Beritain

Ketua Satgas Apresiasi Penanganan PMK Jabar

beritain.id – Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto, S. Sos., M.M.

saat Rapat Koordinasi Satgas PMK, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (29/7). Apresiasi tersebut diberikan karena tren kasus PMK di Jawa Barat yang mengalami penurunan hingga pada 26 Juli tidak ada penambahan kasus harian.

“Tren penurunan ini betul-betul mohon dipelihara dan ditingkatkan dan dijaga konsistensinya. Masing-masing kabupaten/kota perlu memilihara dan menjaga tren data yang telah cenderung menurun ini,” kata Surhayanto. Penambahan kasus harian PMK di Jawa Barat pada kurun waktu 3 Mei sampai 21 Juni 2022 mengalami kenaikan. Hal itu kemudian mengalami kenaikan fluktuatif hingga puncak penambahan kasus harian pada 3 Juli 2022 mencapai 2.967 kasus.

Namun setelah itu kasus cenderung menurun hingga saat ini. Dari perkembangan itu, Suharyanto opitimistis Jawa Barat dapat menangani kasus PMK dengan baik. Menurutnya, Jawa Barat telah memiliki record sebagai provinsi dengan penanggulangan Covid-19 terbaik setelah DKI Jakarta. Sebagai mantan Pangdam V Brawijaya, bahkan Suharyanto juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam pelaksanaan vaksinasi dari Provinsi Jawa Timur.

“Saat saya masih jadi Pangdam Brawijaya, memang Jawa Barat ini kami lihat cepat sekali dalam pelaksanaan vaksinasi,” ungkap Suharyanto. Lebih lanjut, dengan capaian yang telah diraih Jawa Barat itu, Suharyanto tetap mengingatkan pentingnya biosecurity sebagai salah satu alat efektif penanganan PMK.

Meski kasus PMK di Jawa Barat sudah menurun, namun hal itu tidak boleh membuat lengah. Suharyanto meminta wilayah di Jawa Barat yang sudah berada di zona hijau perlu dijaga agar tidak penyebaran virus PMK tidak kembali naik. “Itu dijaga betul, jangan sampai kemasukan. Caranya dengan biosecurity dari lingkup kandang yang terkecil hingga batas- batas RT/RW dan dan desa.

Hidupkan kembali posko PPKM yang pernah diaktifkan saar Covid-19 untuk menjaga hewan ternak,” jelasnya. Terakhir, Suharyanto juga berpesan tentang perlunya integrasi yang solid untuk menangani penyakit ini. Khususnya untuk di daerah-daerah di perbatasan agar dibantu dan dikerahkan oleh semua pihak terkait. “Penanganan PMK ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah pusat saja. Perlu ada integrasi solid untuk mengatasi penyakit ini. Khususnya, para pucuk pimpinan yang telah ditunjuk agar terus back up satgas di daerah,” pungkasnya.

Laman: 1 2

Tak Hanya Vaksin, Tangkal Wabah PMK Perlu Diperkuat Inovasi Teknologi

beritain.id – Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari mengingatkan agar Kementerian Pertanian untuk mengembangkan potensi lokal melalui inovasi teknologi agar Indonesia mampu bertahan dari segala wabah penyakit yang berdampak pada ketahanan pangan.

Pasalnya, ia menyayangkan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) merebak kembali di Indonesia. “Pemerintah harus turun tangan karena ini sudah merupakan wabah nasional. Sudah 100 tahun kita bebas dari PMK, lalu datang kembali dengan tidak disadari. Jadi kita ini seperti kurang melindungi apa yang ada. Kenapa ini terjadi? Karena inovasi teknologi itu rendah,” tutur Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Menurut Endang, Kementrian Pertanian belum memaksimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Seperti, belum diberdayakannya 1000 peneliti yang memiliki pendidikan doktoral.

Menurutnya, Kementan akan mampu berkontribusi pada inovasi teknologi pangan jika didukung anggaran sekaligus insentif layak.“Sebelumnya, saya sudah 32 tahun bekerja untuk Kementerian di bawah naungan Badan Litbang Pertanian itu. Anggaran untuk Balitbang hanya 5%. Padahal, di situ ada 1000 doktor. Padahal, doktor itu bisa diberdayakan untuk melahirkan inovasi teknologi,” jelas dia.

Di sisi lain, Endang mendorong pelaksanaan kegiatan inventarisasi ternak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini, baginya, menjadi krusial karena menjadi pondasi untuk pengembangan ketahanan ternak di Indonesia. Dari sudut pandangnya, inventarisasi ternak tersebut harus melibatkan berbagai lapisan profesi terkait.Sehingga ia berharap inovasi yang dilakukan nantinya sesuai dengan kearifan lokal.

“Sehingga potensi lokal pun bisa dikembangkan. Ada penyuluh. Ada peneliti, dan lain-lainnya maka harus saling bekerja sama-sama dengan sesuai pertimbangan kearifan lokal setempat,” pungkas Endang.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Laman: 1 2

Hewan di Jawa Barat telah menerima 170.000 dosis vaksin PMK

beritain.id – Sebanyak 4 ribu ekor hewan ternak di Provinsi Jawa Barat masih terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat M. Arifin Soedjayana mengungkapkan, jumlah ternak yang terpapar itu menurun dari semula 50 ribu ekor.

“Jadi tingkat kesembuhan kita sudah 80 persen. Saat ini kasus PMK paling banyak di Kabupaten Bandung. Itu kebanyakan sapi perah, di atas seribu ekor. Kemudian di Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya dan Kuningan, rata-rata diatas 200 ekor,” katanya di Bandung, pekan ini.

Arifin menjelaskan, terdapat 8 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang nol kasus PMK.

“Di antaranya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Arifin mengatakan, sekitar 170 ribu dosis vaksin PMK yang telah disuntikkan ke puluhan ribu hewan ternak.

“Setelah enam bulan divaksin dosis dua, kita akan melakukan booster. Itu baru di sapi perah dan potong. Kita belum ke domba, kambing. Kalau kerbau, sudah ada beberapa,” ungkapnya.

Arifin menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar juga akan kembali melakukan vaksinasi PMK.

Laman: 1 2

Di Jawa Barat, domba semakin berisiko terhadap penularan PMK

beritain.id – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat tak hanya menyerang sapi dan kambing namun mulai merambah ke ternak domba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Moh Arifin Soedjyana mengatakan kasus penularan pada domba terjadi di Kabupaten Bandung Barat yang notabene berhasil menurunkan PMK di ternak sapi. “Saya lupa, tapi angkanya itu sekitar seratusan lebih untuk domba ini (PMK di KBB).

Jumlahnya agak banyak. Jadi, kemarin itu Bandung Barat sebetulnya sudah zero kasus, sapi perah dan potongnya sudah beres, eh sekarang datang domba,” katanya di Bandung, Senin (7/11/2022).

Menurutnya untuk data pasti berapa domba yang terinfeksi PMK ini masih dalam pendataan. Terhadap temuan ini DKPP juga akan memberikan pengawasan lebih, seperti saat kasus PMK menyerang sapi dan kambing.

 

“Penanganan bagi sapi potong atau perah itu juga sudah maksimal, nah domba kan secara klinis itu lebih kuat dari terkena virus (PMK) tapi sekarang sudah mulai kelihatan,” ungkapnya.
Pihaknya juga menilai penyebaran terhadap domba ini bukan masuk PMK gelombang kedua.

 

Pada umumnya, PMK di Jabar mulai melandai, tapi kasus masih ada. Saat ini DKPP Jabar juga telah mengingatkan kepada tim satuan gugus tugas PMK (satgas) untuk terus bergerak dan memberikan penanganan langsung pada domba milik masyarakat, dan hal itu juga berlaku untuk wilayah lain di luar wilayah KBB.

“Peternak harus membuat pola hidup sehat seperti membersihkan kandang hingga memberikan vitamin. Jadi penanganan sama saja seperti COVID-19, tapi ini diternak,” katanya. Arifin juga memastikan DKPP masih terus melakukan pengiriman bantuan baik obat-obatan, vitamin, hingga vaksinasi ke seluruh wilayah Jabar.

Laman: 1 2

Sentra Hewan Ternak di Pangalengan dan Ciamis Jadi Prioritas Vaksin Virus PMK

beritain.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati menjelaskan, bahwa DPRD Jabar akan berfokus meninjau langsung di dua lokasi pada pelaksanaan vaksinasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK). Rencananya akan meninjau dua lokasi pelayanan vaksin ternak yaitu ke sentra sapi perah, Pangalengan Kabupaten Bandung dan sentra pengembangan sapi khas Jabar di Ciamis.

Pengembangan sapi khas Jabar di Ciamis,” katanya kepada wartawan di Bandung.

Lina menjelaskan, kedua sentra pengembangan sapi tersebut harus menjadi skala prioritas. Pengembangan sapi perah di Pangalengan Kabupaten Bandung, telah menjadi sentra andalan sumber pangan jenis susu yang produksi susu dari daerah ini.

“Jadi dua sentra tersebut memang selama ini  telah memberikan kontribusi pada pengembangan hasil produk pangan baik untuk usaha kecil, besar maupun menengah,” katanya.

“Sementara itu, sentra sapi di Ciamis merupakan sentra pengembangan sapi yang menjadi khas Jabar yaitu sapi Pasundan,” katanya.

Dia berkeyakinan, jika vaksinasi ini difokuskan di dua tempat tersebut, maka ketahanan pangan akan cepat terwujud, sehingga stabilitas ekonomi akan tetap stabil.

“Jika vaksinasi ternak ini, dapat terealisasi secara maksimum terutama di sentra-sentra unggulan ternak, akan terwujud pembangunan sektor pangan yang mendukung ketahanan pangan,” pungkasnya.

 

Pimda PPI Jabar Minta Pemprov Serius Tangani PMK

beritain.id – Pimpinan Daerah Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimda PPI) Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah serius dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasalnya, penyebaran penyakit tersebut penyebarannya telah meningkat hingga ke tingkat desa.

Selain itu, penularannya cukup cepat bahkan, jika sudah ada salah satu hewan sapi terinfeksi, yang lainnya akan ikut tertular. Jajaran PPI Jawa Barat menyampaikan beberapa poin penting untuk meminimalisasi penularan PMK.

“Poin pertama pemerintah perlu segera mempertimbangkan untuk menetapkan status wabah nasional agar ada penanganan yang serius,” ujar Ketua Pimda PPI Jawa Barat Ahmad Baehaqi Abrori dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 21 Juli 2022.

Poin kedua yakni BUMN dan BUMD yang bergerak dibidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi hasil peternak rakyat sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung.

Sementara, poin ketiga yaitu RPH kota yang jauh dari sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK.

Laman: 1 2

Delapan Daerah di Jabar Zero Kasus PMK

beritain.id – Delapan daerah di Jawa Barat (Jabar), saat ini zero kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) provinsi Jawa Barat (Jabar) drh. Indriantari mengungkapkan, dari 27 kabupaten/ kota di Jabar, 8 daerah diantaranya sudah tidak ditemukan lagi kasus PMK.

Delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Majalengka dan Kabupaten Pangandaran serta kota Bandung, Bogor, Bekasi dan kota Cirebon.

Menurut Indriantari, sampai 27 September 2022, di Jabar masih tercatat 4.048 kasus PMK pada hewan ternak tersebar di 19 kabupaten/ kota.

“Delapan kabupaten dan kota di Jabar sudah zero kasus (PMK), sedang di daerah lainnya masih ada ternak yang terinfeksi PMK dan dalam pengobatan,” katanya di Bandung baru-baru ini.

Sementara ternak yang sudah sembuh dari penyakit PMK tercatat 49.517 ekor atau 78,2℅ dari 63.312 ekor yang tertular PMK.

Terkait program vaksinasi hewan ternak, dikatakannya untuk tahap satu sudah mencapai 100%, sedang tahap dua 95%. Sisanya, hewan yang baru sembuh, sehingga belum dapat divaksin.

“Vaksinasi PMK diberikan kepada hewan peliharaan yang dalam kondisi sehat, sedang yang baru sembuh tidak bisa langsung divaksin,” terangnya.

Ditempat berbeda, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan kasus penyakit kuku dan mulut (PMK) di Provinsi Jawa barat, kian terkendali.

Laman: 1 2

Pemkab Bekasi Targetkan 7500 Hewan Ternak Divaksin PMK

beritain.id – “Kami terus melakukan vaksinasi, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini tercapai. Jika tidak selesai akhir tahun ya akan kita lanjut sampai target 7500 vaksinasi PMK itu selesai,” ujar drh. Dwiyan saat ditemui di ruangannya, Selasa (11/10).

Target dari vaksinasi PMK tersebut di antaranya sapi akseptor, sapi jantan dan betina, kerbau dan kambing khusus untuk pembibitan. Namun dari sebagian besar yang mendapatkan vaksinasi PMK yaitu sapi.

“Kalau kerbau ada, tetapi tidak banyak. Jadi targetnya ke semua peternak di Kabupaten Bekasi, mereka yang tidak mau hewan ternaknya divaksin ya kita berikan pemahaman pentingnya vaksinasi PMK,” katanya.

Dwiyan menjabarkan, kasus PMK tertinggi terjadi menjelang Idul Adha tahun lalu. Dari total kasus yang diterima sebanyak 1.376 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 1.305 ekor. Sementara yang sedang sakit sebanyak 45 ekor dan saat ini kondisi hewannya masuk tahap penyembuhan.

“Secara garis besar, yang sakit 3 persen, tingkat kesembuhannya 94 persen, yang lain ada yang mati enam ekor dan potong paksa 20 ekor. Dan itu terjadi menjelang Idul Adha kemarin,” jelasnya.

Laman: 1 2

4 Ribu Hewan Ternak di Jabar Masih Terpapar

4 Ribu Hewan Ternak di Jabar Masih Terpapar

JABARTRUST.COM, BANDUNG – Sebanyak 4 ribu ekor hewan ternak di Provinsi Jawa Barat masih terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK).

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat M. Arifin Soedjayana, jumlah ternak yang terpapar itu menurun dari semula 50 ribu ekor.

“Jadi tingkat kesembuhan kita sudah 80 persen. Kalau yang sekarang gede (tinggi jumlah kasus PMK, red) di Kabupaten Bandung. Itu kebanyakan sapi perah, di angka di atas seribu ekor. Kemudian di Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Kuningan, itu yang masih tinggi angkanya di atas 200 ekor,” katanya ketika dihubungi dari Bandung, Selasa (4/10/2022)
Arifin menjelaskan, terdapat 8 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat yang telah bebas dari kasus PMK.

“Di antaranya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Arifin mengatakan, sekitar 170 ribu dosis vaksin PMK yang telah disuntikkan ke puluhan ribu hewan ternak.

“Setelah enam bulan divaksin dosis dua, kita akan melakukan booster. Itu baru di sapi perah dan potong. Kita belum ke domba, kambing. Kalau kerbau, sudah ada beberapa,” ungkapnya.
Arifin menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar juga akan kembali melakukan vaksinasi PMK.

“Saat ini tinggal menunggu pengiriman vaksin berikutnya,” katanya.

Laman: 1 2

Komisi IV DPR Berkomitmen Tuntaskan PMK di Jawa Barat

beritain.id – Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus menuntaskan Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak. Sebab, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno, adanya PMK berdampak terhadap kesejahteraan peternak, produktivitas susu, hingga hewan ternak yang mati. Karena itu, Komisi IV akan fokus penuntasan PMK pada hewan ternak, khususnya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.

“Kami ingin menuntaskan persoalan PMK ini, agar instruksi Presiden untuk swasembada, seperti swasembada susu atau daging bisa terwujud. Untuk itu, kami perlukan data-data dan bahan dalam aspirasi di sini untuk kami diskusikan sebagai bahan rapat dengan mitra kerja,” jelas Sutrisnodalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Lembang, Jumat (04/11/2022).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut juga melihat persoalan lain dari adanya PMK, yaitu terkait penggantian biaya ganti rugi terhadap sapi dan hewan yang mati akibat penyakit tersebut. “Administrasi harus jelas, ini kan uang rakyat harus jelas pembagiannya. Penyalurannya juga harus diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan (BPK),” jelas Sutrisno.

Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah untuk memprioritaskan upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi wabah PMK pada hewan ternak ini. Mengingat sejumlah daerah di Jawa Barat masih memiliki banyak kasus PMK. Ia meminta agar pemerintah tidak menghambat proses penggantian biaya kepada peternak atas hewan ternaknya yang mati akibat PMK.

“DPR sudah menyetujui anggarannya. Masyarakat agar juga kooperatif dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk ganti rugi biaya kematian hewan ternak tersebut, juga pemerintah agar tidak mempersulit. Sepanjang semua mekanisme tersebut terpenuhi dan dijalani dengan baik, maka biaya ganti rugi juga dapat dicairkan,” ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX itu.

Selain itu, Sutrisno juga meminta peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan penuntasan PMK, khususnya di Lembang. Sutrisno menegaskan, Pemda juga harus berperan andil dan bersikap proaktif dalam menyelesaikan persoalan PMK.

“Apabila Pemda tidak kuat atau tidak sanggup menyelesaikan persoalan PMK ini sendiri, Pemda dapat segera menyampaikan kepada Pemerintah Pusat. Sebab Pemda yang mengetahui masalah riil yang ada di lapangan,” tutur Sutrisno.

Di sisi lain, Sutrisno menegaskan bahwa Komisi IV DPR bersama pemerintah terus mencari cara untuk memulihkan dan meningkatkan produksi susu sapi perah. Komisi IV DPR juga mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda, dan KPSBU dalam menuntaskan penyakit PMK yang saat ini tengah menyerang dan mengancam kesejahteraan peternak sapi perah, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang merugi akibat PMK sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban peternak.

Laman: 1 2

Terus Menyusut! Tersisa 4.000 Ekor Ternak di Jawa Barat Terpapar PMK

beritain.id  Tak hanya berupaya pulih dari pandemi COVID-19, hingga kini, Indonesia juga terus berjuang menghadapi serangan virus penyebab penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan.

Vaksinasi PMK terhadap hewan ternak terus digencarkan dan mulai menunjukkan hasil. Beberapa daerah mulai mengalami penurunan kasus PMK, salah satunya di Jawa Barat. 

Sebanyak 4 ribu ekor hewan ternak di Provinsi Jawa Barat masih terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). Jumlah hewan ternak yang terpapar itu mengalami penurunan dari semula 50 ribu ekor.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat M. Arifin Soedjayana, secara umum per September 2022, angka kesembuhan hewan ternak dari PMK meningkat drastis semenjak terjadi paparan di awal Mei 2022.

Saat ini diketahui, jumlah kasus PMK tertinggi di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung. Sebagian besar kasus terjadi pada hewan ternak sapi perah. 

“Jadi tingkat kesembuhan kita sudah 80 persen. Kalau yang sekarang gede (tinggi jumlah kasus PMK) di Kabupaten Bandung. Itu kebanyakan sapi perah, di angka diatas 1.000 ekor. Kemudian di Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Kuningan, itu yang masih tinggi angkanya diatas 200 ekor,” ujar Arifin melalui telepon kepada wartawan, ditulis, Rabu, 5 Oktober 2022.

Arifin mengatakan terdapat 8 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan telah terbebas kasus PMK. Diantaranya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Pangandaran. 

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– memastikan penanganan terhadap infeksi virus PMK di Jabar dilakukan dengan maksimal. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi.

“Masyarakat Jabar tetap tenang, penanganan PMK hewan di Jabar tertangani dengan baik menjelang Iduladha bulan depan, jangan khawatir,” kata Kang Emil.

Ia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak di Jabar dilakukan tiga tahap yakni suntikan pertama, kedua, dan booster.

Laman: 1 2

11 Kabupaten/ Kota di Jabar Zero Kasus PMK

beritain.id – Sebelas kabupaten/ kota di Jawa Barat, saat ini sudah zero kasus atau tidak ada lagi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana mengungkapkan, di Jawa Barat masih ada 1.507 kasus aktif PMK.

Bila diprosentasekan, kasus aktif PMK di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2,2% dari total populasi.

“Masih ada 1.507 kasus aktif PMK, namun 11 kabupaten/kota saat ini sudah zero reported case,” katanya disela kegiatan di KPSBU Lembang Bandung Barat pekan ini.

Sedangkan ternak yang mati atau dipotong paksa akibat terpapar PMK, yang diajukan ke pusat untuk mendapatkan dana kompensasi sebanyak 3.273 ekor.

Sementara itu Ketua
Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Dedi Setiadi menyebut, peternak sapi perah mengalami kerugian cukup besar akibat ternaknya terjangkit PMK.

Namun demikian, KPSBU Lembang terus melakukan berbagai langkah penanganan PMK, seperti penerapan biosekuriti, pengobatan, pendampingan, penggunaan herbal, pengetatan lalu lintas, pelarangan jual beli ternak sebelum adanya vaksinasi PMK dan vaksinasi, serta pemasangan eartag untuk pendataan.

Laman: 1 2

Jabar Ajukan 3.273 Ekor Ternak Terdampak PMK Untuk Dapat Dana Kompensasi

beritain.id – Jawa Barat merupakan salah satu daerah, dengan pengajuan kompensasi tertinggi atas kasus penyakit mulut dan kuku (PMK)

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat Arifin Soedjayana di Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini.

Arifin mengatakan total pengajuan kompensasi sebanyak 3.173 ekor senilai
Rp 31,63 Miliar, dengan rincian Sapi/Kerbau 3.163 ekor dan Kambing/Domba sebanyak 10 ekor.

“Saat ini berkas untuk 2.650 ekor sedang diproses oleh Kementerian Pertanian, sedangkan berkas pengajuan 430 ekor masih berada di Dinas Provinsi dan yang masih dalam proses validasi 290 ekor. Namun masih terdapat berkas yang sedang dalam perbaikan oleh Kabupaten sebanyak 140 ekor,” ungkapnya.

Arifin menegaskan, Pemerintah Provinsi tidak membatasi jumlah ternak yang diusulkan untuk mendapatkan penggantian, asal dokumen lengkap dan sesuai dengan prosedur.

“Maka, silahkan saja Kabutapen/Kota untuk mengusulkannya,” sambung Arifin.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban.

Laman: 1 2