beritain.id – SORONG, Pakta integritas yang melibatkan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo, menciptakan gelombang kontroversi yang mendalam dan menyoroti masalah kegagalan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kontroversi ini tak hanya berkutat pada persoalan lokal di Kabupaten Sorong, Papua Barat, namun juga mengekspos potensi masalah serupa di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut juru bicara Perhimpunan Aktivis 98, Agung Wibowo Hadi, munculnya pakta integritas Yan Piet Moso sebagai bentuk dukungan terbuka untuk Ganjar Pranowo menunjukkan kegagalan nyata Kemendagri dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Mendagri Tito Karnavian gagal,” tegas Agung Wibowo Hadi pada Sabtu (19/11). Pernyataan ini menggambarkan rasa ketidakpuasan terhadap kinerja Kemendagri yang dinilai tidak efektif dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga negara.
Kritik terhadap Mendagri tidak hanya sebatas pada ketidakmampuannya menjalankan pengawasan, tetapi juga mencuatkan dugaan adanya politik main mata. Agung menduga bahwa Mendagri Tito Karnavian mungkin terlibat dalam permainan politik dengan menempatkan Pj kepala daerah secara strategis untuk mendukung calon tertentu pada Pilpres 2024. “Atau bisa saja, Tito diduga main mata dengan menempatkan Pj kepala daerah untuk menangkan Ganjar Pranowo,” ujar Agung.
Kondisi ini menuntut respons serius dari pemerintahan Jokowi. Agung menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja Mendagri Tito Karnavian dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia sebagai langkah awal untuk memastikan integritas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan daerah. “Agar jalannya Pemilu 2024 jujur, adil, dan aman,” pungkasnya.
 Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dalam mendukung Ganjar Pranowo, menciptakan kisruh){kind=link}