pdip

beritain.id – Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menunjukkan sikap bijak dengan belum menjalin komunikasi formal dengan pasangan calon lain, merespons dinamika politik terkini. Pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menjadi sorotan ketika beliau menyatakan bahwa pihaknya tidak melakukan komunikasi institusi dengan pasangan manapun pada Sabtu (18/11).

Sikap ini muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sedang menghadapi tekanan di berbagai daerah, termasuk pencopotan baliho. Menanggapi hal ini, PDIP mulai menjalin komunikasi dengan kubu capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), yang menghadapi tantangan serupa.

“Hasto menyatakan, ‘Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama,'” ungkap Ahmad Ali kepada wartawan di sela-sela konsolidasi TPN dan TPD Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Ali menegaskan bahwa tekanan yang dirasakan oleh pasangan Anies-Muhaimin tidak bersumber dari kekuasaan pemerintah. Menurutnya, tekanan tersebut berasal dari kader PDIP yang menjadi kepala daerah. “Paling tidak sebelum penetapan, saya mendampingi Amin kesana kemari, justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka, tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” terang Ahmad Ali.

Laman: 1 2

beritain.id – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mendorong pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat yang saat ini belum tercapai.

Hal itu diungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono setelah diadakannya dialog publik mengenai calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB), di Kantor DPD PDI Perjuangan Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (24/1/2023).

Menurut Ono, masalah ini telah melalui proses nan panjang dan telah ada aspirasi dari masyarakat, bahkan telah dibahas dari DPRD kabupaten/kota, disetujui kepala daerah, hingga diusulkan ke provinsi serta dibahas di DPRD Jabar bersama gubernur yang hasilny direkomendasikan ke pemerintah pusat.

“Kemarin kan hanya Papua yang bisa melaksanakan pembentukan daerah otonomi baru. Tentunya pemerintah pusat berdasar urgensi dari berbagai macam aspek, seperti historis, sosiologis, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Tentu apa yang telah dilakukan kawan-kawan ini harus ada dorongan dan kerja-kerja yang dilakukan agar pemerintah pusat pada akhirnya mencabut moratorium khusus untuk Jabar, karena Jabar provinsi dengan berbagai masalah dasar yang masih banyak mulai kemiskinan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.

Laman: 1 2