bertain.id – Pemerintah Kota Bandung didesak untuk melakukan evaluasi terkait sistem operasional lampu merah disetiap persimpangan jalan, Pasalnya, lampu merah menjadi salah satu faktor penyumbang kemacetan di Kota Bandung saat ini.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Muyadi menilai, bahwa salah satu penyebab utama kemacetan yang semakin parah adalah pengelolaan lampu lalu lintas atau lampu merah yang belum optimal. Terlebih Asep mengaku kerap mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan durasi lampu merah seperti di persimpangan Jalan Sokarno Hatta (samsat) dan Pasteur yang kerap terjadi kemacetan.
“Ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Pengaturan lampu lalu lintas atau lampu merah juga harus segera diperbaiki dan ditata ulang,” kata Asep di Bandung, Senin, 28 Juli 2025.
Asep juga menyinggung program Smart City Bandung yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjadi solusi berbagai persoalan kota, termasuk kemacetan. Namun, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar efektif.
“Kami sebelumnya juga punya harapan dengan penerapan teknologi seperti Smart City Bandung, tetapi hal ini perlu dikaji lebih dalam. Apakah teknologi itu benar-benar bisa menyelesaikan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru? Jadi, ini perlu kajian yang serius,” beber Asep.
Baca Juga:
Asep menuturkan, kini mendorong agar penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) diterapkan untuk mengatur lalu lintas secara lebih cerdas dan responsif.
“Penggunaan teknologi pengatur lalu lintas berbasis AI harus dimaksimalkan. Bandung kan punya banyak akademisi yang bisa diajak kerja sama untuk mengembangkan teknologi ini,” ujar Asep.
Ia berharap, sistem lampu lalu lintas nantinya bisa bersifat adaptif, misalnya tidak memberi sinyal merah lama-lama jika jalanan kosong, dan sebaliknya bisa cepat merespons kemacetan di titik-titik tertentu.
Di sisi lain, Asep menekankan bahwa masalah kemacetan tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandung. Keterlibatan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dianggap penting, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis seperti pengendalian jumlah kendaraan.
“Dari sisi kami di DPRD, kami menilai bahwa penanganan kemacetan harus menjadi tugas serius dari semua unsur pemerintah. Pemerintah Kota Bandung tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan dari pemerintah provinsi maupun kebijakan nasional yang berkaitan,” pungkasnya.
Baca Juga:
Hingga saat ini, beberapa ruas jalan utama di Kota Bandung seperti Jalan Pasteur, Jalan Setiabudi, dan kawasan Dago masih menjadi titik kemacetan harian. Warga berharap, sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis teknologi bisa segera membawa perubahan nyata.
“Ya, kami dari DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Bandung dan juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait, terutama kepolisian serta dinas-dinas terkait,” ungkapnya.
