Jabar Quick Response adalah program kemanusiaan yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat sebagai Unit Respon Cepat Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465/KEP.1005-Humaspro/2019, dimana negara akan hadir dalam menyelesaikan masalah sosial dan kemanusiaan agar terwujudnya Visi Jabar Juara.
Hoax adalah suatu berita atau informasi yang sengaja diubah dengan tujuan memanipulasi berita atau informasi yang sesungguhnya. Hoax juga merupakan salah satu bentuk tantangan yang dapat mengancam keutuhan suatu bangsa, karena meskipun berita hoax merupakan berita palsu dan tidak benar, tetapi isi dalam berita tersebut cukup meyakinkan dan disertai dengan beberapa data yang memperkuat, sehingga berita hoax tersebut berpeluang besar untuk diterima oleh masyarakat ataupun kaum milenial yang kemudian dapat berpengaruh terhadap daya pikir masyarakat yang tidak mempedulikan informasi yang diterima valid atau tidak.
Tingginya partisipasi perusahaan untuk menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi para pekerjanya.
Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, pegawai memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk keselamatan kerja yang memadai, perlindungan saat pensiun, dan perlindungan bagi keluarga mereka dalam situasi yang sulit.
BANDUNG – West Java Festival (WJF) 2023 akan berlangsung dua hari, dari Sabtu-Minggu, tanggal 2-3 Septermber 2023 di Jalan Diponegoro, kawasan Gedung Sate dan Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Ribuan masyarakat dan juga penampil akan hadir di acara ini yang dimeriahkan dengan karnaval budaya dan konser musik, yang akan menghadirkan pula antara lain HIVI, JKT 48, Gigi, The Cangcuters, Wika Salim, PAS Band, dan Doel Sumbang yang siap untuk menghibur warga Jabar.
BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat meresmikan Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Bandung. Inovasi Samsat Digital merupakan hasil kolaborasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar dengan Korlantas Polri dan Jasa Raharja untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menuturkan Samsat Digital merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Hari ini, kita menyaksikan tonggak sejarah baru dalam upaya modernisasi dan pelayanan publik di provinsi Jawa Barat. Terminal Leuwipanjang bukan hanya sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan manifestasi dari komitmen kita untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Dedi Taufik dalam Podcast Festival Literasi Digital Jawa Barat 2023 dalam rangkaian West Java Festival 2023 di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (2/9).
beritain.id – Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Kota Bandung periode 2023 hingga 2027 resmi dilantik di Auditorium Balaikota Bandung, Sabtu 16 September 2023.
Ketua Umum Pergatsi Kota Bandung Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt. periode 2023-2027 mengaku siap berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026. Sebab, Pergatsi Kota Bandung menjadi satu-satu pengcab yang memiliki jumlah klub terbanyak di Indonesia.
“Alhamdulillah saat ini Pergatsi Kota Bandung telah memiliki 26 klub. Jumlah terbanyak di Indonesia. Sehingga kami bisa fokus dalam proses pembinaan atlet untuk menghadapi Porprov Jabar 2026,” tutur Prof Keri Lestari.
Keri menambahkan, berbagai program sudah pihaknya siapkan. Salah satunya yakni menjalin kerjasama dengan Disdik Kota Bandung dan juga Disdik Jawa Barat guna mencari bibit atlet di tingkat pelajar.
“Kami akan membangun kerjasama dengan Disdik Kota Bandung untuk mencari atlet SMP melalui ke Disdik Jabar untuk mencari atlet pelajar SMA sehingga makin banyak pencarian atlet berprestasi,” ucapnya.
Pasalnya, kata Keri, saat ini atlet Pergatsi Kota Bandung masih didominasi oleh atlet usia senior diatas 47 tahun. Dengan begitu, pihaknya harus segera bergerak melakukan pembinaan serta peremajaan atlet.
beritain.id – IKOPIN University menyelenggarakan Wisuda yang ke-50 di Graha Suhardani IKOPIN University, Sabtu (16/9/2024). Wisudawan tersebut terdiri dari wisudawan Diploma Tiga, Sarjana dan Magister yang berhasil lulus dengan membanggakan berjumlah lebih dari 400 mahasiswa.
Ketua Senat Prof. Tuhpawana P. Sendjaja secara resmi melakukan pembukaan sidang senat terbuka sebagai tanda dimulainya kegiatan wisuda.
“Pada wisuda kali ini, tercatat beberapa perwakilan wisudawan terbaik dari masing-masing program studi, diantaranya Ismi Aulia, M.M. dari program studi S2 Manajemen, Alvita Arnisa, S.M. dari program studi S1 Manajemen, Fani Ainun Miyadi, S. Ak dari program studi S1 Akuntansi dan Khafifah Nur Asyiah, S.E. dari program studi S1 Ekonomi Syariah,” tutur Rektor IKOPIN University, Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan.
Dalam pelantikan, Agus Pakpahan menyampaikan beberapa pesan untuk wisudawan dan wisudawati.
“Secara intelektual, kembangkanlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang saudara-saudari kuasai setinggi mungkin. Secara moral, sivitas akademika Ikopin University mengharap para lulusannya benar-benar menjadi sarjana yang berakhlaqul karimah, berbudi luhur, berfikiran maju, kreatif, dinamis, dan secara sosial-kultural,” kata Agus.
Dirinya menambahkan, agar para wisudawan dan wisudawati memiliki peran ditengah kemajemukan masyarakat sebagai pemecah masalah yang terjadi.
beritain.id – Kementerian Dalam Negeri resmi menunjuk Arsan Latif sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat dan akan dilantik 20 September 2023. Arsan Latif terakhir menjabat Inspektur IV Itjen Kemendagri dan peraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Arsan Latif ditetapkan sebagai Pj Bupati Bandung Barat merujuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat diteken Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian 7 September 2023.
Arsan Latif lahir di Ujung Pandang 31 Maret 1969, Arsan meniti karir birokratnya sebagai Lurah Uluale pada tahun 1995, jabatannya merangkak naik menjadi Sekretaris Camat Panca Rijang pada tahun 1997.
Merangkak naik, Arsan didapuk menjadi Staf Seksi Retribusi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, lalu Staf pada Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kasi Aset pada Subdit Investasi, Usaha dan Aset Daerah Direktorat Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Ditjen BKAD.
Kemudian Kasubdit Investasi, Usaha dan Aset Daerah Direktorat Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah Ditjen BAKD, Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Ditjen Keuangan Daerah, Kasubdit Pajak Daerah dan Retribusi di Ditjen Keuangan Daerah.
Kinerjanya yang baik menempatkan Arsan sebagai Kasubdit Pendapatan Daerah Wil II pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil II pada Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Arsan juga tercatat pernah menjabat Plt Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Direktur Pendapatan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan
Daerah dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah sebelum akhirnya menjabat Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
beritain.id – Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu faktornya karena jumlah pemilih 35,5 juta terbesar secara nasional dengan 27 kabupaten/kota.
Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi dalam Pemilu nanti adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sehingga itu menjadi tantangan bagi penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu dalam melakukan pengawasan.
“Kerawanan pemilu ini bisa bermacam-macam pemicunya, namun yang paling dominan seperti adanya praktik money politic, netralitas ASN, dan yang lainnya,” kata Ketua Bawaslu Jabar Periode 2018-2023, Abdullah saat jadi pembicara di Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu KBB di Lembang, Kamis (14/9/2023).
Dia menjelaskan, secara umum Jawa Barat untuk Indek Kerawanan Pemilu (IKP) masuk lima besar yang tertinggi secara nasional. Bersanding dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Jumlah pemilih di Jabar sebanyak 35 juta orang atau yang tertinggi dari provinsi lain, bisa berpotensi jadi rebutan.
Hal itu yang dapat berimbas kepada munculnya berbagai kerawanan pelanggaran dalam Pemilu. Apalagi kursi nasional untuk DPR RI dari Jawa Barat juga paling banyak yang mencapai 91 kursi. Terlebih caleg yang bertarung di Jawa Barat juga banyak tokoh-tokoh atau artis terkenal.
Sementara untuk di level kabupaten di Jabar yang termasuk rawan pada Pemilu adalah KBB seperti yang sempat mencuat di Pemilu 2019. Selain KBB daerah kategori rawan lainnya seperti di Kabupaten Bandung, Majalengka, Cirebon, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Depok, dan Bekasi.
beritain.id – Anggaran honorarium dan operasional Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mandek sejak Juli 2023.
Tak kunjung dibayarkannya uang honor dan operasional ini berdampak pada psikologis dan kinerja personel. Padahal, tepat bulan November 2023 sudah masuk tahapan Pemilihan Umum.
Komisioner Panwascam Ngamprah, Samsu Ramdani mengungkapkan, honor bagi 3 komisioner, 1 kepala sekretariat dan 5 orang staf mandek sejak Juli 2023. Selain itu, biaya operasional seperti biaya rapat bahkan uang sewa kontrakan bangunan sekretariat tidak ada.
“Kantor kami ini kontrak mengandalkan anggaran dari pusat, sejak Juli belum ada sampai yang punya bangunan mengusir kami,”ungkap Samsu disela acara ‘Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024’ yang digelar Bawaslu KBB, Kamis (14/9/2023).
Pada awal bertugas, kata dia, memang anggaran untuk sewa kantor hingga bulan Juni tersedia, setelah mandek uang sewa tidak ada bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk menutupinya.
“Anggaran untuk sewa kantor kesekretariatan belum cair. Padahal kontrakan habis per Juli lalu, makanya pemilik bangunan mempertanyakan uang sewa perpanjangan,” kata di sela
Dia mengungkapkan, pemilik bangunan sudah berulang kali mempertanyakan keseriusan Panwascam Ngamprah untuk memperpanjang sewa. Karena terus ditagih, akhirnya patungan meski hanya sanggup membayar setiap bulan.
“Ya, daripada pindah ke tempat lain, kami patungan untuk bayar sewa meski hanya sanggup bayar per bulan. Besarannya Rp 2,5 juta per bulan,” ucapnya.
Jeritan para pengawas pemilu tingkat kecamatan ini kerap kali diadukan ke Bawaslu tingkat Kabupaten maupun Provinsi, namun hingga kini tidak ada titik terang kapan mereka akan menerima uang honor dan operasional.
