“Kami semua memang bukan asli Sultra, tapi mungkin lebih mencintai Sultra, kami tidak pernah merampas sumber daya alam Sultra.
Bahkan kami bahu-membahu dengan penduduk setempat untuk membangun Sultra. Tak ada perbedaan antara orang asli Sultra dengan pendatang.
Apa yang kami lakukan adalah mengabdikan di negeri dimana kami tinggal. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” ungkap Ketua Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia ini.
Ia menambahkan, ia melapor ke Polda Jawa Barat lantaran locus delicti kejadian ada di wilayah Jawa Barat mengingat NA saat ini sedang ditahan di Lapas Sukamiskin.
Pernyaatan NA dinilai menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian sehingga dikualifikasikan melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan rasional. Sebagai mantan wakil rakyat dan juga pendiri saya merasa berkewajiban untuk bersuara dan meberikan nasehat-nasehat yang berguna untuk negeri ini. Harapan saya para pemimpin di negeri jangan mendikotomikan antara penduduk asli dan pendatang. Karena menurut saya siapapun bisa jadi pemimpin di suatu daerah asalkan dia memiliki kompetensi dan dipercaya oleh rakyat bukan berdasarkan kesukuan atau pun putra asli daerah,” pungkasnya. (*)
Sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyampaikan pernyataannya melalui video menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 77, Agustus lalu dan viral di media sosial.
Video tersebut mengingatkan kepada rakyat Sulawesi Tenggara untuk menjaga kekayaan alam yang mereka miliki.
Berikut petikannya:
Selain sumber daya alam Sultra yang terus menerus dirampas, kita juga menghadapi dilema lain, yakni bermunculannya calon-calon pemimpin yang berasal dari luar. Padahal orang yang paling paham dengan kondisi, kultur, dan memiliki idealisme untuk memperjuangkan nasib dan masa depan rakyat Sulawesi Tenggara adalah putera-puteri asli Sulawesi Tenggara. Orang luar hanya tahu kita memiliki sumber kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka tidak paham budaya dan tata krama lokal. Mereka juga tidak mau tahu nasib muram seperti apa yang akan menimpa rakyat Sulawesi Tenggara di masa depan. – Nur Alam, 2022 (*)