beritain.id – Perpres Media Sustainability adalah sebuah rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang kolaborasi antara platform global dan media online nasional yang telah diupayakan untuk didistribusikan oleh Dewan Pers, anggota konstituen dari induk organisasi pers Indonesia.

Presiden Joko Widodo meminta rancangan tersebut selesai dalam waktu satu bulan dalam pidatonya di Hari Pers Nasional yang diadakan pada 9 Februari di Medan.

Dalam pertemuan antara anggota AJI dan Dewan Pers pada hari Selasa (14/2), Ketua Umum AJI Sasmito Madrim mengatakan, “Saya memohon kepada Dewan Pers untuk bersikap transparan, dengan memberikan draf peraturan presiden yang telah diserahkan kepada Sekretariat Negara kepada publik.”

Baca juga:  Atalia Terus Dorong Perempuan Kuasai Teknologi Digital

Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia Suprapto Sastro Atmojo, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim IJTI Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers SPS, Jaringan Media Siber Indonesia JMSI, dan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia SMS

Jangan sampai kita mengutuk pemerintah yang selalu mengikutsertakan rakyat, ujarnya, namun tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Ia mengatakan bahwa konstituen dan Dewan Pers telah membicarakan rancangan perpres tersebut selama dua tahun. Naskah tersebut mengalami beberapa kali revisi setelah mendapat masukan.

Baca juga:  Suara merdu nan lembut, dibalut aransemen musik kekinian, tersaji dalam album “Curhat Lula”

Sasmito menyebut romli pada pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas aturan yang diusulkan (kelompok liar). Klaim tersebut siap untuk disomasi oleh AJI.

Sementara itu, Suprapto mengklaim bahwa PWI ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi tersebut dengan mengadakan pertemuan di Bandung. Tujuannya adalah untuk memperbaiki lingkungan dan suasana media secara keseluruhan.

Akan menjadi kontraproduktif dengan semangat kerja sama para anggota Dewan Pers yang memiliki andil dalam penyusunan naskah tersebut jika ada faksi-faksi yang merasa harus mengontrolnya.

Sementara itu, Herik merasa aneh jika ada kelompok lain yang mengklaim dokumen yang telah mereka susun bersama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *