beritain.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan Ganjar-Mahfud kembali terjerat dalam kontroversi politik yang meresahkan masyarakat. Dua berita viral menyoroti praktik-praktik yang merugikan demokrasi, menunjukkan sisi gelap dari dunia politik tanah air.
Berita pertama yang menghebohkan adalah curhatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Boyolali melalui video yang tersebar luas di media sosial. PNS tersebut mengungkapkan bahwa ia diperintah secara tegas untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Bahkan, dalam kejadian yang lebih mencengangkan, PNS tersebut diminta memberikan sejumlah uang dengan alasan gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan dari lingkungan kerja menjadi bentuk intimidasi bagi mereka yang berani menolak tawaran tersebut. Detail lengkap curhatan PNS Boyolali dapat diakses melalui [Video berikut]
Berita kedua datang dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong. Tim KPK menemukan fakta mengejutkan terkait keterlibatan PDIP dan Ganjar Pranowo dalam upaya memenangkan Pilpres 2024. Lebih mengkhawatirkan, PDIP dan Ganjar Pranowo ternyata meminta bantuan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memuluskan langkah politik mereka, sesuai dengan pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat melakukan penggeledahan. Pj Kepala Daerah yang dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 pakta tersebut.