Beritain

Ribuan Hewan Sempat Terpapar, Kini Kasus PMK Cirebon Cenderung Menurun

beritain.id – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Kabupaten Cirebon, sudah cenderung menurun.

Dinas Pertanian (Distan) setempat selama kasus PMK muncul mencatat ada ribuan hewan yang sempat terpapar. Dari jumlah itu sebagian sembuh, ada juga yang tak selematkan.

Sekretaris Distan Kabupaten Cirebon, Encus Suswaningsih menyebutkan, sejam pertama muncul wabah PMK di daerahnya, penyebaran penyakit pada hewan ini terus merembet. Tercatat ada di 64 desa di wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon.

“Jumlah total hewan ternak yang terpapar PMK hingga Kamis (1/9/2022) kemaren mencapai 1.719 ekor. Ribuan hewan tersebut terdiri dari 1.265 ekor sapi potong, 25 ekor sapi perah, 419 ekor kerbau dan 10 ekor domba,” kata Encus, ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Minggu (4/9/2022)

Dari jumlah ribuan hewan yang terpapar PMK tadi,  mayoritas dapat disembuhkan. Jumlah hewan yang sembuh sebanyak 1.465 ekor. Sisanya, yang sakit sebanyak 45 ekor kemudian 21 ekor hewan ternak mati, 188 ekor harus dipotong paksa. Jumlah itu termasuk penambahan kasus pada 31 Agustus kemarin. Tercatat ada 1 ekor sapi terdampak namun yang sembuh ada 4 ekor sapi potong. Sementara 10 ekor kerbau juga  sembuh.

Menurutnya, hewan yang terpapar PMK tersebar di 64 desa pada 29 kecamatan wilayah barat hingga wilayah timur Kabupaten Cirebon. Di antaranya, Kecamatan Tengah Tani, Talun, dan Gunungjati.

Laman: 1 2

Terdampak PMK, Produksi Susu Sapi di Jabar Hilang 40 Ton/Hari

beritain.id – Bandung-Produsen susu perah di Jabar masih terdampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Para produsen susu yang setiap harinya memproduksi hingga mencapai 340 ton, kini hilang 40 ton di setiap harinya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Arifin Soedjayana menyampaikan, pihaknya terus berupaya melakukan pemulihan. Namun sejauh ini masih terjadi penurunan produksi.

“Walaupun sudah ada penyembuhan, sudah ada recovery, itu produksi susu kita tetap turun sekitar 40 ton per hari dari produksi satu hari itu di angka 340 ton,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya memastikan upaya pemulihan tetap dilakukan dengan pemberian vaksinasi pada sapi perah milik produsen di Jabar. Hanya saja, hal ini tetap memerlukan waktu.

“Kita terus lakukan recovery nya dengan melakukan penambahan vitamin, obat, sehingga produksi dari sapi perah ini juga bisa segera pulih,” ungkapnya.

Disinggung soal sudah berapa dosis vaksin anti PMK yang disuntik pada sapi di Jabar, Arifin mengatakan, untuk dosis satu dan dosis dua sudah dilakukan agar sapi para peternak bisa kembali produksi dengan maksimal.

“Capaian vaksin anti PMK di Jabar, untuk dosis 1 dan 2 sudah mencapai 160.170,” ucapnya.

Arifin menambahkan, saat ini kasus PMK di Jabar juga mengalami penurunan. Hal ini dirasakannya berbeda dari awal kasus PMK masuk ke Jabar yang angkanya mencapai ribuan sapi yang terdampak dan ada yang meninggal.

“Kalau peningkatan kasus tidak ada, sekarang posisinya kasus aktif di Jabar cumab tinggal lima persen atau setara dengan sekitar 4.000 an dari jumlah yang asalnya terkonfirmasi sekitar 50 ribu. Jadi kesembuhan kita sidah 80 persen,” katanya.

Dari 40.000 kasus sapi yang terkonfirmasi PMK ditemukan ada di beberapa kabupaten produsen susus besar. Seperti, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.

“Paling gede kasusnya itu di kabupaten Bandung itu diatas 1.000, kemudian Sumedang, Indramayu, Tasikmalaya, Kuningan. Itu angkanya masih cukup tinggi di atas 200 an. Nah kalau yang lainnya sidah ada delapan kota yang Zero kasus,” kata dia.

Laman: 1 2

Sains Sederhana, Eksperimen Pencampuran Warna Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Tk Darul Mu’min Ds. Werasari, Kec. Malausma, Kab. Majalengka

beritain.id – Aristoteles (Sri Harini, 2003: 54) menjelaskan anak usia dini adalah masa anak kecil, anak umur 0-7 tahun atau masa bermain. Anak usia dini sebagaimana dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Masa usia dini (0-6 tahun) merupakan masa keemasan (golden age) dimana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya.

 

Usia dini merupakan usia yang sangat penting bagi perkembangan anak sehingga disebut sebagai golden age. Yang mana pada usia dini anak memerlukan stimulus yang sesuai dengan tahap perkembangan anak agar dapat berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, kegiatan yang diberikan oleh guru sebaiknya yang dapat membuat anak tertarik dan mau mengikuti pembelajaran tanpa adanya paksaan.

 

Bermain melalui sains pada anak usia dini merupakan salah satu contoh kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Menurut Yuliani, (2009: 12): “Melalui pembelajaran sains anak akan menggunakan kognitifnya untuk memecahkan masalah, matematika pada saat mereka sedang melakukan kegiatan sains dimana anak mengamati, memprediksi, menyelidiki, menguji tentang percobaan yang dilakukan”.

 

Eksperimen pencampuran warna pada anak usia 5-6 tahun yang dilakukan di TK Darul Mu’min merupakan salah satu contoh kegiatan sains sederhana yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui eksperimen pencampuran warna anak akan mengamati, memprediksi, menyelidiki dan menguji pencampuran beberapa warna.

 

Laman: 1 2

Ridwan Kamil Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Bogor dan Depok

beritain.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan bantuan kepada dua pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Nur Azkia Bogor dan Pondok Pesantren Nurul Huda Depok.

Bantuan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb itu telah diberikan ke pihak pesantren Nur Azkia melalui Yayasan An-Ni’mah Nur Azkia Bogor dan Pondok Pesantren Nurul Huda melalaui Yayasan Nurul Huda Assuriyah Depok pada 17 Februari 2022 lalu.

Ridwan Kamil mengatakan, CSR menjadi salah satu komponen pembangunan. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Forum CSR, baik BUMD, BUMN, maupun perusahaan swasta, yang telah memberikan sumbangsih dalam membangun Jabar, utamanya dalam masalah pendidikan.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa melihat secara langsung, tentang kondisi daripada pembangunan pondok pesantren Nur Azkia. Yang dibangun melalui dana CSR, pada kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya tentu jauh lebih berbeda,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Assuriyah, Ahmad Sulaiman, mengucapkan rasa syukur telah dilakukan renovasi pondok pesantrennya melalui dana CSR bank bjb tersebut.

“Alhamdulillah rasa syukur yang tak terhingga, renovasi ponpes ini telah rampung, melalui dana CSR bank bjb. Dari yang sebelumnya sarana prasarana di Ponpes ini yang kurang memadai, dari mulai atap yang kebocoran, dan gedung yang sudah mulai retak, kini semua sudah hampir 100 persen selesai,” ucapnya.

“Dan kami sangat bersyukur, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan juga mudah-mudahan kita berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jawa Barat semakin maju ke depannya, Jabar Juara Lahir Bathin,” imbuhnya.

Hal serupa disampaikan Santri Pondok Pesantren Nur Azkia Bogor, Ali Budiyana. Ali merasakan kenyamanan setelah dibangunnya fasilitas penunjang belajar.

Laman: 1 2

Kabupaten Bogor Bebas dari Kasus Penyebaran Wabah PMK

beritain.id – Bogor-Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi, kerbau dan lainnya sudah melandai.

Dari total 3.833 hewan ternak yang terpapar, 3.376 ekor atau 88,07 persen diantaranya sudah dinyatakan setelah mendapatkan pengobatan dan vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.

Informasi yang berhasil dihimpun sebanyak 161 ekor hewan ternak yang mati atau 4,2 persen, sementara 294 ekor hewan ternak lainnya atau 7,6 persen  dipotong bersyarat.

“Alhamdulillah, kini Kabupaten Bogor bebas  dari kasus penyebaran atau pandemi wabah PMK. Namun jikalau ada kasus baru, segera informasikan ke kami untuk segera ditangani,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor Oetje Soebagdja kepada wartawan, Senin, (12/09/2022).

Oetje Soebagdja menerangkan untuk mencegah wabah PMK tidak masuk lagi ke Bumi Tegar Beriman, maka jajarannya mengeluarkan kebijakan pembatasan hewan ternak yang akan masuk ke Kabupaten Bogor.

“Hewan ternak yang mau masuk ke Kabupaten Bogor harus memenuhi syarat surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan hasil laboratorium elisa dari Diskanak asal, lalu kalau untuk bibit hewan ternak, itu juga harus sudah divaksinasi sebanyak dua tahap,” terang Oetje Soebagdja.

Laman: 1 2

6 Armada Damkar dan 5 Mobil PDAM Padamkan Kebakaran Kantor Bapelitbang

beritain.id – Sebanyak enam armada pemadam kebakaran (damkar) dan lima mobil tangki air berukuran 5.000 liter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Gedung Bappelitbang, Balai Kota Bandung pada Senin 7 November 2022.

Kebakaran terjadi sejak pukul 10.30 WIB. Tim pemadam dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) pun datang dan mulai melakukan pemadaman sejak pukul 10.50 WIB.

Sedangkan para pegawai yang berdinas di Balai Kota Bandung nampak berhamburan keluar dan menyaksikan kebakaran dari sisi kanan kiri bangunan.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana yang saat itu tengah rapat di Balai Kota Bandung mengungkapkan, banyak dokumen yang diduga terbakar.

“Tapi kita masih ada backup digital,” ujar Yayan.

Ia menambahkan, agar tugas-tugas tidak terbengkalai, semua berkas yang terselamatkan dan aktivitas sementara Bappelitbang akan dipindahkan ke Tamansari.

Laman: 1 2

Kantor Bappelitbang Kebakaran, Wali Kota Bandung Terpaksa Hentikan Rapat

beritain.id – Si jago merah menjilat Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung Jalan Aceh Kota Bandung, Senin 7 November 2022.

Gedung Bappelitbang tersebut masih dalam gedung yang sama dengan Bandung Planning Galery (BPG), tepatnya di Jalan Aceh.

Saat ini, Gedung BPG saat ini merupakan tempat pelayanan sewa tanah pada Badan Keuangan Aset Daerah.

Di saat yang bersamaan, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengawali agendanya dengan melaksanakan Audiensi Dewan Pengupahan Kota Bandung, yang terjadwal pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Tengah Balai Kota Bandung.

Awalnya, audiensi berjalan sesuai rencana. Mulai dari laporan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan beberapa sanggahan dari anggota Dewan Pengupahan.

Berjalan sekitar 40 menit, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bandung, Evi Hendarin membisik kepada Wali Kota Bandung, menginformasikan terjadi kebakaran tepat di belakang ruang tengah yang sedang dilakukan kegiatan audiensi itu.

Sontak mengetahui informasi itu, Wali Kota Bandung pun menginforkasikan kepada para peserta audiensi dan menghentikan rapat.

Laman: 1 2

Tangani Vaksinasi PMK, Petugas di Jabar Sudah Memadai

beritain.id – Bandung-Petugas vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Jawa Barat sangat memadai. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, ada sekitar 917 petugas vaksinasi yang terdiri dari medik veteriner, paramedik veteriner, dan inseminator.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) PMK Jabar Supriyanto, jumlah tersebut sudah cukup untuk pelaksanaan vaksinasi PMK di Jabar. Hanya, kata Supriyanto, perlu mobilisasi petugas ke kabupaten/kota. Tujuannya agar petugas vaksinasi PMK di kabupaten/kota di Jabar merata.

“Dokter Hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan sarjana Peternakan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia) sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat,” ucap Supriyanto dalam IKP Fest di Kabupaten Pangandaran, Kamis (14/7/2022).

Supriyanto juga mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar memiliki fasilitas penyimpanan vaksin PMK berkapasitas 200.000 sampai 250.000 dosis. Selain penyimpanan, alat vaksinasi PMK lainnya, seperti jarum suntik, tergolong memadai.

“Dari sarana, insyaallah sudah cukup. Vaksin dari pemerintah pusat sudah kita sebar ke kabupaten/kota. Kalau ditanya apa kendalanya, itu ada beberapa wilayah yang laju infeksinya tinggi. Itu membuat petugas kesulitan mendapatkan hewan ternak yang sehat. Itu yang menjadi kendala,” ucapnya.

“Vaksin itu hanya diberikan kepada ternak yang sehat. Ketentuannya gini, vaksin kalau misalnya di kandang ada yang sakit, tidak akan dikasih. Karena sudah bisa dikatakan tertular. Kalau sudah terinfeksi, kekebalan bisa bertahan setahun atau dua tahun,” imbuhnya.

Selain itu, Supriyanto pun melaporkan bahwa Pemda Provinsi Jabar mengikuti petunjuk pemerintah pusat dalam memvaksin PMK. Salah satunya, kriteria hewan ternak yang menjadi target prioritas vaksinasi.

“Ada petunjuk dari pusat. Untuk vaksinasi tahap I, tahap II. Pertama itu kriteria diberikan kepada ternak-ternak sapi bibit. Kemudian yang kedua, diberikan kepada ternak sapi perah. Yang ketiga, ternak yang mempunyai hidup masih panjang, misalnya pada ternak muda yang dipelihara masyarakat,” ucapnya.

Laman: 1 2

Cegah Wabah PMK, Pemprov Jabar Awasi Lalulintas Hewan Antar daerah

beritain.id – Bandung-Pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jawa Barat intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standar Operasional Prosedur Lalu Lintas Hewan Ternak.

RUBRIKU, Bandung-Pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jawa Barat intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standar Operasional Prosedur Lalu Lintas Hewan Ternak.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PMK Jabar Supriyanto menjelaskan, Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mengelola lalu lintas dan kedatangan hewan ternak dari daerah lain sebagai upaya mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Mitigasi kita begitu, yang pertama, hewan yang dilalulintaskan harus sehat. Itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Surat itu merupakan pernyataan profesional dari profesi dokter hewan yang bertanggung jawab,” kata Supriyanto dalam IKP Fest di Kabupaten Pangandaran, Kamis (14/7/2022).

“Artinya, hewan yang dilalulintaskan sudah melalui pemeriksaan-pemeriksaan sebelum mengeluarkan SKKH ataupun sebelum melalui yang namanya analisa risiko,” imbuhnya.

Menurut Supriyanto, salah satu analisis risiko yang dokter hewan lakukan yakni memetakan penularan PMK di satu lokasi. Jika di lokasi tersebut ada hewan ternak yang terpapar PMK, maka hewan ternak di sekitar tidak akan mendapatkan SKKH. Analisis itu merujuk pada sifat penularan PMK yang cepat.

“Dengan sifat penularan PMK yang sangat cepat, dalam jarak rentang 20-30 meter hampir kemungkinan sudah terpapar. Jadi sangat berisiko untuk melalulintaskan ternak yang jaraknya berdekatan dengan lokasi ternak yang sudah terpapar PMK,” ucapnya.

Selain itu, kata Supriyanto, pengecekan lalu lintas hewan ternak di perbatasan diperketat. Petugas yang berada di check point tersebut nantinya akan melihat kondisi hewan ternak. Jika ada hewan ternak yang bergejala, maka akan ditolak untuk masuk ke Jabar.

“Perjalanan itu faktor merupakan salah satu faktor stres buat hewan. Ketika hewan stres, kalau ada penyakit, itu akan terekspos. Hewan akan menunjukkan gejala klinis sehingga ketika melewati pintu perbatasan itu bisa kita ketahui,” ucapnya.

“Ketika ada yang terlewatkan, maka hewan ternak harus lebih dulu diisolasi selama masa inkubasi atau sekitar 1-14 hari. Jika ada gejala, hewan ternak tersebut akan mendapatkan penanganan,” imbuhnya.

Laman: 1 2

Alhamdulillah, 36 Ribu Hewan di Jawa Barat Dinyatakan Sembuh dari PMK

beritain.id – Bandung-Kasus penyakit kuku dan mulut atau PMK di Provinsi Jawa Barat mulai terkendali setelah menjangkiti puluhan ribu hewan ternak. Meski begitu, Pemda Provinsi Jabar tidak mengendurkan penanganan. Pendekatan biosekuriti dan vaksinasi terus dilakukan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar M. Arifin Soedjayana melaporkan, sejak 9 Mei 2022, sekitar 50 ribu hewan ternak di Jabar terinfeksi PMK. Dari jumlah itu, sekitar 36.000 hewan dinyatakan sembuh, sekitar 10.000 hewan mati bangkar dan dipotong bersyarat, serta sekitar 4.000 hewan masih terinfeksi PMK.

“Progresnya sudah cukup baik dengan persentase sembuh sekitar 80 persen, dan tinggal kasus aktif. Kenapa kasus aktif ini masih tetap ada? Karena memang Jawa Barat sebagai daerah yang konsumen. Jadi, mobilisasi angkutan untuk pengangkutan hewan ternak ini masih berjalan,” kata Arifin di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/9/2022).

Untuk mengantisipasi kasus PMK baru, pengawasan lalu lintas hewan ternak antardaerah di Provinsi Jabar intens diperkuat. Pemda Provinsi Jabar pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang standar operasional prosedur lalu lintas hewan ternak.

Dalam surat edaran tersebut, hewan ternak yang akan masuk ke Provinsi Jabar harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Surat tersebut merupakan pernyatan profesional dari profesi dokter hewan yang bertanggung jawab. Maka, hewan ternak yang bakal masuk Jabar sudah melalui pemeriksaan-pemeriksaan.

“Kita di check point meminta kepada teman-teman di DKPP yang ada di Losari, Banjar, dan Gunung Sindur, agar tetap Surat Keterangan Hewannya, SKKH-nya, dan kemudian rekomendasi dari daerah penerima di kabupaten/kotanya tetap ada. Kalau itu ada, mereka masih bisa masuk,” ucap Arifin.

Arifin menuturkan, pihaknya juga intens mengedukasi peternak terkait penerapan biosekuriti. Hal tersebut bertujuan agar dengan penerapan biosekuriti, hewan ternak yang sehat tetap terlindungi.

“Biosekuriti itulah yang harus dilakukan para peternak. Bagaimana kandangnya yang baik, bersih, kemudian juga pakannya, SOP-nya, memberi makan seperti apa. Jangan bercampur aduk dengan yang lain. Kemudian, penyemprotan disinfektan,” ucapnya.

Selain penguatan penerapan biosekuriti, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya memvaksin hewan ternak. Menurut Arifin, sampai saat ini, jumlah vaksin PMK yang sudah disuntikan kepada hewan ternak mencapai 170.000 dosis. Artinya, sekitar 80.000-90.000 hewan ternak di Jabar sudah divaksin sebanyak dua dosis.

“Setelah enam bulan divaksin dosis dua, kita akan melakukan booster. (Jumlah) itu baru di sapi perah dan potong. Kita belum ke domba, kambing. Kalau kerbau, sudah ada beberapa,” ucap Arifin.

“Kita akan lakukan lagi (vaksinasi PMK). Nanti akan ada pengiriman lagi berikutnya untuk vaksin. Dengan divaksin ini, memang tingkat penyebaran PMK ini sangat terkendali,” tambahnya.

Laman: 1 2

Kasus Wabah PMK di Kabupaten Bandung Barat Sudah Nol Persen

beritain.id – Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan penyebaran kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi telah mencapai nol persen kasus.

Kendati demikian, kerugian akibat penyebaran PMK di wilayah KBB dalam kurun waktu dua bulan tersebut telah mencapai Rp 30 miliar.

Kadispernakan KBB, Undang Husni Thamrin menyebutkan, total hewan yang terkonfirmasi PMK di Bandung Barat berjumlah 17.018 ekor.

Dari jumlah tersebut, kata dia, hewan yang mati sebanyak 1.389 ekor. Sedangkan, yang masih terpapar atau belum dinyatakan sembuh saat ini mencapai nol ekor. Selanjutnya, dinyatakan sembuh dari PMK mencapai, 13.671 ekor.

“Mulai ada kasus di KBB itu, pasca lebaran (Idul Fitri) kemarin. Tapi alhamdulilah, sekarang sudah nol kasus,” katanya.

Ia menuturkan, hewan ternak yang paling banyak terkonfirmasi PMK di Kabupaten Bandung Barat adalah sapi. Termasuk, domba dan kambing.

“Berdasarkan data populasi hewan ternak yang ada di KBB per tanggal 17 Agustus 2022, antara lain sapi perah 23.434 ekor, sapi potong 1.685 ekor, kerbau 486 ekor, kuda 659 ekor, kambing 1.960 dan domba 26.103 ekor,” tuturnya.

Saat ini, sambung dia, wilayah KBB relatif aman dari serangan PMK. Kendati begitu, ia pun mengimbau, agar para peternak tetap waspada terutama, terhadap hewan yang didatangkan dari luar daerah.

Laman: 1 2

Ribuan Hewan Sempat Terpapar, Kini Kasus PMK Cirebon Cenderung Menurun

beritain.id – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan di Kabupaten Cirebon, sudah cenderung menurun.

Dinas Pertanian (Distan) setempat selama kasus PMK muncul mencatat ada ribuan hewan yang sempat terpapar. Dari jumlah itu sebagian sembuh, ada juga yang tak selematkan.

Sekretaris Distan Kabupaten Cirebon, Encus Suswaningsih menyebutkan, sejam pertama muncul wabah PMK di daerahnya, penyebaran penyakit pada hewan ini terus merembet. Tercatat ada di 64 desa di wilayah barat hingga timur Kabupaten Cirebon.

“Jumlah total hewan ternak yang terpapar PMK hingga Kamis (1/9/2022) kemaren mencapai 1.719 ekor. Ribuan hewan tersebut terdiri dari 1.265 ekor sapi potong, 25 ekor sapi perah, 419 ekor kerbau dan 10 ekor domba,” kata Encus, ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Minggu (4/9/2022)

Dari jumlah ribuan hewan yang terpapar PMK tadi,  mayoritas dapat disembuhkan. Jumlah hewan yang sembuh sebanyak 1.465 ekor. Sisanya, yang sakit sebanyak 45 ekor kemudian 21 ekor hewan ternak mati, 188 ekor harus dipotong paksa. Jumlah itu termasuk penambahan kasus pada 31 Agustus kemarin. Tercatat ada 1 ekor sapi terdampak namun yang sembuh ada 4 ekor sapi potong. Sementara 10 ekor kerbau juga  sembuh.

Menurutnya, hewan yang terpapar PMK tersebar di 64 desa pada 29 kecamatan wilayah barat hingga wilayah timur Kabupaten Cirebon. Di antaranya, Kecamatan Tengah Tani, Talun, dan Gunungjati.

Namun selama wabah PMK melanda, Distan sudah melakukan upaya penanganan PMK. Upaya itu didukung anggaran dari Pemerintah Daerah sebesar Rp1 miliar dari anggaran belanja tidak terduga (BTT).

“Anggaran tersebut untuk keperluan pencegahan dan pengobatan ruminansia (hewan ternak, red) yang terkena PMK,” ungkapnya.

Selain mengandalkan anggaran BTT, lanjutnya, Distan juga menggandeng perusahaan di wilayah Cirebon yakni PT Sido Agung Feed, Charoen Pokhpand Indonesia, New Hope Farm Indonesia, dan PLTU Cirebon. Empat perusahaan tersebut, memberikan program corporate social responsibility (CSR) penyemprotan disinfektan di lokasi peternakan dan bantuan pakan sehat untuk ternak ruminansia.

Menurutnya, Distan juga sebelumnya sudah mencatat peningkatan kasus PMK yang terjadi sejak akhir Juni 2022. Encus menyebut, total hewan ternak yang terjangkit PMK saat itu mencapai 1.362 ekor. Dari jumlah tersebut, 1149 ekor merupakan sapi potong, 25 sapi perah, 178 kerbau dan domba 10 ekor.

“Pada bulan tersebut, wabah PMK sudah meluas hingga ke 22 kecamatan dan 48 desa di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan, saat itu penyebaran PMK di Kabupaten Cirebon sendiri tergolong sangat cepat,” jelasnya.

Laman: 1 2

Kabupaten Bogor Bebas dari Kasus Penyebaran Wabah PMK

beritain.id – Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sapi, kerbau dan lainnya sudah melandai.

Dari total 3.833 hewan ternak yang terpapar, 3.376 ekor atau 88,07 persen diantaranya sudah dinyatakan setelah mendapatkan pengobatan dan vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.

Informasi yang berhasil dihimpun sebanyak 161 ekor hewan ternak yang mati atau 4,2 persen, sementara 294 ekor hewan ternak lainnya atau 7,6 persen  dipotong bersyarat.

“Alhamdulillah, kini Kabupaten Bogor bebas  dari kasus penyebaran atau pandemi wabah PMK. Namun jikalau ada kasus baru, segera informasikan ke kami untuk segera ditangani,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Bogor Oetje Soebagdja kepada wartawan, Senin, (12/09/2022).

Oetje Soebagdja menerangkan untuk mencegah wabah PMK tidak masuk lagi ke Bumi Tegar Beriman, maka jajarannya mengeluarkan kebijakan pembatasan hewan ternak yang akan masuk ke Kabupaten Bogor.

“Hewan ternak yang mau masuk ke Kabupaten Bogor harus memenuhi syarat surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan hasil laboratorium elisa dari Diskanak asal, lalu kalau untuk bibit hewan ternak, itu juga harus sudah divaksinasi sebanyak dua tahap,” terang Oetje Soebagdja.

Kabid Kesmavet Diskanak Kabupaten Bogor Prihartini menambahkan bahwa vaksinasi PMK terhadap hewan ternak lainnya tetap terus dilakukan, baik dengan bantuan vaksin dari pemerintah pusat maupun secara mandiri.

“Vaksinasi kepada hewan ternak lainnya yang utama yang beresiko akan terus kami lakukan, saat ini, vaksin yang tersedia masih ada 5.000 dosis,” tambah Prihartini.

Lalu, untuk pemulihan ekonomi para petani petetnak, pemerintah pusat juga memberikan bantuan uang kepada mereka, atas hewan ternaknya yang mati maupun dipotong bersyarat.

“Pemerintah pusat akan memberikan bantuan uang Rp 10 juta kepada 64 petani peternak yang hewan ternaknya mati maupun dipotong bersyarat, satu petani peternak, maksimal mendapatkan bantuan Rp 50 juta untuk 5 ekor hewan ternaknya. Total bantuan uang mencapai Rp 1,95 milyar dan jumlah itu termasuk yang terbesar seJawa Barat,” tukasnya.

Laman: 1 2