Tvdigital

Bandung (25/03) – Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tentang migrasi penyiaran dari analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) diprediksi akan membuat kecepatan internet di Indonesia semakin kencang.

Pasalnya migrasi tersebut membuat frekuensi 700 MHz yang selama ini dipakai oleh industri TV analog akan dialihkan ke frekuensi 588 MHz dan menyisakan 112 MHz. Sisa frekuensi ini bisa dimanfaatkan sebagai wadah jaringan berkualitas 5G.

Hal itulah yang kemudian dibahas dalam diskusi yang diadakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Jawa Barat (Jabar) bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar, Diskominfo Jabar dan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) di Saung Diskusi Sekretariat IJTI Jabar pada Jumat (25/3).

Dalam diskusi itu hadir Ketua IJTI Jabar Iqwan Sabba Romli, Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet, Ketua Umum ATSDI Eris Munandar dan perwakilan Diskominfo Jabar serta tamu undangan lainnya yang berasal dari kalangan jurnalis hingga mahasiswa.

Pada kesempatan itu, Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi terkait ASO khususnya kepada 12 kabupaten/kota di Jabar yang akan memulai migrasi tahap pertama pada 30 April 2022 nanti.

“Tahap 1 itu 30 April 2022 ada di 12 kabupaten kota di Jabar. Dari 2021 sampai hari ini kami selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak sebatas hanya soal regulasi tapi juga melakukan simulasi pemasang STB,” kata Adiyana.

Menurut dia, STB merupakan hal yang paling penting disosialisasikan kepada masyarakat. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kebijakan ASO ini cukup memberatkan.

“STB ini hal yang paling urgent, masyarakat itu seolah-olah ASO ini berganti TV, padahal TV lama juga masih bisa dipakai cuma ditambah pemasangan STB itu,” ucapnya.

Sementara Ketua IJTI Jabar Iqwan Sabba Romli menambahkan jika masih banyak kalangan yang belum memahami betul terkait kebijakan ASO.

“Ini acara mengupas mengenai migrasi TV analog ke digital. Ada 12 kabupaten/kota yang dimatikan siaran TV analog-nya di tahap pertama. Yang kami tahu, masih minim pemahaman masyarakat soal ASO ini,” ungkapnya.

Laman: 1 2

Bandung (25/03) –  Jaringan aktivis 98 Unpad mengelar kegiatan diskusi dan konsolidasi sekalgius pernyataan sikap dalam menyikapi situasi politik nasional hari ini. Situasi tersebut mengarah kepada upaya pemberangusan demokrasi. Wacana yang terus bergulir terkait dengan perpanjangan dan tiga periode masa jabatan presiden semakin menguat.

Pro dan Kontra semakin menguat ditambah lagi ada indikasi dari pihak eksekutif untuk melakukan konsolidasi agar agenda ini berjalan mulus. Sebagai sebuah kelompok, jaringan aktivis 98 Universitas Padjadjaran yang menjadi salah satu lokomotif mendorong perubahan pemerintahan yang demokratis, melihat situasi ini sebagai bentuk pengkhianatan reformasi.

Eko Arif Nugroho yang merupakan salah satu actor gerakan di Unpad menjelaskan bahwa jaringan aktivis 98 Unpad mencium ada gelagat Oligarki yang bermain agar pemerintahan hari ini melanjutkan pemerintahan. “Hal ini sangat berbahaya bagi system demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis.

Presiden Jokowi Segera Menyatakan Sikap Tidak Akan Menunda Pemilu 2024 Serta Segera Menertibkan Komunikasi Politik Para Anggota Kabinet Agar Tidak Memprovokasi Penundaan Pemilu 2024.”, Imbuhnya. Lebih lanjut Eko Arif Nugroho yang juga sekarang berprofesi sebagai Konsultan Politik ini melihat secara tidak langsung perpanjangan atau tiga periode pemerintahan tidak akan legitimate.

Hal senada disampaikan oleh Juandi Rewang, tokoh reformasi yang pernah ditangkap pada periode sebelum pecah reformasi menambahkan bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui Pemilu yang demokratis maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah kita jaga selama ini. “ Ini namanya begal demokrasi.

Para Ketua Partai jangan berkomplot Untuk membegal Proses Demokrasi Dan Prinsip Prinsip Reformasi Melalui Amandemen Undang Undang Dasar dan atau Menghambat Proses Penganggaran Pemilu 2024”, tambahnya.

Juandi yang berprofesi sebagai pedagang dan aktif di Perkumpulan Inisiatif yang konsern pada pengembangan partisipasi warga negara dalam demokratisasi dan tata Kelola pemerintahan, menyebut wujud langsung dari demokrasi adalah sarana untuk menyingkirkan para pemimpin yang gagal dalam menjalankan mandate demokratis dari rakyat.

Surya Wijaya yang juga Aktivis 98 Unpad melihat bahwa alasan penundaan dan perpanjangan karena pandemi dan atau alasan lainnya tidak dapat diterima nalar public. “Kalo masalahnya legacy yang harus di pertahankan, percayakan kepada kandidat yang potensi pilihan rakyat, bukan pilihan parpol atau pihak lain yang diuntungkan oleh pemerintahan hari ini”, tambahnya.

Surya Wijaya yang juga merupakan dewan pengawas Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) mengaku akan mengalang konsolidasi gerakan lintas wilayah di berbagai daerah. “Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat sipil dalam menghadang cara-cara yang tidak demokratis dalam berkuasa. Ini adalah tugas sejarah bagi kaum republican untuk terus mengawal demokrasi.”, tambahnya.

Sebagai salah satu elemen gerakan 98, aktivis Universitas Padjadjaran yang terdiri dari berbagai profesi akan terus menjaga demokrasi yang telah berdarah-darah diperjuangan pada era reformasi lalu dan masih harus tetap sampai kapanpun.