kpid

beritain.id – Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) menggelar workshop dengan tajuk “Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Kampanye Pemilu” di Sari Ater Kamboti Hotel, Jumat (8/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang mengajak insan media untuk menjunjung tinggi netralitas dan independensi terlebih saat ini mulai memasuki tahapan kampanye.

“Lembaga Penyiaran ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat, maka dari itu media massa harus senantiasa menjunjung tinggi netralitas dan Independensinya, serta tidak takut memberitakan kebenaran terhadap sebuah kandidat peserta pemilu,” ungkapnya.

Ia mencontohkan seperti menginformasikan siapa latar belakang calon yang bersaing dalam kontestasi Pemilu 2024 maupun Pileg.

“Hemat saya mempublikasikan siapa latar belakang Calon itu yang harus dilakukan media penyiaran, itu bentuk transparansi dan edukasi yang dilakukan media massa kepada masyarakat sebagai pemilih agar masyarakat ini semakin tercerdaskan dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan,” terangnya

Laman: 1 2

beritain.id — Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan sejak 2021 lalu setidaknya lebih dari 70 kegiatan diseminasi yang dilakukan KPID bersama Diskominfo Jabar. Diseminasi ASO lebih banyak dilakukan dengan cara simulasi, agar masyarakat paham betul tentang teknisnya, meskipun soal teknis itu bukan ranah KPID.

“Kami ingin semua kalangan memahami tentang ASO ini, karena ini berdampak langsung pada masyarakat, karena banyak menanyakan soal teknis, maka kami melaksanakan diseminasi dengan simulasi. Meskipun hal-hal teknis ini bukan ranah KPID, tapi itulah kenyataan di lapangan. Kebutuhan informasi masyarakat tentang ASO ” ujarnya.

Selain diseminasi terkait teknis ASO, yang lebih penting diketahui masyarakat sebenarnya adalah apa dampak dari digitalisasi penyiaran tersebut bagi masyarakat sendiri.

“Jadi keuntungan yang didapat masyarakat bukan hanya kualitas tayangan yang bersih jernih canggih itu saja, tetapi bakal ada dampak ekokomi yang lebih terbuka untuk industri kreatif masyarakat” jelasnya.

Laman: 1 2

Bandung (28/03) – Mengawali rangkaian Hari Penyiaran Nasional ke-89 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerjasama dengan Pemprov Jabar, KPID Jabar, dan HIPMI Jabar menggelar vaksinasi massal. Program yang digelar selama dua hari pada tanggal 26 dan 27 Maret 2022 ini berhasil menarik animo masyarakat Bandung dan sekitarnya.

Kegiatan yang bertempat dikantor BPBD Jabar, Jl. Soekarno Hartta No. 629 ini sukses memberikan vaksin booster Astrazeneca kepada masyarakat yang berhak, sebanyak 1.360 dosis di hari pertama dan 1.732 pada hari kedua, dengan total 3.092 dosis.

“Kami bersyukur acara Vaksin Massal ini berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti,” ujar Faiz Rahman, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Diskominfo Provinsi Jabar. “Diharapkan penambahan ribuan orang yang tervaksinasi booster ini juga bisa membantu memperlancar arus pergerakan masyarakat yang tentu segera akan segera meningkat menuju Lebaran,” pungkasnya.

Laman: 1 2

Bandung (25/03) –  Jaringan aktivis 98 Unpad mengelar kegiatan diskusi dan konsolidasi sekalgius pernyataan sikap dalam menyikapi situasi politik nasional hari ini. Situasi tersebut mengarah kepada upaya pemberangusan demokrasi. Wacana yang terus bergulir terkait dengan perpanjangan dan tiga periode masa jabatan presiden semakin menguat.

Pro dan Kontra semakin menguat ditambah lagi ada indikasi dari pihak eksekutif untuk melakukan konsolidasi agar agenda ini berjalan mulus. Sebagai sebuah kelompok, jaringan aktivis 98 Universitas Padjadjaran yang menjadi salah satu lokomotif mendorong perubahan pemerintahan yang demokratis, melihat situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan reformasi.

Eko Arif Nugroho yang merupakan salah satu actor gerakan di Unpad menjelaskan bahwa jaringan aktivis 98 Unpad mencium ada gelagat Oligarki yang bermain agar pemerintahan hari ini melanjutkan pemerintahan. “Hal ini sangat berbahaya bagi system demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis.

Presiden Jokowi Segera Menyatakan Sikap Tidak Akan Menunda Pemilu 2024 Serta Segera Menertibkan Komunikasi Politik Para Anggota Kabinet Agar Tidak Memprovokasi Penundaan Pemilu 2024.”, Imbuhnya. Lebih lanjut Eko Arif Nugroho yang juga sekarang berprofesi sebagai Konsultan Politik ini melihat secara tidak langsung perpanjangan atau tiga periode pemerintahan tidak akan legitimate.

Hal senada disampaikan oleh Juandi Rewang, tokoh reformasi yang pernah ditangkap pada periode sebelum pecah reformasi menambahkan bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui Pemilu yang demokratis maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah kita jaga selama ini. “ Ini namanya begal demokrasi.

Para Ketua Partai jangan berkomplot Untuk membegal Proses Demokrasi Dan Prinsip Prinsip Reformasi Melalui Amandemen Undang Undang Dasar dan atau Menghambat Proses Penganggaran Pemilu 2024”, tambahnya.

Juandi yang berprofesi sebagai pedagang dan aktif di Perkumpulan Inisiatif yang konsern pada pengembangan partisipasi warga negara dalam demokratisasi dan tata Kelola pemerintahan, menyebut wujud langsung dari demokrasi adalah sarana untuk menyingkirkan para pemimpin yang gagal dalam menjalankan mandate demokratis dari rakyat.

Surya Wijaya yang juga Aktivis 98 Unpad melihat bahwa alasan penundaan dan perpanjangan karena pandemi dan atau alasan lainnya tidak dapat diterima nalar public. “Kalo masalahnya legacy yang harus di pertahankan, percayakan kepada kandidat yang potensi pilihan rakyat, bukan pilihan parpol atau pihak lain yang diuntungkan oleh pemerintahan hari ini”, tambahnya.

Surya Wijaya yang juga merupakan dewan pengawas Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) mengaku akan mengalang konsolidasi gerakan lintas wilayah di berbagai daerah. “Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat sipil dalam menghadang cara-cara yang tidak demokratis dalam berkuasa. Ini adalah tugas sejarah bagi kaum republican untuk terus mengawal demokrasi.”, tambahnya.

Sebagai salah satu elemen gerakan 98, aktivis Universitas Padjadjaran yang terdiri dari berbagai profesi akan terus menjaga demokrasi yang telah berdarah-darah diperjuangan pada era reformasi lalu dan masih harus tetap sampai kapanpun.