Setiawan Wangsaatmaja

13 RSUD di Jawa Barat Terima Hibah Ventilator

beritain.id – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menghadiri serah terima ventilator pada 13 rumah sakit di Jabar di kantor RSUD Sayang Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis (21/9/2023).

Dalam sambutannya, Setiawan mengapresiasi UNDP Indonesia dan Croda Foundation yang telah menjadi mitra Pemda Provinsi Jabar dalam meningkatkan akses perawatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Kami pun mengapresiasi Dinas Kesehatan, terutama yang secara konsisten teman-teman di Posko Oksigen yang terus mencari alternatif pendanaan untuk men- support alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Terbukti kita mendapatkan 13 ventilator yang memang sangat bermanfaat,” ungkap Setiawan.

Nama 13 RSUD yang diberikan ventilator, yakni Rumah Sakit Paru Sidawangi, RS Pameungpeuk Garut, RS Sayang Cianjur, RS PANDEGA Pangandaran, RS DR. Slamet Garut, dan RS Jampang Kulon.

Selain itu, RSUD Ciamis, RSUD Cibabat Cimahi, RSUD Cideres Majalengka, RSUD Sumedang, RSUD Bandung Kiwari, RSUD SMC Tasikmalaya, dan RSUD Arjawinangun.

Selain memberikan hibah ventilator, Croda Foundation dan UNDP pun menawarkan tiga bantuan lainnya.

Setiawan meminta Kepala Dinas Kesehatan Jabar untuk mendata dan meriset apa tiga prioritas Jabar dalam bidang kesehatan.

“Sementara di tahap ini ventilator saja. Tetapi tadi dari pihak Croda Foundation dan UNDP (menawarkan bantuan), tolong buat tiga list prioritas yang paling atas,” ujarnya.

“Nanti Dinas Kesehatan yang akan merumuskan, kira-kira kebutuhan alat apa yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh rumah sakit di Jabar,” imbuh Setiawan.

Laman: 1 2

Sekda Jabar: Sebanyak 1.368 Jabatan Fungsional Akan Disesuaikan di Fase Kedua

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Adapun jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV.

Ia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

“Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan,” kata Setiawan usai menjadi narasumber pada acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022).

“Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi,” tuturnya.

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini struktur kepegawaian Pemda Provinsi Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

“Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing,” papar Setiawan.

Laman: 1 2

Sekda Jabar: Sosialisasi Promosi Kesehatan ke 27 Kabupaten/ Kota Penting Dilakukan Konsisten

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja melepas Roadshow Protokol Kesehatan Dinas Kesehatan  Jabar, di halaman depan Gedung Sate Bandung, Senin (23/05/2022).

Sekda mengapresiasi rombongan Dinkes Jabar yang hendak bertolak ke Kabupaten Pangandaran guna pelaksanaan promosi kesehatan (promkes), yang meliputi sosialisasi Protokol Kesehatan (Prokes), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hingga pembagian tablet tambah darah.

Sekda Jabar mengungkapkan, seiring pandemi COVID-19 yang angka penularannya terkendali, ditambah pemerintah pusat yang telah memberi kelonggaran terhadap pemakaian masker di luar ruangan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terlena. Kewaspadaan harus tetap diperkuat supaya kestabilan tetap terjaga.

“Saya apresiasi Bapak/ Ibu sekalian yang akan melakukan sosialisasi terkait promkes, ini sangat penting sekali,” kata Setiawan Setiawan Wangsaatmaja.

Ia menuturkan, berdasarkan teori HL Blum disebutkan, bahwa 40 persen masalah kesehatan adalah terkait dengan lingkungan, 30 persen dari perilaku, 20 persen terpengaruh dari sarana kesehatan, dan 10 persen faktor genetik atau keturunan.

“Artinya kalau kita melihat (masalah kesehatan) yang 30 persen, 40 persen atau 70 persen, apa yang akan kita lakukan,” ujarnya.

Ia mengajak semua pihak mewaspadai sejumlah hal terkait masalah kesehatan, diantaranya penyakit infeksi, dan penyakit emerging yang muncul dan menyerang suatu populasi.

Kemudian penyakit re-emerging atau penyakit yang telah ada sebelumnya dan muncul kembali, sehingga menyerang suatu populasi namun meningkat dengan sangat cepat.

“Saya melihat di Jawa Barat ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama adalah penyakit infeksi, kedua penyakit emerging, dan penyakit re-emerging,” ungkapnya.

“Fenomena perubahan iklim juga pemicu terjadinya re-emerging, penyakit yang tadinya sudah tidak muncul kemudian muncul lagi,” sambungnya.

Laman: 1 2

Digitalisasi dan Literasi Keuangan Harus Berjalan Beriringan

beritain.id – Digitalisasi keuangan merupakan keharusan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Namun, digitalisasi keuangan perlu disertai dengan peningkatan literasi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM.Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja saat menjadi narasumber Workshop Side Event G20: Digital Financial Inclusion for Unlocking Post-Pandemic Regional Growth di Hotel Mercure Nusa Dua Bali, Kamis (12/5/2022).

“Untuk diketahui, di Indonesia, transaksi e-commerce yang tadinya di tahun 2020 hanya sekitar Rp266 triliun, mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi Rp400 triliun. Artinya ada kenaikan 50 persen,” kata Setiawan.

Menurut Setiawan, peningkatan transaksi di e-commerce tersebut mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi digital. Tujuannya agar pelaku UMKM dapat berkembang, baik dalam hal pendanaan maupun transaksi.

“Tantangannya yaitu pertama harus mengintervensi mereka dengan cara pelatihan dan edukasi supaya mereka familiar dengan digital. Jadi proses digitalisasi untuk UMKM ini harus,” tuturnya.

“Yang kedua transaksi keuangannya juga harus digital. Jadi dua hal yang barangkali harus kita tempuh untuk di Jawa Barat,” imbuhnya.

Laman: 1 2