beritain.id – Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mendorong pengadaan vaksin oleh pihak swasta untuk domba di Jawa Barat.
Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa fokus Kementerian Pertanian dalam pengadaan vaksin pertama adalah untuk sapi dan kerbau.
Namun khusus untuk Jawa Barat Prof Wiku mengatakan sebenarnya populasi domba termasuk tinggi di Indonesia, yakni sekitar 70 persen dan populasi domba nasional terbesar terdapat di Jawa Barat.
“Agar swasta bisa mengadakan vaksin, bahkan mereka juga bersedia membantu peternakan-peternakan rakyat untuk melakukan vaksinasi atas pengadaan mereka,” lanjutnya.
Dengan demikian sinergi bisa dilakukan dengan baik dan populasi domba di Jawa Barat tidak terancam pengurangannya karena terjangkit virus PMK.
Wiku mengatakan bahwa pertahanan pertama penularan PMK adalah biosekuriti, apabila vaksin dan pengobatan belum ada. Selain itu ia mengatakan setiap petugas yang keluar atau masuk kandang maupun peternakan diharap untuk disemprot terlebih dahulu. Kemudian pastikan juga alas kaki yang digunakan bersih dengan cara didisinfeksi, sehingga kebersihan hewan selalu terjaga.
Sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Jawa Barat (Jabar) Supriyanto mengatakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia siap membantu pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat.
“Dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI dan sarjana peternakan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat,” kata Supriyanto dalam siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Jumat.
Menurut dia petugas vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat sangat memadai.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, ada sekitar 917 petugas vaksinasi yang terdiri dari medik veteriner, paramedik veteriner, dan inseminator.
Menurut Supriyanto, jumlah tersebut sudah cukup untuk pelaksanaan vaksinasi PMK di Jabar, hanya perlu mobilisasi petugas ke kabupaten/kota.