politik

beritain.id – Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menunjukkan sikap bijak dengan belum menjalin komunikasi formal dengan pasangan calon lain, merespons dinamika politik terkini. Pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menjadi sorotan ketika beliau menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan komunikasi institusi dengan pasangan manapun pada Sabtu (18/11).

Sikap ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sedang menghadapi tekanan di berbagai daerah, termasuk pencopotan baliho. Menanggapi hal ini, PDIP mulai menjalin komunikasi dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), yang menghadapi tantangan serupa.

“Hasto menyatakan, ‘Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama,'” ungkap Ahmad Ali kepada wartawan di sela-sela konsolidasi TPN dan TPD Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Ali menegaskan bahwa tekanan yang dirasakan oleh pasangan Anies-Muhaimin tidak bersumber dari kekuasaan pemerintah. Menurutnya, tekanan tersebut berasal dari kader PDIP yang menjadi kepala daerah. “Paling tidak sebelum penetapan, saya mendampingi Amin kesana kemari, justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka, tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” terang Ahmad Ali.

Laman: 1 2

beritain.id – SORONG, Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo, menciptakan gelombang kontroversi yang mendalam dan menyoroti masalah kegagalan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kontroversi ini tak hanya berkutat pada persoalan lokal di Kabupaten Sorong, Papua Barat, namun juga mengekspos potensi masalah serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso sebagai bentuk dukungan terbuka untuk Ganjar Pranowo menunjukkan kegagalan nyata Kemendagri dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Mendagri Tito Karnavian gagal,” tegas Agung Wibowo Hadi pada Sabtu (19/11). Pernyataan ini menggambarkan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja Kemendagri yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga negara.

Kritik terhadap Mendagri tidak hanya sebatas pada ketidakmampuannya menjalankan pengawasan, tetapi juga mencuatkan dugaan adanya politik main mata. Agung menduga bahwa Mendagri Tito Karnavian mungkin terlibat dalam permainan politik dengan menempatkan Pj kepala daerah secara strategis untuk mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024. “Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo,” ujar Agung.

Kondisi ini menuntut respons serius dari pemerintahan Jokowi. Agung menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia sebagai langkah awal untuk memastikan integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan daerah. “Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil, dan aman,” pungkasnya.

Laman: 1 2

Jakarta – Kecurigaan terkait potensi penyalahgunaan alat negara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, khususnya yang diarahkan kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mendapat bantahan tegas dari pihak terkait. Nusron Wahid, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, menegaskan bahwa semua partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran memiliki tekad untuk meraih kemenangan dengan cara-cara yang bermartabat.

“Dalam Koalisi Indonesia Maju, kami memiliki tekad kuat bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan meraih kemenangan dengan cara yang elegan, bermartabat, fair, jujur, adil, dan transparan,” ungkap Nusron Wahid di Kantor TKN Prabowo-Gibran, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, pada Minggu (12/11).

Nusron Wahid menambahkan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) berharap agar pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung dengan baik, tanpa adanya gangguan “abuse of power” yang seringkali dikaitkan dengan pasangan Prabowo-Gibran.

Laman: 1 2