“Kami sering mengadukan kondisi ini saat acara tingkat Kabupaten maupun ada orang dari Provinsi, tidak ada jawaban pasti. Kami hanya minta hak kami, kalau memang terkendala tahapan pencairan siapa yang salah dan dimana yang salah? hingga ke bawah belum sampai,”keluhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu KBB,
Riza Nasrul Falah Sopandi membenarkan
jika anggaran honorarium dan operasional Panwascam dari pusat belum turun.

Dampak paling terlihat dari mandeknya anggaran lebih pada psikologis personel Bawaslu. Ia juga berharap kondisi ini tidak mempengaruhi kinerja Panwaslu dalam fungsi edukasi dan pengawasan.

“Persoalan anggaran ini terjadi karena adanya perubahan peraturan dari Kementerian Keuangan terkait dengan alokasi anggaran. Dulu, alokasi anggaran langsung setahun, nah sekarang menjadi per enam bulan. Makanya, ketika sewa bangunan berakhir pada bulan keenam, sementara anggaran baru belum cair membuat para pemiliknya menagih uang sewa,” jelas Riza.

Sebenarnya, keterlambatan pencarian anggaran, lanjut Riza, tidak hanya dirasakan di tingkat Panwascam tapi juga Bawaslu KBB dan Panwaslu tingkat desa (PKD).

“Persoalan anggaran ini, tidak hanya terjadi di KBB tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan saja pada bulan ini ada titik terang,” harapnya.

Meski terjadi keterlambatan pencairan anggaran, Riza mengaku, belum sampai mengganggu kinerja. Terbukti setiap pelaporan ke pusat berjalan lancar.

“Sampai sekarang tidak berpengaruh kepada kinerja petugas di tingkat kecamatan dan desa yang menjadi garda terdepan pengawasan pemilu. Kenanya pada psikologis,” ucapnya.*juna