Presiden Joko Widodo

beritain.id – Puluhan orang yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Nusantara mengadakan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/1/2024).

Mereka mendorong pemakzulan Presiden Joko Widodo, karena dinilai sudah tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

“Karena demokrasi saat ini sudah tidak jelas, tidak proporsional, seharusnya dari demokrasi yang sehat muncul supremasi hukum yang kuat, tetapi hal itu tak terjadi. Karena itu kami, BEM PTNU se-Nusantara, menginisiasi pemakzulan Presiden Joko Widodo sebelum 14 Februari 2024,” ucap Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Barat Khuzaeni.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Diantaranya, negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak- hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.

Kemudian, negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.

Memilih pemimpin terhadap seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif serta menjunjung kesetaraan.

Laman: 1 2

beritain.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Presiden Joko Widodo memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2022 di Taman Teijsmann, Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Dalam acara tersebut Presiden berpesan kepada anak-anak Indonesia agar terus belajar, rajin beribadah, dan selalu menjaga kesehatan terutama memakai masker.

“Kepada anak-anakku semuanya belajar terus ya. Belajar, belajar jangan lupa berdoa ya sembahyang ya, salat ya,” ujarnya.

“Ketiga, jaga kesehatan jangan lupa pakai masker di mana pun ya karena sekarang ini masih pandemi COVID-19,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo menghibur anak- anak yang hadir dengan melakukan atraksi sulap. Jokowi mengeluarkan tiga jurus sulap yang disambut meriah anak-anak.

Aksinya yang pertama, Jokowi berusaha mengeluarkan sekuntum bunga dari tongkat. “Ini kosong, ya? Kosong? Bimsalabim,” ujar Jokowi yang diikuti oleh teriakan anak-anak.

Laman: 1 2

Beritain.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat mendorong Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena dianggap terhubung dengan kasus mafia minyak goreng yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Terlebih kasus ini menyeret nama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang notabene berada di bawah komando menteri.

“Dengan sudah ditangkapnya Dirjen, harusnya ditindaklanjuti dengan dicopotnya Menteri Perdagangan. Karena menteri ini kan yang membuat kebijakan dan menguasai seluruh perdagangan, termasuk minyak goreng,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono, di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Jabar, Rabu (27/4/2022).

Dengan dicopotnya menteri, diutarakan Ono, memerlihatkan kepada masyarakat tidak ada keterlibatan pemerintah, dalam hal ini presiden, dalam kasus langkanya minyak goreng. Terlebih, dengan pencopotan menteri membuat penanganan kasus oleh penegak hukum menjadi lebih mudah.

Laman: 1 2

Bandung (25/03) –  Jaringan aktivis 98 Unpad mengelar kegiatan diskusi dan konsolidasi sekalgius pernyataan sikap dalam menyikapi situasi politik nasional hari ini. Situasi tersebut mengarah kepada upaya pemberangusan demokrasi. Wacana yang terus bergulir terkait dengan perpanjangan dan tiga periode masa jabatan presiden semakin menguat.

Pro dan Kontra semakin menguat ditambah lagi ada indikasi dari pihak eksekutif untuk melakukan konsolidasi agar agenda ini berjalan mulus. Sebagai sebuah kelompok, jaringan aktivis 98 Universitas Padjadjaran yang menjadi salah satu lokomotif mendorong perubahan pemerintahan yang demokratis, melihat situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan reformasi.

Eko Arif Nugroho yang merupakan salah satu actor gerakan di Unpad menjelaskan bahwa jaringan aktivis 98 Unpad mencium ada gelagat Oligarki yang bermain agar pemerintahan hari ini melanjutkan pemerintahan. “Hal ini sangat berbahaya bagi system demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis.

Presiden Jokowi Segera Menyatakan Sikap Tidak Akan Menunda Pemilu 2024 Serta Segera Menertibkan Komunikasi Politik Para Anggota Kabinet Agar Tidak Memprovokasi Penundaan Pemilu 2024.”, Imbuhnya. Lebih lanjut Eko Arif Nugroho yang juga sekarang berprofesi sebagai Konsultan Politik ini melihat secara tidak langsung perpanjangan atau tiga periode pemerintahan tidak akan legitimate.

Hal senada disampaikan oleh Juandi Rewang, tokoh reformasi yang pernah ditangkap pada periode sebelum pecah reformasi menambahkan bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui Pemilu yang demokratis maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah kita jaga selama ini. “ Ini namanya begal demokrasi.

Para Ketua Partai jangan berkomplot Untuk membegal Proses Demokrasi Dan Prinsip Prinsip Reformasi Melalui Amandemen Undang Undang Dasar dan atau Menghambat Proses Penganggaran Pemilu 2024”, tambahnya.

Juandi yang berprofesi sebagai pedagang dan aktif di Perkumpulan Inisiatif yang konsern pada pengembangan partisipasi warga negara dalam demokratisasi dan tata Kelola pemerintahan, menyebut wujud langsung dari demokrasi adalah sarana untuk menyingkirkan para pemimpin yang gagal dalam menjalankan mandate demokratis dari rakyat.

Surya Wijaya yang juga Aktivis 98 Unpad melihat bahwa alasan penundaan dan perpanjangan karena pandemi dan atau alasan lainnya tidak dapat diterima nalar public. “Kalo masalahnya legacy yang harus di pertahankan, percayakan kepada kandidat yang potensi pilihan rakyat, bukan pilihan parpol atau pihak lain yang diuntungkan oleh pemerintahan hari ini”, tambahnya.

Surya Wijaya yang juga merupakan dewan pengawas Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) mengaku akan mengalang konsolidasi gerakan lintas wilayah di berbagai daerah. “Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat sipil dalam menghadang cara-cara yang tidak demokratis dalam berkuasa. Ini adalah tugas sejarah bagi kaum republican untuk terus mengawal demokrasi.”, tambahnya.

Sebagai salah satu elemen gerakan 98, aktivis Universitas Padjadjaran yang terdiri dari berbagai profesi akan terus menjaga demokrasi yang telah berdarah-darah diperjuangan pada era reformasi lalu dan masih harus tetap sampai kapanpun.

Jakarta (23/03) – Presiden RI Joko Widodo pesan jam tangan kayu produk UMKM Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai membuka pagelaran The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
di Jakarta Internasional Conventions Center (JICC), Rabu (23/3/2022)

Selain memesan jam tangan untuk sovenir KTT G20, Jokowi pun memesan dua buah jam tangan Pala Nusantara seharga Rp890 ribu per unit, dan satu unit radio unik terbuat dari kayu.

Sebelumnya, Jokowi mengucapkan selamat atas penyelenggaraan kembali pameran yang disebut sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara, dalam sambutannya.

“INACRAFT tahun 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan yang memiliki kualitas yang baik dari kreasi-kreasi para pengrajin kita,” kata Presiden

“Saya mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk produksi dalam negeri utamanya produk-produk kerajinan. Ini akan memajukan para pengrajin kita, memajukan UMKM kita,” ungkapnya

Sementara itu gelaran INACRAFT tahun ini, Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi ikon pameran dengan menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal Jawa Barat dengan tema “Smiling Heritage of West Java”.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap kehadiran beragam kerajinan Jawa Barat sebagai ikon paviliun dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dengan inovasi – inovasi terbaru.

“Kita dikasih tempat di sini dan kita tunjukkan kekayaan, keragaman, kerajinan Jawa Barat dari yang tradisional, modern, rumahan, pabrikan, semua kita hadirkan di sini. Mudah-mudahan menginspirasi tentang kekayaan intelektualitas kreatifitas dari masyarakat Jawa Barat dan saya yakin pasti pada laku, dan kepada para pengunjung silakan datang dan bawa uang sebanyak-banyaknya untuk belanja di INACRAFT yang luar biasa,” jelasnya

Laman: 1 2

Jakarta (18/03) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya membuat organisasi yang dipimpinnya menjadi institusi yang lincah dan memiliki tata kelola yang baik. Saat ini pihaknya tengah menggodok hal tersebut bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN yang hadir bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe, dalam keterangan persnya usai diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 18 Maret 2022.

“Kalau untuk soal institusi memang sekarang sedang digodok bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Kami ingin memastikan juga nanti ada satu bentuk yang benar-benar lincah, namun masih tadi memenuhi kaidah-kaidah tata kelola yang baik sehingga kita benar-benar memiliki satu institusi yang istilahnya lincah atau _agile_ tapi dengan _governance_ yang baik,” ujar Bambang Susantono.

Bambang menambahkan bahwa sejak awal pihaknya ingin memastikan agar tata kelola dari Otorita IKN dapat berlangsung dengan baik. Hal tersebut dikarenakan menurutnya, tata kelola yang baik merupakan salah satu prasyarat yang cukup utama untuk menarik investor.

“Makin kita memiliki satu _governance_ yang baik, makin investor percaya bahwa kita punya kredibilitas dan tentunya nanti _trust_-nya akan terbangun,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa di dalam organisasi yang dipimpinnya setidaknya ada Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai regulator, juga ada badan usaha yang akan mengurusi pelaksanaan pembangunan dan menarik investor. Dengan demikian, diharapkan pola-pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau investasi swasta bisa berlangsung lebih dinamis. Bambang berharap, payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal organisasi yang dipimpinnya bisa segera terbit.

Laman: 1 2