Pakta integritas Yan Piet Moso, yang berisi janji kuat untuk mendukung Ganjar Pranowo dengan mencapai lebih dari 60 persen suara di Kabupaten Sorong, menciptakan kekhawatiran serius. Terlebih lagi, fakta bahwa pakta ini juga ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, pada Agustus 2023, menambah kompleksitas situasi.
Meskipun kontroversial, Menko Polhukam dan cawapres, Mahfud MD, menyatakan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar dalam pakta integritas Yan Piet Moso. Cawapres Ganjar Pranowo juga menegaskan bahwa pakta tersebut tidak merusak netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam menyikapi kontroversi ini, masyarakat menaruh harapan besar agar pemerintahan Jokowi dapat mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran dapat ditangani dengan serius, dan membangun fondasi kuat menuju Pemilu 2024 yang jujur dan adil.