Aparatur Sipil Negara

beritain.id – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Hal ini menyusul temuan 20 kasus pelanggaran netralitas ASN yang sedang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

“Kami terus ingatkan netralitas jangan hanya diucap, tapi juga dalam tindakan. Kalaupun ada pelanggaran kami serahkan ke Bawaslu,” ujar Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (22/1/2024).

Bey menegaskan, ASN memiliki hak politik untuk memilih. Namun demikian ekspresi keberpihakan politik ASN hanya bisa diimplementasikan di ruang pemungutan suara bukan di ruang publik.

Terkait temuan 20 kasus netralitas ASN, Bey memastikan kasus tersebut tak ada yang melibatkan ASN Pemda Provinsi Jabar, melainkan tersebar di 27 pemda kabupaten/kota.

“Untuk 20 kasus itu tak ada yang melibatkan ASN Pemprov Jabar,” ucap Bey.

Ia melihat sejauh ini netralitas ASN Pemda Provinsi Jabar terjaga dengan baik. Mereka sudah menjalankan aturan berlaku dan tidak terlibat politik praktis.

“ASN Pemprov Jabar sudah menjalankan aturan dengan baik tetap menjaga netralitas dan Bawaslu minta ada lagi sosialisasi penguatan,” sebutnya.

Untuk lebih menguatkan netralitas ASN, Pemda Provinsi Jabar bersama Bawaslu Jabar menggelar sosialisasi penguatan netralitas ASN pada pemilu serentak 2024.

Laman: 1 2

beritain.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menghadiri Strategic Transformation Meeting Reformasi Birokrasi di Grand Sunshine Resort and Convention Hotel, Kabupaten Bandung, Selasa (28/2/2023).

Dalam kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini Sekda Setiawan menuturkan bahwa capaian reformasi birokrasi Provinsi Jabar dibangun melalui serangkaian proses terencana dan terukur, konsep jelas serta tepat dalam menentukan dan mengintervensi faktor pengungkit utama.

“Ada dua hal yang menjadi backbone , yaitu meritokrasi kita pertahankan dan satunya lagi adalah digitalisasi. Ini yang menjadi pengungkit utama kita,” papar Setiawan.

“Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keharusan dan beruntungnya Jawa Barat kompak bahwa sistem meritokrasi kita bina dan urus dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, melalui Sistem Merit, Jabar mampu mengelompokkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas melalui kinerjanya, juga ASN yang memiliki potensi kurang baik untuk dibina sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.

Pada forum tersebut diberikan pula beberapa penghargaan pada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang berprestasi sebagai berikut:

A. Penghargaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota

1. Kabupaten Sumedang (Predikat “BB”)
2. Kota Sukabumi (Predikat “BB”)
3. Kota Bogor (Predikat “BB”)
4. Kabupaten Ciamis (Predikat “B”)

Penghargaan SAKIP
Kota Bandung (Kategori “A”)

Laman: 1 2