“Pokja IDI Jabar ini memang dimaksudkan untuk membuat rumusan peningkatan IDI Jabar. Pokja akan bekerja selama 2 sampai 3 bulan hingga berhasil membuat rumusan yang akan dijadikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jabar,” katanya.
Menurut Iip, anggota Pokja IDI Jabar berasal dari berbagai lembaga, seperti BPS, Kepolisian, TNI, dan perwakilan OPD Jabar.
“Saya berharap masalah IDI ini juga bisa dipahami oleh anggota Forkopimda Jabar agar dalam membuat kebijakan ke depan bisa mempertimbangkan unsur indeks demokrasi tersebut,” ucapnya.
Hadir dalam workshop tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat sebagai salah satu pembicara. Dalam paparannya, Achmad Ru’yat menegaskan bahwa IDI berkaitan erat dengan pengisian form yang benar sesuai dengan ketentuan dan peran media yang strategis.
“Peran media sangat strategis untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu dijalankan. Dengan informasi seimbang yang disajikan. Informasi dari pemerintah dan aspirasi masyarakat harus dijaga benar keseimbangannya oleh media massa,” tuturnya.