“Kami yakin dedikasi dan kualitas kompetensi ASN terutama PNS di Indonesia itu tinggi. Dengan komitmen bersama untuk membangun pengembangan sistem informasi tunggal dalam data pengembangan kompetensi ASN di pusat dan daerah, ASN mampu berinovasi,” kata Adi.
Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahfud MD mengingatkan bahwa LAN dan BPSDM seluruh Indonesia memiliki tugas membentuk PNS dan calon PNS semakin cakap pasca-penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi penting karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
“Di Indonesia pernah terjadi gagalnya proses investasi dari investor besar luar negeri karena ribetnya birokrasi di level eselon 3, padahal investor itu dijaring oleh kedutaan besar Indonesia dengan susah payah dan telah mendapat restu dari Presiden RI,” beber Mahfud.
Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan regulasi untuk mendukung proses transformasi struktural, kultural, dan digital di lembaga pemerintahan. Kemudian mendorong kecepatan adaptasi pada kebijakan dan peningkatan kompetensi yang dinamis.
Kemampuan mengadopsi sistem dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan layanan publik yang berkesinambungan. Semua hal tersebut memerlukan SDM aparatur yang kompeten sebagai human capital, selain strategi dan rencana eksekusi.