headline

beritain.id – DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jabar sudah membahas RAPBD, hal itu diharapkan bisa menuntaskan berbagai persoalan yang muncul, termasuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.

Komitmen Pemprov Jabar untuk menjadikan kondisi lebih baik terungkap dalam rancangan pos belanja.

Sejalan dengan itu, antisipasi untuk mencegah PMK harus disiapkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira belum lama ini.

Antisipasi adanya PMK di tahun mendatang, bisa disiapkan pos belanja Bantuan Tidak Terduga (BTT).

“Dalam pos BTT 2023, alokasi anggaran secara keseluruhan mencapai Rp400 milyar,” kata dia.

Didasari pertimbangan PMK menganggu stabilitas perekonomian, maka sebagai langkah antisipasi bisa menggunakan pos BTT.

Ketersediaan pos belanja di BTT untuk mencegah PMK diharapkan bisa disinergikan dengan program yang ada di DKPP Jabar.

Dari evaluasi rutin atas program di masing-masing OPD, DKPP Jabar sudah ada pos kegiatan,yakni program pengendalian kesehatan hewan.

Laman: 1 2

beritain.id – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengakui ada keterlambatan dalam distribusi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sehingga beredar opini kalau Jabar masih kekurangan Vaksin PMK.

“Bukan kekurangan, tetapi ada keterlambatan distribusi vaksin PMK. Tidak ada masalah, karena saat ini sudah didistribusikan,” kata Uu di Bandung, Jumat (30/9/2022).

Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) DKPP Jabar Indriantari menjelaskan, saat ini vaksin PMK sudah selesai didistribusikan ke semua kota/kabupaten, oleh karena itu saat ini tinggal pelaksanaan vaksinasi ke hewan ternak.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil memastikan penanganan terhadap infeksi virus PMK di Jabar dilakukan dengan maksimal. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban menjelang Iduladha 1443 Hijriah.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– memastikan penanganan terhadap infeksi virus PMK di Jabar dilakukan dengan maksimal. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi.

“Masyarakat Jabar tetap tenang, penanganan PMK hewan di Jabar tertangani dengan baik menjelang Iduladha bulan depan, jangan khawatir,” kata Kang Emil usai meninjau vaksinasi PMK pada sapi di Desa Cilembu, Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Senin (20/6/2022).

Kang Emil menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak di Jabar dilakukan tiga tahap yakni suntikan pertama, kedua, dan booster.

“Sama seperti vaksinasi COVID-19 suntikan pertama, kedua dan booster,” ucap Kang Emil.

Bagi hewan ternak yang sudah diperiksa sehat dan cukup umur, kata Kang Emil, akan diberikan sertifikat yang dipasangkan pada leher hewan. Hal itu menandakan bahwa hewan tersebut sehat dan siap untuk dikonsumsi.

“Semua yang sehat akan dikasih sertifikat yang bisa dicek menggunakan handphone. Jadi nanti di setiap kuping sapi sehat bisa di-scan barcode-nya, menandakan itu siap untuk dilakukan kegiatan khususnya untuk sapi potong,” tutur Kang Emil.

Adapun target vaksinasi PMK pada minggu ini menyasar 2.000 ekor sapi di lima daerah sentra sapi di Jabar, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang.

“Target vaksinasi di minggu ini, 2 ribu ekor sapi se-Jabar di 5 besar sentra sapi,” kata Kang Emil.

Sejauh ini, 40 persen hewan ternak di Jabar yang terpapar PMK sudah dinyatakan sembuh. Kang Emil berharap dengan tingkat kesembuhan yang tinggi, penyebaran virus PMK bisa secepatnya dikendalikan.

Laman: 1 2

beritain.id – Provinsi Jawa Barat mendapat tambahan dosis vaksin untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Kementerian Pertanian sekitar 119.000 dosis.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar M Arifin Soedjayana mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah mendapatkan 1.600 dosis vaksin dan sudah didistribusikan ke kabupaten/kota di Jabar, termasuk ke Tanjungsari, Kabupaten Sumedang ketika Gubernur Jabar turut menyuntikkan vaksin pada sapi di sana.

“Kemudian hari ini sudah di perjalanan malah mungkin sudah datang 119.000 dosis vaksin. Jadi bakal ada 120.000 dosis vaksin PMK di Jabar. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, kemudian akan didistribusikan mulai besok agar mereka langsung melakukan vaksinasi,” ujar Arifin usai melepas Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/6/2022).

Menurut Arifin, dengan keterbatasan jumlah vaksin yang didapat, pihaknya akan memprioritaskan distribusi vaksin ke sentra-sentra sapi perah di Jabar. Itu karena PMK sangat memengaruhi produktivitas sapi perah.

Adapun sentra-sentra sapi perah di Jabar, di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bogor.

“Nah itu yang sentra-sentra sapi perah di Jabar yang tergabung kepada Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI). Kita juga menggandeng mereka untuk pelaksanaan vaksinnya karena harus langsung di-upload ke sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS),” ucap Arifin.

Dalam iSIKHNAS, kata Arifin, data sapi yang telah tervaksin akan terlihat di dashboard berdasarkan nomor induk kependudukan pemilik sapi tersebut.

Di sisi lain, Arifin mengakui jumlah vaksin yang diberikan saat ini memang belum ideal. Pihaknya menargetkan 600.000 ekor hewan ternak seperti sapi, kerbau, domba dan kambing mendapatkan vaksin PMK.

“Sekarang kita kan baru dikasih 120.000, sementara baru 800.000 (vaksin impor) datang. Katanya sampai dengan 3 juta dosis vaksin yang akan diadakan Kementerian. Ya mudah-mudahan kita diberikan lagi, kan satu ekor hewan itu mendapatkan 3 kali vaksinasi karena kan harus ada pengulangan,” katanya.

Setelah mendapat vaksin pertama, satu bulan kemudian mendapat dosis kedua dan untuk booster sendiri diberikan enam bulan setelah dosis kedua. Dengan skema tersebut, idealnya, jumlah target hewan ternak yang harus divaksin berarti membutuhkan 1,8 juta dosis vaksin.

Laman: 1 2

beritain – Hari demi hari dilalui oleh beberapa pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Bandung, untuk melakukan rapat internal dan eksternal di berbagai tempat, mulai di Kantor Sekretariat hingga ke cafe, untuk memaksimalkan persiapan menjelang kegiatan IJTI Choice Award 2.0, yang akan digelar pada Kamis 17 November 2022, di Gedung Bale Riung Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung.

IJTI Choice Award sendiri kini menjadi salah satu program tahunan yang dimulai sejak tahun 2021 lalu. Berawal dari gagasan beberapa orang pengurus internal menyusul adanya masukan positif salah satu narasumber, yakni Kombes Pol Hendra Kurniawan, yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolresta Bandung, agar insan media selain mencari dan menyebarkan pemberitaan, juga dapat memberikan apresiasi terhadap narasumbernya.

Berbagai ide dan masukan yang dikembangkan bersama-sama, serta setelah melalui proses evaluasi dari IJTI Choice Award 1.0 tahun 2021 lalu yang dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, dijadikan motivasi agar di kegiatan IJTI Choice Award 2.0 di tahun ini bisa dilaksanakan lebih elegan, matang dan terstruktur.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung-Pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jawa Barat intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standar Operasional Prosedur Lalu Lintas Hewan Ternak.

RUBRIKU, Bandung-Pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jawa Barat intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standar Operasional Prosedur Lalu Lintas Hewan Ternak.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PMK Jabar Supriyanto menjelaskan, Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mengelola lalu lintas dan kedatangan hewan ternak dari daerah lain sebagai upaya mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Mitigasi kita begitu, yang pertama, hewan yang dilalulintaskan harus sehat. Itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Surat itu merupakan pernyataan profesional dari profesi dokter hewan yang bertanggung jawab,” kata Supriyanto dalam IKP Fest di Kabupaten Pangandaran, Kamis (14/7/2022).

“Artinya, hewan yang dilalulintaskan sudah melalui pemeriksaan-pemeriksaan sebelum mengeluarkan SKKH ataupun sebelum melalui yang namanya analisa risiko,” imbuhnya.

Menurut Supriyanto, salah satu analisis risiko yang dokter hewan lakukan yakni memetakan penularan PMK di satu lokasi. Jika di lokasi tersebut ada hewan ternak yang terpapar PMK, maka hewan ternak di sekitar tidak akan mendapatkan SKKH. Analisis itu merujuk pada sifat penularan PMK yang cepat.

“Dengan sifat penularan PMK yang sangat cepat, dalam jarak rentang 20-30 meter hampir kemungkinan sudah terpapar. Jadi sangat berisiko untuk melalulintaskan ternak yang jaraknya berdekatan dengan lokasi ternak yang sudah terpapar PMK,” ucapnya.

Selain itu, kata Supriyanto, pengecekan lalu lintas hewan ternak di perbatasan diperketat. Petugas yang berada di check point tersebut nantinya akan melihat kondisi hewan ternak. Jika ada hewan ternak yang bergejala, maka akan ditolak untuk masuk ke Jabar.

“Perjalanan itu faktor merupakan salah satu faktor stres buat hewan. Ketika hewan stres, kalau ada penyakit, itu akan terekspos. Hewan akan menunjukkan gejala klinis sehingga ketika melewati pintu perbatasan itu bisa kita ketahui,” ucapnya.

“Ketika ada yang terlewatkan, maka hewan ternak harus lebih dulu diisolasi selama masa inkubasi atau sekitar 1-14 hari. Jika ada gejala, hewan ternak tersebut akan mendapatkan penanganan,” imbuhnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung-Petugas vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat sangat memadai. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, ada sekitar 917 petugas vaksinasi yang terdiri dari medik veteriner, paramedik veteriner, dan inseminator.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) PMK Jabar Supriyanto, jumlah tersebut sudah cukup untuk pelaksanaan vaksinasi PMK di Jabar. Hanya, kata Supriyanto, perlu mobilisasi petugas ke kabupaten/kota. Tujuannya agar petugas vaksinasi PMK di kabupaten/kota di Jabar merata.

“Dokter Hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan sarjana Peternakan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat,” ucap Supriyanto dalam IKP Fest di Kabupaten Pangandaran, Kamis (14/7/2022).

Supriyanto juga mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar memiliki fasilitas penyimpanan vaksin PMK berkapasitas 200.000 sampai 250.000 dosis. Selain penyimpanan, alat vaksinasi PMK lainnya, seperti jarum suntik, tergolong memadai.

“Dari sarana, insyaallah sudah cukup. Vaksin dari pemerintah pusat sudah kita sebar ke kabupaten/kota. Kalau ditanya apa kendalanya, itu ada beberapa wilayah yang laju infeksinya tinggi. Itu membuat petugas kesulitan mendapatkan hewan ternak yang sehat. Itu yang menjadi kendala,” ucapnya.

“Vaksin itu hanya diberikan kepada ternak yang sehat. Ketentuannya gini, vaksin kalau misalnya di kandang ada yang sakit, tidak akan dikasih. Karena sudah bisa dikatakan tertular. Kalau sudah terinfeksi, kekebalan bisa bertahan setahun atau dua tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Supriyanto pun melaporkan bahwa Pemda Provinsi Jabar mengikuti petunjuk pemerintah pusat dalam memvaksin PMK. Salah satunya, kriteria hewan ternak yang menjadi target prioritas vaksinasi.

“Ada petunjuk dari pusat. Untuk vaksinasi tahap I, tahap II. Pertama itu kriteria diberikan kepada ternak-ternak sapi bibit. Kemudian yang kedua, diberikan kepada ternak sapi perah. Yang ketiga, ternak yang mempunyai hidup masih panjang, misalnya pada ternak muda yang dipelihara masyarakat,” ucapnya.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung-Kasus penyakit kuku dan mulut atau PMK di Provinsi Jawa Barat mulai terkendali setelah menjangkiti puluhan ribu hewan ternak. Meski begitu, Pemda Provinsi Jabar tidak mengendurkan penanganan. Pendekatan biosekuriti dan vaksinasi terus dilakukan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M. Arifin Soedjayana melaporkan, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK. Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” kata Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/9/2022).

Untuk mengantisipasi kasus PMK baru, pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jabar intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang standar operasional prosedur lalu lintas hewan ternak.

Dalam surat edaran tersebut, hewan ternak yang akan masuk ke Provinsi Jabar harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Surat tersebut merupakan pernyatan profesional dari profesi dokter hewan yang bertanggung jawab. Maka, hewan ternak yang bakal masuk Jabar sudah melalui pemeriksaan-pemeriksaan.

“Kita di check point meminta kepada teman-teman di DKPP yang ada di Losari, Banjar, dan Gunung Sindur, agar tetap Surat Keterangan Hewannya, SKKH-nya, dan kemudian rekomendasi dari daerah penerima di kabupaten/kotanya tetap ada. Kalau itu ada, mereka masih bisa masuk,” ucap Arifin.

Arifin menuturkan, pihaknya juga intens mengedukasi peternak terkait penerapan biosekuriti. Hal tersebut bertujuan agar dengan penerapan biosekuriti, hewan ternak yang sehat tetap terlindungi.

“Biosekuriti itulah yang harus dilakukan para peternak. Bagaimana kandangnya yang baik, bersih, kemudian juga pakannya, SOP-nya, memberi makan seperti apa. Jangan bercampur aduk dengan yang lain. Kemudian, penyemprotan disinfektan,” ucapnya.

Selain penguatan penerapan biosekuriti, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya memvaksin hewan ternak. Menurut Arifin, sampai saat ini, jumlah vaksin PMK yang sudah disuntikan kepada hewan ternak mencapai 170.000 dosis. Artinya, sekitar 80.000-90.000 hewan ternak di Jabar sudah divaksin sebanyak dua dosis.

“Setelah enam bulan divaksin dosis dua, kita akan melakukan booster. (Jumlah) itu baru di sapi perah dan potong. Kita belum ke domba, kambing. Kalau kerbau, sudah ada beberapa,” ucap Arifin.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung- Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi telah mencapai nol persen kasus.

Kendati demikian, kerugian akibat penyebaran PMK di wilayah KBB dalam kurun waktu dua bulan tersebut telah mencapai Rp 30 miliar.

Kadispernakan KBB, Undang Husni Thamrin menyebutkan, total hewan yang terkonfirmasi PMK di Bandung Barat berjumlah 17.018 ekor.

Dari jumlah tersebut, kata dia, hewan yang mati sebanyak 1.389 ekor. Sedangkan, yang masih terpapar atau belum dinyatakan sembuh saat ini mencapai nol ekor. Selanjutnya, dinyatakan sembuh dari PMK mencapai, 13.671 ekor.

“Mulai ada kasus di KBB itu, pasca lebaran (Idul Fitri) kemarin. Tapi alhamdulilah, sekarang sudah nol kasus,” katanya.

Ia menuturkan, hewan ternak yang paling banyak terkonfirmasi PMK di Kabupaten Bandung Barat adalah sapi. Termasuk, domba dan kambing.

“Berdasarkan data populasi hewan ternak yang ada di KBB per tanggal 17 Agustus 2022, antara lain sapi perah 23.434 ekor, sapi potong 1.685 ekor, kerbau 486 ekor, kuda 659 ekor, kambing 1.960 dan domba 26.103 ekor,” tuturnya.

Saat ini, sambung dia, wilayah KBB relatif aman dari serangan PMK. Kendati begitu, ia pun mengimbau, agar para peternak tetap waspada terutama, terhadap hewan yang didatangkan dari luar daerah.

“Kita harus tetap berhati-hati dengan hewan dari luar yang mau masuk ke daerah kita, karena belum tentu aman” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan hewan (Keswan) di Dispernakan KBB, Wiwin Aprianti mengatakan, hingga saat ini vaksinasi terhadap masih tetap berjalan. Jumlah hewan ternak yang sudah divaksin, sebanyak 9.748 ekor.

Baca Juga: Kabupaten Bogor Bebas dari Kasus Penyebaran Wabah PMK

“Yang kita vaksin itu 50 persennya  dari populasi. Karena sisanya sudah tertular. Insyaallah vaksinasi tahap dua bakal dilaksanakan Januari tahun depan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya tengah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.

Laman: 1 2

beritain.id – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Kabupaten Cirebon, sudah cenderung menurun.

Dinas Pertanian (Distan) setempat selama kasus PMK muncul mencatat ada ribuan hewan yang sempat terpapar. Dari jumlah itu sebagian sembuh, ada juga yang tak selematkan.

Sekretaris Distan Kabupaten Cirebon, Encus Suswaningsih menyebutkan, sejam pertama muncul wabah PMK di daerahnya, penyebaran penyakit pada hewan ini terus merembet. Tercatat ada di 64 desa di wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon.

“Jumlah total hewan ternak yang terpapar PMK hingga Kamis (1/9/2022) kemaren mencapai 1.719 ekor. Ribuan hewan tersebut terdiri dari 1.265 ekor sapi potong, 25 ekor sapi perah, 419 ekor kerbau dan 10 ekor domba,” kata Encus, ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Minggu (4/9/2022)

Dari jumlah ribuan hewan yang terpapar PMK tadi,  mayoritas dapat disembuhkan. Jumlah hewan yang sembuh sebanyak 1.465 ekor. Sisanya, yang sakit sebanyak 45 ekor kemudian 21 ekor hewan ternak mati, 188 ekor harus dipotong paksa. Jumlah itu termasuk penambahan kasus pada 31 Agustus kemarin. Tercatat ada 1 ekor sapi terdampak namun yang sembuh ada 4 ekor sapi potong. Sementara 10 ekor kerbau juga  sembuh.

Menurutnya, hewan yang terpapar PMK tersebar di 64 desa pada 29 kecamatan wilayah barat hingga wilayah timur Kabupaten Cirebon. Di antaranya, Kecamatan Tengah Tani, Talun, dan Gunungjati.

Laman: 1 2

beritain.id – Bandung-Produsen susu perah di Jabar masih terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Para produsen susu yang setiap harinya memproduksi hingga mencapai 340 ton, kini hilang 40 ton di setiap harinya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Arifin Soedjayana menyampaikan, pihaknya terus berupaya melakukan pemulihan. Namun sejauh ini masih terjadi penurunan produksi.

“Walaupun sudah ada penyembuhan, sudah ada recovery, itu produksi susu kita tetap turun sekitar 40 ton per hari dari produksi satu hari itu di angka 340 ton,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan upaya pemulihan tetap dilakukan dengan pemberian vaksinasi pada sapi perah milik produsen di Jabar. Hanya saja, hal ini tetap memerlukan waktu.

“Kita terus lakukan recovery nya dengan melakukan penambahan vitamin, obat, sehingga produksi dari sapi perah ini juga bisa segera pulih,” ungkapnya.

Disinggung soal sudah berapa dosis vaksin anti PMK yang disuntik pada sapi di Jabar, Arifin mengatakan, untuk dosis satu dan dosis dua sudah dilakukan agar sapi para peternak bisa kembali produksi dengan maksimal.

“Capaian vaksin anti PMK di Jabar, untuk dosis 1 dan 2 sudah mencapai 160.170,” ucapnya.

Arifin menambahkan, saat ini kasus PMK di Jabar juga mengalami penurunan. Hal ini dirasakannya berbeda dari awal kasus PMK masuk ke Jabar yang angkanya mencapai ribuan sapi yang terdampak dan ada yang meninggal.

“Kalau peningkatan kasus tidak ada, sekarang posisinya kasus aktif di Jabar cumab tinggal lima persen atau setara dengan sekitar 4.000 an dari jumlah yang asalnya terkonfirmasi sekitar 50 ribu. Jadi kesembuhan kita sidah 80 persen,” katanya.

Dari 40.000 kasus sapi yang terkonfirmasi PMK ditemukan ada di beberapa kabupaten produsen susus besar. Seperti, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.

“Paling gede kasusnya itu di kabupaten Bandung itu diatas 1.000, kemudian Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Kuningan. Itu angkanya masih cukup tinggi di atas 200 an. Nah kalau yang lainnya sidah ada delapan kota yang Zero kasus,” kata dia.

Laman: 1 2

beritain.id – Aristoteles (Sri Harini, 2003: 54) menjelaskan anak usia dini adalah masa anak kecil, anak umur 0-7 tahun atau masa bermain. Anak usia dini sebagaimana dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya.

Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut sebagai golden age. Yang mana pada usia dini anak memerlukan stimulus yang sesuai dengan tahap perkembangan anak agar dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan yang diberikan oleh guru sebaiknya yang dapat membuat anak tertarik dan mau mengikuti pembelajaran tanpa adanya paksaan.

Bermain melalui sains pada anak usia dini merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Menurut Yuliani, (2009: 12): “Melalui pembelajaran sains anak akan menggunakan kognitifnya untuk memecahkan masalah, matematika pada saat mereka sedang melakukan kegiatan sains dimana anak mengamati, memprediksi, menyelidiki, menguji tentang percobaan yang dilakukan”.

Eksperimen pencampuran warna pada anak usia 5-6 tahun yang dilakukan di TK Darul Mu’min merupakan salah satu contoh kegiatan sains sederhana yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui eksperimen pencampuran warna anak akan mengamati, memprediksi, menyelidiki dan menguji pencampuran beberapa warna.

Laman: 1 2

beritain.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan bantuan kepada dua pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nur Azkia Bogor dan Pondok Pesantren Nurul Huda Depok.

Bantuan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb itu telah diberikan ke pihak pesantren Nur Azkia melalui Yayasan An-Ni’mah Nur Azkia Bogor dan Pondok Pesantren Nurul Huda melalaui Yayasan Nurul Huda Assuriyah Depok pada 17 Februari 2022 lalu.

Ridwan Kamil mengatakan, CSR menjadi salah satu komponen pembangunan. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Forum CSR, baik BUMD, BUMN, maupun perusahaan swasta, yang telah memberikan sumbangsih dalam membangun Jabar, utamanya dalam masalah pendidikan.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa melihat secara langsung, tentang kondisi daripada pembangunan pondok pesantren Nur Azkia. Yang dibangun melalui dana CSR, pada kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya tentu jauh lebih berbeda,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Assuriyah, Ahmad Sulaiman, mengucapkan rasa syukur telah dilakukan renovasi pondok pesantrennya melalui dana CSR bank bjb tersebut.

“Alhamdulillah rasa syukur yang tak terhingga, renovasi ponpes ini telah rampung, melalui dana CSR bank bjb. Dari yang sebelumnya sarana prasarana di Ponpes ini yang kurang memadai, dari mulai atap yang kebocoran, dan gedung yang sudah mulai retak, kini semua sudah hampir 100 persen selesai,” ucapnya.

“Dan kami sangat bersyukur, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan kita berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jawa Barat semakin maju ke depannya, Jabar Juara Lahir Bathin,” imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Santri Pondok Pesantren Nur Azkia Bogor, Ali Budiyana. Ali merasakan kenyamanan setelah dibangunnya fasilitas penunjang belajar.

Laman: 1 2