Kota Bandung – Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).
Forum ini menjadi ruang evaluasi kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung menjelang tahun 2026.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi mengatakan, forum tersebut digelar untuk menjembatani kesenjangan antara kajian akademik dan praktik pemerintahan di lapangan.
Menurutnya, selama ini kampus memiliki banyak ruang diskusi internal, namun belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan teknis pemerintah daerah.
“Kampus kan ada dewan profesor, dewan guru besar, tapi tidak terlalu ada linkage dengan operasional di lapangan,”katanya.
Baca Juga:
Muradi menjelaskan, forum ini menyajikan masukan yang bersifat teknis dengan mengaitkan kebijakan publik, pendekatan teoretis, serta aplikasinya di lapangan.
Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Wali Kota Bandung masih memerlukan waktu, mengingat masa kepemimpinan yang baru berjalan sekitar sembilan bulan.
“Kan baru sembilan bulan, belum setahun. Kita nunggu sama-sama pada evaluasi yang lebih detail,”ucapnya.
Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kota Bandung menetapkan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi internal antarorganisasi perangkat daerah dinilai krusial agar program unggulan dapat diimplementasikan secara efektif.
Muradi juga mendorong penguatan kolaborasi eksternal antara Pemkot Bandung dan perguruan tinggi, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep.
Baca Juga:
“Yang paling penting adalah bagaimana ini disambut baik oleh teman-teman di pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan pemkot yang lebih teknis, bukan hanya sebatas teori,” jelasnya.
Selain itu, terkait permasalahan hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu kinerja pemerintahan daerah selama roda birokrasi tetap berjalan.
“Saya kira di banyak daerah, meski salah satu pimpinan bermasalah, pemerintahan tetap bisa efektif berjalan. Kuncinya kolaborasi, koordinasi, dan program yang bisa diterima publik secara terbuka,”ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik pelaksanaan forum tersebut. Ia mengaku telah menunggu adanya ruang diskusi yang menghadirkan pandangan objektif dari kalangan akademisi.
“Di pemerintahan itu banyak kepentingan yang harus diakomodasi dan banyak subjektivitas. Ketika sudah terlalu lama berada dalam rutinitas, yang dianggap penting sering kali hanya yang rutin, sementara yang esensial dan substansial bisa terlewat,”kata Farhan.
Baca Juga:
Farhan berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara birokrat dan akademisi sehingga menghasilkan kebijakan yang aplikatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyebut Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi melalui nota kesepahaman.
“Tapi pada saat yang sama, setiap perguruan tinggi punya sosok-sosok yang bisa kita jadikan pegangan. Itu yang diperlukan,”katanya.
