

“Dengan skema tersebut, idealnya 600.000 target hewan ternak yang harus divaksin membutuhkan 1,8 juta dosis vaksin,” ucapnya.

Arifin menambahkan saat ini hewan ternak yang terjangkit PMK tersebar di 25 kabupaten/kota. Dua daerah yang aman di Jabar yaitu Pangandaran dan Kota Sukabumi.

Meski penyebaran PMK ada di 25 kabupaten/kota, tetapi dari total desa/ kelurahan hanya 7 persen yang terjangkit penyakit PMK.

“Penambahan kasus ada tapi tingkat kesembuhannya sudah 40 persen. Jadi terus berkurang, yang terkena sudah mulai sembuh dan sekarang total yang sakit (PMK) di angka 23.000, tapi sembuh 40 persen,” tandasnya.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Laman: 1 2

beritain.id – Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Garut merilis, 5.118 ekor hewan ternak yang ada di Kabupaten Garut sembuh dari gejala PMK.

Sementara, untuk hewan yang bergejala PMK dan suportif diternak tak bergejala, Tim Teknis Kesehatan Hewan telah melakukan pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan kepada 6.662 ekor ternak.

Dilaporkan pula, wabah PMK, kini sudah menyebar di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Meski begitu, tim satgas terus melakukan langkah penanganan PMK, seperti karantina wilayah, biosekuriti, pengobatan ternak bergejala PMK, vaksinasi PMK, penyemprotan disinfektan di area kandang yang terdampak, dan upaya lainnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Kadiskanak) Garut Sofyan Yani, dalam keterangan tertulisnya memaparkan pihaknya sudah menyerahkan dana kerohiman untuk 174 ekor ternak dari 130 orang peternak.

“Ada 130 peternak yang sudah diberikan bantuan,” pungkas Sofyan.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– memastikan penanganan terhadap infeksi virus PMK di Jabar dilakukan dengan maksimal. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2

KOTA BANDUNG,- Para pengusaha kuliner di Kota Bandung mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan pencegahan penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Terlebih hal tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan konsumen.

Seperti halnya diungkapkan Wawan Hermawan, pengusaha catering di Kota Bandung. Diungkapkannya, sejak terjadinya isu infeksi PMK, terjadi kekhawatiran dari masyarakat untuk menkonsumsi daging.

Sehingga otomatis permintaan terhadap daging khususnya daging sapi dan domba menjadi turun.

“Sejak isu ini terjadi, pelanggan banyak yang merubah paket, dari yang tadinya ada paket untuk penyediaan daging sapi. Seperti gepuk dan sate, Tapi sekarang ini banyak yang berubah. Permintaannya jadi berkurang,” jelas Wawan.

Menurutnya kondisi ini sangat memprihatinkan, karena membuat margin keuntungan para pengusaha pun menjadi berubah.

“Oleh karena itulah kita mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus ini jangan sampai terlalu lama. Kita khawatir ini bisa menimbulkan gejolak di masyarakat,” jelasnya.

Hal senada pun diungkapkan Asep, Pengusaha Katering di Buah Batu Bandung. Ia pun berharap infeksi ini segera tuntas.

Laman: 1 2

beitain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2

beritain.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan untuk ribuan peternak yang ternaknya mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M Arifin Soedjayana, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK.

Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” ujar Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini.

Untuk kompensasi dan bantuan pada peternak yang terdampak PMK, menurut Arifin, Pemprov Jabar masih menunggu usulan dari Pemda Kabupaten/Kota. Jika usulan itu sudah masuk, Pemprov Jabar akan meneruskannya kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat, kata dia, memberikan bantuan kepada peternak yang ternaknya mati yakni, untuk sapi perah, sapi potong, kerbau, sekitar 10 juta per ekor. Untuk domba, itu 1,5 juta (per ekor). Jawa Barat sendiri, ada sekitar 5.000 yang teralokasikan.

“Tapi, kabupaten/kotanya belum mengusulkan ke kita untuk diusulkan ke pusat,” kata Arifin.

Laman: 1 2

KOTA BANDUNG,– Sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kasus Penyakit Kuku dan Mulut.

Beberapa provinsi masuk dalam zona merah yaitu terdapat lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki kasus PMK.

Provinsi yang masuk zona merah itu yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Data Satgas PMK menyampaikan, PMK muncul di Provinsi Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.

Cara mencegah PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi) antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans, melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendesinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito menyatakan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi PMK dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional.

Wiku menuturkan dalam salah satu jurnal yang dirilis pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dengan baik, akan mengembalikan produktivitas dari hewan-hewan ternak yang sebelumnya telah terkena PMK atau terjangkit PMK.

Laman: 1 2

beritain.id – Sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kasus Penyakit Kuku dan Mulut.

Beberapa provinsi masuk dalam zona merah yaitu terdapat lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki kasus PMK.

Provinsi yang masuk zona merah itu yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Data Satgas PMK menyampaikan, PMK muncul di Provinsi Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.

Cara mencegah PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi) antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans, melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendesinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito menyatakan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi PMK dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional.

Wiku menuturkan dalam salah satu jurnal yang dirilis pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dengan baik, akan mengembalikan produktivitas dari hewan-hewan ternak yang sebelumnya telah terkena PMK atau terjangkit PMK.

Laman: 1 2

beitain.id – Sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kasus Penyakit Kuku dan Mulut.

Beberapa provinsi masuk dalam zona merah yaitu terdapat lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki kasus PMK.

Provinsi yang masuk zona merah itu yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Data Satgas PMK menyampaikan, PMK muncul di Provinsi Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.

Cara mencegah PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi) antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans, melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendesinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito menyatakan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi PMK dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional.

Wiku menuturkan dalam salah satu jurnal yang dirilis pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dengan baik, akan mengembalikan produktivitas dari hewan-hewan ternak yang sebelumnya telah terkena PMK atau terjangkit PMK.

Laman: 1 2

beritain.id – Sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kasus Penyakit Kuku dan Mulut.

Beberapa provinsi masuk dalam zona merah yaitu terdapat lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki kasus PMK.

Provinsi yang masuk zona merah itu yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Data Satgas PMK menyampaikan, PMK muncul di Provinsi Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.

Cara mencegah PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi) antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans, melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendesinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito menyatakan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi PMK dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional.

Wiku menuturkan dalam salah satu jurnal yang dirilis pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dengan baik, akan mengembalikan produktivitas dari hewan-hewan ternak yang sebelumnya telah terkena PMK atau terjangkit PMK.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Laman: 1 2

beritain.id – Sejumlah daerah di Indonesia masuk dalam zona merah kasus Penyakit Kuku dan Mulut.Beberapa provinsi masuk dalam zona merah yaitu terdapat lebih dari 50 persen kabupaten/kota di provinsi tersebut memiliki kasus PMK.

Provinsi yang masuk zona merah itu yakni Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Data Satgas PMK menyampaikan, PMK muncul di Provinsi Jawa Timur yang dikonfirmasi pada tanggal 5 Mei 2022.

Cara mencegah PMK (sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi) antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans, melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendesinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.

Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Wiku Adisasmito menyatakan penyelenggaraan kegiatan vaksinasi PMK dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara nasional.

Wiku menuturkan dalam salah satu jurnal yang dirilis pada tahun 2021, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan dengan baik, akan mengembalikan produktivitas dari hewan-hewan ternak yang sebelumnya telah terkena PMK atau terjangkit PMK.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Laman: 1 2