Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo.

beritain.id – Dalam rangka menjalankan praktek lapangan IV, sebanyak 1.084 Praja Utama yang terdiri dari 722 praja putra dan 362 praja putri siap mengabdi di daerah asal pendaftaran masing-masing. Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M. menandai dibukanya kegiatan Praktek Lapangan IV bagi satuan Praja Utama Angkatan XXXI secara hybrid.

Prof. Hadi mengatakan sebagai pendidikan vokasi, pendidikan bagi praja IPDN lebih ditekankan pada keahlian praktis dan didukung dengan penguasaan teori yang relevan.

Praktek Lapangan adalah sarana untuk melatih Praja dalam mengenal, memahami dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan program studinya masing-masing,” ujarnya.

Menurut Prof. Hadi, kegiatan ini bermanfaat sebagai wadah untuk menyempurnakan kemampuan teknis Pemerintahan bagi Praja utama sebelum nanti ditugaskan ke pemerintah daerah dan instansi pusat setelah menyelesaikan pendidikan di IPDN.

“Melalui Praktik Lapangan IV, kita tingkatkan kompetensi Praja dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri,” kata dia.

Dijelaskan Prof Hadi, hal tersebut menjadi tema untuk memperkuat kemampuan praja dalam mengaplikasikan 3 praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Hadi menitipkan praja IPDN kepada gubernur serta pimpinan organisasi perangkat daerah di 38 provinsi yang telah berkenan memfasilitasi pelaksanaan Praktek Lapangan IV bagi Praja IPDN.

“Kami titip anak-anak kami, dan berharap Bapak Ibu tidak segan untuk memberikan saran dan nasihat bagi praja,” tuturnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berbangga hati karena hari ini Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu pemerintahan IPDN.

Menteri Dalam Negeri RI melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro., M.Si hadir dalam acara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Zamhir Islamie IPDN kampus Jakarta. Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof. Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk “Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keberhasilan Prof. Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia. Selama menjabat sebagai Rektor IPDN terhitung sejak tahun 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam ilmu pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view dalam dunia pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya kepada Beliau. Tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi, Beliau juga memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman yang luas dalam dunia pemerintahan, salah satu buktinya yakni dianugerahkannya piagam penghargaan sebagai tokoh inspiratif Jawa Tengah dalam bidang pendidikan kedinasan pada tahun 2022 dan penghargaan sebagai anugerah tokoh perdamaian dunia bidang pendidikan dan kesejahteraan pada tahun 2023 serta masih banyak lagi.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital.

“Strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal. Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital,” katanya.

Strategi yang selanjutnya, kata Prof Hadi, ialah menciptakan desain regulasi dengan cara membuat sistem digital sebagai pengendali proses bisnis, lalu menciptakan pula desain kelembagaan terutama pada tata kerja dan sistem subversi.

“Pembangunan literasi digital publik, penyiapan infrastruktur digital dan Human Dignity and Public Value yakni strategi untuk menyiapkan kebijakan yang menjamin agar transformasi Pemerintahan digital tidak menyebabkan Pemerintahan kehilangan sentuhan kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transformasi digital,” tutur Prof. Hadi.

Laman: 1 2