Bandung (25/03) – Jaringan aktivis 98 Unpad mengelar kegiatan diskusi dan konsolidasi sekalgius pernyataan sikap dalam menyikapi situasi politik nasional hari ini. Situasi tersebut mengarah kepada upaya pemberangusan demokrasi. Wacana yang terus bergulir terkait dengan perpanjangan dan tiga periode masa jabatan presiden semakin menguat.
Pro dan Kontra semakin menguat ditambah lagi ada indikasi dari pihak eksekutif untuk melakukan konsolidasi agar agenda ini berjalan mulus. Sebagai sebuah kelompok, jaringan aktivis 98 Universitas Padjadjaran yang menjadi salah satu lokomotif mendorong perubahan pemerintahan yang demokratis, melihat situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan reformasi.
Eko Arif Nugroho yang merupakan salah satu actor gerakan di Unpad menjelaskan bahwa jaringan aktivis 98 Unpad mencium ada gelagat Oligarki yang bermain agar pemerintahan hari ini melanjutkan pemerintahan. “Hal ini sangat berbahaya bagi system demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis.
Presiden Jokowi Segera Menyatakan Sikap Tidak Akan Menunda Pemilu 2024 Serta Segera Menertibkan Komunikasi Politik Para Anggota Kabinet Agar Tidak Memprovokasi Penundaan Pemilu 2024.”, Imbuhnya. Lebih lanjut Eko Arif Nugroho yang juga sekarang berprofesi sebagai Konsultan Politik ini melihat secara tidak langsung perpanjangan atau tiga periode pemerintahan tidak akan legitimate.
Hal senada disampaikan oleh Juandi Rewang, tokoh reformasi yang pernah ditangkap pada periode sebelum pecah reformasi menambahkan bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui Pemilu yang demokratis maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah kita jaga selama ini. “ Ini namanya begal demokrasi.
Para Ketua Partai jangan berkomplot Untuk membegal Proses Demokrasi Dan Prinsip Prinsip Reformasi Melalui Amandemen Undang Undang Dasar dan atau Menghambat Proses Penganggaran Pemilu 2024”, tambahnya.
Juandi yang berprofesi sebagai pedagang dan aktif di Perkumpulan Inisiatif yang konsern pada pengembangan partisipasi warga negara dalam demokratisasi dan tata Kelola pemerintahan, menyebut wujud langsung dari demokrasi adalah sarana untuk menyingkirkan para pemimpin yang gagal dalam menjalankan mandate demokratis dari rakyat.
Surya Wijaya yang juga Aktivis 98 Unpad melihat bahwa alasan penundaan dan perpanjangan karena pandemi dan atau alasan lainnya tidak dapat diterima nalar public. “Kalo masalahnya legacy yang harus di pertahankan, percayakan kepada kandidat yang potensi pilihan rakyat, bukan pilihan parpol atau pihak lain yang diuntungkan oleh pemerintahan hari ini”, tambahnya.
Surya Wijaya yang juga merupakan dewan pengawas Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) mengaku akan mengalang konsolidasi gerakan lintas wilayah di berbagai daerah. “Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat sipil dalam menghadang cara-cara yang tidak demokratis dalam berkuasa. Ini adalah tugas sejarah bagi kaum republican untuk terus mengawal demokrasi.”, tambahnya.
Sebagai salah satu elemen gerakan 98, aktivis Universitas Padjadjaran yang terdiri dari berbagai profesi akan terus menjaga demokrasi yang telah berdarah-darah diperjuangan pada era reformasi lalu dan masih harus tetap sampai kapanpun.
